Beroperasi Pekan Depan, 18 Pelaku Usaha Siap Ikut Bursa CPO

KEPALA  Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan Didid Noordiatmoko menyampaikan sebanyak 18 pelaku usaha minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) siap melakukan perdagangan di bursa CPO yang diselenggarakan oleh Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia atau Indonesia Commodity and Derivatives (ICDX).

Bappebti telah resmi menunjuk Indonesia ICDX Group sebagai penyelenggara bursa CPO melalui Keputusan Kepala Bappebti No 1/Bappebti/SC-SCPO/10/2023, yang dikeluarkan pada Senin (9/10) lalu.

"Saat ini sudah bergabung sebanyak 18 pelaku usaha CPO yang siap untuk berdagang melalui bursa ICDX. Ini tentu menjadi awal yang sangat baik, bahwa bursa ini tidak mulai dari nol," ujarnya dalam Peluncuran Bursa CPO di Jakarta, Jumat (13/10).

Didid menerangkan perdagangan CPO di bursa berjangka mulai efektif pada Senin, 23 Oktober 2023. Nantinya akan ada price discovery atau proses penentuan harga suatu aset melalui interaksi yang dilakukan pembeli dan penjual bursa. Sehingga, tercipta reference price atau harga yang menjadi patokan CPO di Indonesia. Pasalnya, selama ini harga acuan CPO Indonesia berpatokan pada bursa CPO Malaysia dan Rotterdam.

"Pada Senin, 23 Oktober nanti kita sudah mulai membentuk price discovery. Kami berharap pada triwulan pertama di 2024 sudah mampu mewujudkan preference price," imbuh Didid.

Kepala Bappebti menjelaskan perdagangan CPO melalui bursa berjangka bersifat voluntary alias sukarela. Kendati demikian, ia berharap banyak pelaku usaha minyak kelapa sawit, baik itu skala kecil hingga besar terlibat dalam bursa CPO.

"Sifatnya memang tidak ada paksaan, namun kami yakin seluruh pelaku usaha bersedia berpartisipasi dalam upaya menegakkan maruah CPO di bumi nusantara ini," ucapnya.

Untuk mengoptimalkan perdagangan CPO di bursa berjangka ICDX, Bappebti bersama pihak terkait akan melakukan berbagai sosialisasi dan pelatihan terkait mekanisme perdagangan di bursa. Didid menegaskan kegiatan tersebut ditujukan bukan hanya pemain besar, tetapi untuk pelaku usaha minyak kelapa sawit skala kecil dan sedang.

"Kami juga mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk ikut serta bursa CPO Indonesia karena perdagangan di bursa akan menempatkan penjual dan pembeli pada same level playing field atau memiliki kekuatan tawar yang sama," sebutnya.

Barometer

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menerangkan dengan adanya bursa CPO, maka Indonesia bisa menetapkan harga acuan CPO secara mandiri dengan tidak bergantung pada negara lain.

Ia menyebut Indonesia yang merupakan negara dengan produksi minyak sawit terbesar di dunia dengan menghasilkan 45,5 juta metrik ton per tahun atau memproduksi 59% dari total produksi minyak sawit dunia, seharusnya sudah sejak lama menentukan harga acuan CPO sendiri.

"Kami berharap dengan bursa CPO ini, barometer harga CPO ada di kita. Wong kita nomor satu (produsen CPO), tapi ikut orang. Masa kita tidak tersinggung, masa kita enggak malu, cuma diam saja. Karenanya ini yang mesti kita selesaikan bersama," tuturnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut dengan dilakukannya perbaikan perdagangan melalui bursa berjangka, pembentukan harga CPO yang transparan, adil dan real time dapat terwujud. Mendag mengharapkan adanya kolaborasi yang baik untuk menyukseskan bursa CPO ke depannya.

"Kalau kita ingin jadi negara maju harus mau kolaborasi dan kerja sama baik. Perusahaan CPO harus mampu melayani dengan baik, sehingga bursa menjadi terpecaya, kredibel dan independen. Bursa ini diharapkan mendorong perdagangan CPO Indonesia agar menjadi market influencer di pasar global," pungkasnya. (E-1)