Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PERUSAHAAN BUMN bidang logistik kembali selenggarakan Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Selasa (24/10).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh direksi dari 13 BUMN, yaitu PT Pos Indonesia (Persero), PT Pelindo (Persero), PT KAI (Persero), PT Pelni (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Angkasa Pura l, PT Angkasa Pura ll, PT SIER, PTPN lll (Persero), PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Perum Damri dan Perum Perhutani.
FGD yang diselenggarakan Kementerian BUMN dihadiri oleh Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Desty Arlaini.
Baca juga: Dorong Regenerasi Sektor Logistik, Tiki Teken MoU dengan Politeknik APP dan Universitas Pertamina
Menurut Desty, penekanan biaya logistik nasional sulit dicapai tanpa adanya sinergi antar pemain logistik. "Kolaborasi layanan diperlukan untuk mendukung kemajuan logistik nasional," katanya.
"Kolaborasi ini mengantar pemain logistik untuk kembali ke core masing-masing dan usaha logistiknya bisa dilayani oleh BUMN lainnya, sehingga efisiensi antara BUMN logistik dengan cargo owner bisa terjadi," tutur Desty dalam keterangan pers, Jumat (27/10).
BUMN Logistik Perlu Bersatu dan Bekerja Sama
Untuk mewujudkan efisiensi biaya logistik nasional, BUMN Logistik perlu bersatu dan bekerja sama dalam menjalankan layanan logistik. Saat ini biaya logistik nasional sudah mencapai 14% dan untuk Indonesia Emas diharapkan bisa ditekan hingga 9%.
Baca juga: Dugaan Kasus Monopoli Industri Logistik masih Diperiksa KPPU
Integrasi digital dan korporasi diperlukan, namun masih perlu kajian lebih dalam untuk mendapatkan hasil yang optimal. BUMN Logistik perlu memperbanyak inisiatif dan model bisnis untuk mencapai model bisnis yang optimal.
Prasabri Pesti selaku Direktur Business Development dan Portfolio Management menyampaikan bahwa nantinya akan ada proposal yang memuat tiga prinsip, proposal bersama yang memunculkan tarif jangkauan logistik, service level agreement yang lebih baik, dan service excellence.
"Kargo-kargo yang kami miliki memiliki keunikan masing-masing. Pos Indonesia sendiri sudah berpengalaman dalam mengelola general cargo khususnya mengangkut dokumen dan paket serta bulk cargo, khususnya dalam mengangkut alat berat dan produk pesiar cargo seperti makanan dan hewan," ungkap Prasabri.
Baca juga: CKB Logistics Raih Dua Penghargaan Ajang ILA 2023
Setiap BUMN Logistik memiliki karakteristik dan kekuatan pada bidangnya, KAI misalnya sangat berpengalaman dalam general cargo mengangkut manusia, BBM, alat berat, konstruksi, dan lainnya.
Kekuatan klaster logistik yang berpengalaman di bidangnya membuat BUMN Logistik sangat optimis dan percaya diri dalam menawarkan pelayanan yang baik dengan tarif bersaing.
Turut hadir dalam FGD Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia Tonggo Marbun dan Direktur Operasi dan Digital Service Pos Indonesia Hariadi. BUMN Logistik lain yang juga turut memberikan paparan dalam FGD diantaranya PTPN lll (Persero), Perum Perhutani, PT Pupuk Indonesia (Persero) dan PT Semen Indonesia (Persero). (RO/S-4)
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Beban pengiriman akan overload menjelang Lebaran. Untuk menekan risiko keterlambatan, perusahaan menyatakan telah melakukan persiapan sejak awal
penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Eskalasi konflik ini langsung menarik perhatian dunia akan gangguan rantai pasok logistik global yang bisa menekan ekonomi banyak negara.
Memasuki 2026, isu efisiensi operasional semakin menjadi perhatian utama sektor logistik darat di Indonesia
penambahan armada melalui perusahaan induk ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkokoh posisi SAM Air sebagai mitra utama pemerintah dalam misi kemanusiaan.
PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) menambah armada alat berat di Pelabuhan Tanjung Priok untuk memastikan distribusi kebutuhan pokok masyarakat tidak terhambat selama Ramadan 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved