Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan pengendalian inflasi perlu dilakukan secara serius oleh jajaran kepala daerah, baik yang berasal dari hasil Pilkada maupun penugasan atau Penjabat (Pj). Pengendalian ini dinilai penting lantaran berdampak kangsung kepada masyarakat.
Tito mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar ikut menjaga stok ketersediaan komoditas beras di daerah masing-masing. Pasalnya, harga beras saat ini tengah mengalami kenaikan akibat berkurangnya produksi karena fenomena El Nino yang melanda banyak daerah. Mendagri meyakini, naiknya harga komoditas disebabkan oleh berkurangnya suplai barang tersebut. Sementara kurangnya barang itu dipicu oleh pasokan yang menipis dan distribusi yang macet.
“Sehingga itu yang saya minta kepada rekan-rekan kepala daerah, berbagai upaya dari pemerintah pusat dilakukan untuk menjaga stok misalnya beras, baik melalui pendataan dalam negeri, meningkatkan produksi dalam negeri, menyerap dari dalam negeri dari petani, dan kemudian kalau cukup alhamdulillah swasembada,” ujar Tito dalam keterangannya, Selasa (17/10).
Baca juga: Inflasi Beras di Tingkat Konsumen Capai 18,44%
Menjaga ketersediaan stok beras perlu dioptimalkan. Apalagi berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika (BMKG), puncak denomena El Nino diprediksi berlangsung pada Oktober 2023. Mendagri menilai, perlu kerja keras bersama dalam meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Dalam konteks itu, dirinya mengapresiasi sejumlah langkah yang dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertanian (Mentan) Arief Prasetyo Adi dalam mengoptimalkan produksi pangan dalam negeri.
Langkah tersebut misalnya dengan menyalurkan bantuan pangan gratis kepada 21,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Berikutnya dengan membantu distribusi komoditas beras ke daerah yang defisit dari daerah yang mengalami surplus. Kemudian berkoordinasi dengan Perum Bulog guna mengecek langsung stok beras dan menyerap langsung beras hasil produksi para petani.
Baca juga: Operasi Pasar Beras di Purwakarta Berakhir dengan Kekecewaan Warga
“Banyak sekali jurus dilakukan pemerintah pusat, salah satunya adalah melakukan gerakan pangan murah. Kalau gerakan pangan murah artinya murah. Kata kuncinya adalah murah, artinya tetap dijual tapi harganya harga subsidi dari pemerintah,” tambahnya.
Dirinya berharap, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah pusat dapat diikuti Pemda. Upaya ini diharapkan dapat menekan laju kenaikan harga sejumlah komoditas, dan mampu menjaga inflasi tetap terkendali. (Z-6)
Pemerintah daerah terus berupaya mengimplementasikan pembelajaran mendalam, koding, dan AI meski dihadapkan pada tantangan sumber daya manusia dan infrastruktur.
Beredar video di media sosial yang memperlihatkan Mualem mengenakan pakaian tradisional Melayu serba putih, lengkap dengan sarung dan peci hitam.
Lonjakan volume sampah selama masa libur akhir tahun bukan sekadar fenomena musiman, melainkan menjadi ujian nyata bagi sistem tata kelola sampah di daerah.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mendorong setiap pimpinan perguruan tinggi untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan di daerah.
Ia juga menjelaskan skor penilaian HAM dibagi dalam empat kategori yakni 41-60 rendah, 61-70 cukup, 71-80 tinggi, dan 81-100 sangat tinggi.
Wali Kota Jambi Maulana menyatakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan koperasi menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan daerah.
Kasatgas PRR Tito Karnavian fokus percepat rehabilitasi 11 kabupaten di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Simak progres pemulihan infrastruktur pascabencana 2026.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Mendagri Tito Karnavian memaparkan skema bansos korban bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, termasuk bantuan Rp8 juta untuk rumah rusak berat serta Dana Tunggu Hunian Rp1,8 juta.
29 desa dan kampung di Pulau Sumatra dilaporkan hilang akibat bencana banjir bandang dan longsor.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti dugaan kelompok politik yang memanfaatkan bencana untuk membangun ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
Ia menilai pesan utama Prabowo adalah penguatan postur pertahanan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved