Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan peresmian operasionalisasi Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) menunggu kesiapan Presiden Joko Widodo. Itu bakal disesuaikan meski rencana peluncuran telah ditetapkan sebelumnya pada 1 Oktober 2023.
"Paling tidak tanggal 1 ada rencana, bahwa nanti ada pengunduran (itu) tidak akan terlalu lama," ujarnya saat ditemui pewarta di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (5/9).
Operasionalisasi KCJB berpeluang molor dari rencana lantaran Presiden Jokowi direncanakan berangkat ke India dalam agenda G-20. Namun hal itu belum dapat dipastikan lantaran masih menunggu kejelasan jadwal.
Baca juga : Segera Beroperasi, Pemerintah Pastikan tidak Ada Subsidi Tarif Kereta Cepat
Budi memastikan operasionalisasi KCJB tak akan terlalu lama karena menurutnya moda transportasi publik itu akan berperan penting bagi mobilitas masyarakat.
"Karena dasar pemikiran kita tentang angkutan masal antarkota. Oleh karenanya, kita harus hati-hati dan mudah-mudahan itu akan terjadi (operasional dalam waktu dekat)" tuturnya.
Baca juga : Beroperasi 1 Oktober, Tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tidak Disubsidi
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan, pihaknya hanya bertugas untuk menyiapkan armada yang bakal digunakan untuk KCJB. Sejauh ini, lanjut dia, tak ada masalah dari segi fisik angkutan cepat tersebut.
"Sejak awal saya sudah bicara Jakarta ke Bandung berhentinya ke Tegalluar, dari awal saya dan itu kesepakatan bersama. Karena memang kalau kita lihat kondisi Bandung yang sekarang sudah 40% macet, ke depan makin macet," ujar Erick.
"Artiinya apa? Bagaimana mengurangi kemacetan di Bandung, Jakarta. Salah satunya dengan kereta cepat, tapi Tegalluarnya menjadi juga pertumbuhan kota baru yang ada di Jabar," sambungnya.
KCJB, kata Erick, juga akan mendukung rencana segitiga emas di sekitar wilayah proyek KCJB, yaitu bandara, pelabuhan, dan kawasan industri.
"Itu kita bangun, karena Jabar ini luar biasa jumlah penduduknya, jadi kita benar-benar memastikan kemacetan berkurang, tetapi kuga lapangan kerja, ekonomi tumbuh, karen ini kalau sepi, ekonominya sepi," pungkas Erick. (Z-5)
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Budi Karya Sumadi sebagai saksi kasus korupsi proyek jalur kereta api DJKA Kemenhub.
Mantan Menhub Budi Karya Sumadi mangkir dari panggilan KPK terkait pengembangan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta yang turut menjerat Sudewo.
KPK memanggil eks Menhub Budi Karya Sumadi untuk mendalami kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Jawa Timur. Sudewo telah ditetapkan sebagai tersangka.
Asep mengatakan apabila KPK memanggil Budi Karya Sumadi maka yang bersangkutan akan dipanggil lebih dari sekali dalam penyidikan kasus DJKA tersebut.
KPK menegaskan tidak melupakan keterlibatan mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dalam kasus dugaan suap pembangunan jalur kereta.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved