Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai belum menunjukkan efektivitas dalam menurunkan angka stunting. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 angka stunting berada di 19,8 persen. Sementara pada hasil SSGI 2023, angka stunting di Indonesia 21,5 persen.
Ia mengatakan ada Peraturan Presiden (Perpres) 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting di Indonesia yang seharusnya dapat menjadi pendorong dalam menekan angka stunting.
"Penurunan stunting ini menunjukkan bahwa program-program intervensi, termasuk yang diatur dalam Perpres 72 Tahun 2021, belum berjalan secara efisien dan efektif," kata Edy dalam keterangannya, Rabu (2/7).
Menurut Edy, keberadaan Perpres 72 sudah tidak lagi memadai dalam menjawab tantangan masalah stunting saat ini. Politisi PDI Perjuangan itu menjabarkan, pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) yang kini menjadi tulang punggung kebijakan gizi nasional, tidak ada dalam Perpres tersebut.
Ia mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas Perpres tersebut, termasuk relevansinya dengan kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto saat ini.
"Program BGN yang punya anggaran besar seharusnya menjadi ikon utama Presiden dan program prioritas nasional. Tapi kenyataannya, program ini belum memberikan dampak yang maksimal," ujarnya.
Intervensi stunting harusnya dilakukan sejak sebelum bayi itu lahir. Jika dilihat dari data, saat ini penerima MBG sudah 5.534.545 orang pada 25 Juni 2025. Untuk sasaran ibu hamil hanya 15.345 orang (0,28 persen) dan ibu menyusui 25.099 (0,45 persen). Memang yang terbesar adalah peseta didik yang mencapai 5.425.728 orang atau 98,03 persen dari sasaran penerima manfaat MBG. Sedangkan targetnya, ibu hamil yang mendapatkan MBG ada 259.078 orang dan ibu menyusui ada 3342.447 orang.
Data lainnya, angka bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) juga tinggi. Presiden Prabowo pada saat acara St Petersburg International Economic Forum 2025 menyatakan bayi lahir setiap tahunnya ada 5 juta. Rata-rata setiap tahun 12,47 persen bayi BBLR lahir atau sekitar 623.500 bayi. Maka intervensi pasca- kelahiran itu bisa dilakukan saat pemberian ASI.
“Intervensi stunting itu paling efektif pada 1000 hari pertama kehidupan atau sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Artinya intervensi MBG dilakukan pada ibu hamil dan menyusui jika ingin mengurangi angka stunting,” ucap Edy.
Ia mengusulkan agar ekosistem BGN difokuskan untuk menjawab langsung permasalahan stunting melalui reformulasi target sasaran. Tidak hanya itu, ia juga mengusulkan agar seluruh pemberian makanan tambahan yang bertujuan untuk intervensi gizi yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Kemendukbangga dialihkan ke BGN. (H-4)
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan biaya Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp10 ribu di Pulau Jawa lebih dari cukup.
POLRI akan melakukan kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan lembaga terkait lainnya untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MGB) yang diusung oleh pemerintah.
Program MBG sudah mulai berjalan dengan 15 titik dapur umum yang tersebar di wilayah DIY.
STAF Khusus Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Redy Hendra Gunawan memaparkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama libur sekolah.
Di Kabupaten Bogor baru ada 29 dapur MBG dan baru bisa memenuhi sekitar 86.997 ribu siswa dan itu baru 5% dari seluruh jumlah siswa.
MENTERI Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji memaparkan ada 4 tantangan untuk menurunkan stunting saat ini.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus mengampanyekan zero new stunting.
Menurut Dikdik, inisiatif semacam ini merupakan bagian penting dari strategi pencegahan stunting yang harus dimulai sejak masa kehamilan hingga usia dua tahun pertama anak.
Menteri sebelumnya dijadwalkan menyaksikan proses distribusi Makan Bergizi Geratis (MBG) di Posyandu Lamahora Barat II, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur.
Penyerahan bantuan dilakukan bersama Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma dan Bupati Rote Ndao Paulus Henuk.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved