Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
MENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan peresmian operasionalisasi Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) menunggu kesiapan Presiden Joko Widodo. Itu bakal disesuaikan meski rencana peluncuran telah ditetapkan sebelumnya pada 1 Oktober 2023.
"Paling tidak tanggal 1 ada rencana, bahwa nanti ada pengunduran (itu) tidak akan terlalu lama," ujarnya saat ditemui pewarta di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (5/9).
Operasionalisasi KCJB berpeluang molor dari rencana lantaran Presiden Jokowi direncanakan berangkat ke India dalam agenda G-20. Namun hal itu belum dapat dipastikan lantaran masih menunggu kejelasan jadwal.
Baca juga : Segera Beroperasi, Pemerintah Pastikan tidak Ada Subsidi Tarif Kereta Cepat
Budi memastikan operasionalisasi KCJB tak akan terlalu lama karena menurutnya moda transportasi publik itu akan berperan penting bagi mobilitas masyarakat.
"Karena dasar pemikiran kita tentang angkutan masal antarkota. Oleh karenanya, kita harus hati-hati dan mudah-mudahan itu akan terjadi (operasional dalam waktu dekat)" tuturnya.
Baca juga : Beroperasi 1 Oktober, Tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tidak Disubsidi
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan, pihaknya hanya bertugas untuk menyiapkan armada yang bakal digunakan untuk KCJB. Sejauh ini, lanjut dia, tak ada masalah dari segi fisik angkutan cepat tersebut.
"Sejak awal saya sudah bicara Jakarta ke Bandung berhentinya ke Tegalluar, dari awal saya dan itu kesepakatan bersama. Karena memang kalau kita lihat kondisi Bandung yang sekarang sudah 40% macet, ke depan makin macet," ujar Erick.
"Artiinya apa? Bagaimana mengurangi kemacetan di Bandung, Jakarta. Salah satunya dengan kereta cepat, tapi Tegalluarnya menjadi juga pertumbuhan kota baru yang ada di Jabar," sambungnya.
KCJB, kata Erick, juga akan mendukung rencana segitiga emas di sekitar wilayah proyek KCJB, yaitu bandara, pelabuhan, dan kawasan industri.
"Itu kita bangun, karena Jabar ini luar biasa jumlah penduduknya, jadi kita benar-benar memastikan kemacetan berkurang, tetapi kuga lapangan kerja, ekonomi tumbuh, karen ini kalau sepi, ekonominya sepi," pungkas Erick. (Z-5)
KPK menegaskan tidak melupakan keterlibatan mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dalam kasus dugaan suap pembangunan jalur kereta.
Pada beautifikasi ini, Stasiun Klaten didesain memiliki konsep ruang terbuka yang dipadukan dengan bangunan-bangunan berkonsep limasan yang khas budaya setempat.
Stasiun tersebut merupakan bagian dari jalur kereta api pertama di Indonesia yang diresmikan pada 9 Juli 1871 dan juga stasiun pertama yang dibangun di antara Solo-Jogja.
Menhub juga mengatakan daya beli masyarakat juga mengalami penurunan sehingga berdampak pada kemampuan untuk menggunakan layanan penerbangan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bandara bu Kota Nusantara (IKN) telah siap digunakan untuk memfasilitasi kedatangan pesawat kepresidenan.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan terdapat empat formulasi untuk menurunkan harga tiket pesawat.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved