Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan pengendalian inflasi perlu dilakukan secara serius oleh jajaran kepala daerah, baik yang berasal dari hasil Pilkada maupun penugasan atau Penjabat (Pj). Pengendalian ini dinilai penting lantaran berdampak kangsung kepada masyarakat.
Tito mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar ikut menjaga stok ketersediaan komoditas beras di daerah masing-masing. Pasalnya, harga beras saat ini tengah mengalami kenaikan akibat berkurangnya produksi karena fenomena El Nino yang melanda banyak daerah. Mendagri meyakini, naiknya harga komoditas disebabkan oleh berkurangnya suplai barang tersebut. Sementara kurangnya barang itu dipicu oleh pasokan yang menipis dan distribusi yang macet.
“Sehingga itu yang saya minta kepada rekan-rekan kepala daerah, berbagai upaya dari pemerintah pusat dilakukan untuk menjaga stok misalnya beras, baik melalui pendataan dalam negeri, meningkatkan produksi dalam negeri, menyerap dari dalam negeri dari petani, dan kemudian kalau cukup alhamdulillah swasembada,” ujar Tito dalam keterangannya, Selasa (17/10).
Baca juga: Inflasi Beras di Tingkat Konsumen Capai 18,44%
Menjaga ketersediaan stok beras perlu dioptimalkan. Apalagi berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika (BMKG), puncak denomena El Nino diprediksi berlangsung pada Oktober 2023. Mendagri menilai, perlu kerja keras bersama dalam meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Dalam konteks itu, dirinya mengapresiasi sejumlah langkah yang dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertanian (Mentan) Arief Prasetyo Adi dalam mengoptimalkan produksi pangan dalam negeri.
Langkah tersebut misalnya dengan menyalurkan bantuan pangan gratis kepada 21,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Berikutnya dengan membantu distribusi komoditas beras ke daerah yang defisit dari daerah yang mengalami surplus. Kemudian berkoordinasi dengan Perum Bulog guna mengecek langsung stok beras dan menyerap langsung beras hasil produksi para petani.
Baca juga: Operasi Pasar Beras di Purwakarta Berakhir dengan Kekecewaan Warga
“Banyak sekali jurus dilakukan pemerintah pusat, salah satunya adalah melakukan gerakan pangan murah. Kalau gerakan pangan murah artinya murah. Kata kuncinya adalah murah, artinya tetap dijual tapi harganya harga subsidi dari pemerintah,” tambahnya.
Dirinya berharap, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah pusat dapat diikuti Pemda. Upaya ini diharapkan dapat menekan laju kenaikan harga sejumlah komoditas, dan mampu menjaga inflasi tetap terkendali. (Z-6)
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Panduan yang jelas bagi pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri.
KEPALA BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mendorong pemda meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif dengan aplikasi Liqlid
KETERBATASAN anggaran yang dimiliki dan meningkatnya kebutuhan perbaikan infrastruktur yang rusak, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah mulai mengajukan pinjaman ke bank untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Penggandengan pemerintah daerah penting dalam pencegahan kebocoran anggaran. Sebab, dana negara maupun daerah akan dikelola oleh mereka.
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Tugas Polri tidaklah mudah karena banyak persoalan internal dan eksternal yang muncul.
Apakah Prabowo justru memberikan panggung bagi Gibran untuk unjuk kemampuan sebagai wapres guna menangani masalah sebesar dan sekompleks di Papua?
Beda Pandangan soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Berkantor di Papua, Yusril dan Tito Dinilai Tambah Beban Presiden Prabowo Subianto.
Kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua dinilai sebagai preseden buruk dalam komunikasi politik kabinet.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved