Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana, menjelaskan target pemerintah daripada keikutsertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek.
Dari 80 persen target nasional dari kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan, sampai saat ini target tersebut belum dapat terpenuhi.
Tentu ini menjadi catatan khusus bagi Komisi IX DPR RI dengan mitra kerja untuk secara bersama-sama bekerja dalam memberikan edukasi dan sosialisasi seberapa pentingnya masyarakat atau para pegawai untuk mengikuti keikutsertaan Jamsostek.
Baca juga: Lindungi PMI, Menaker dan BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasikan Manfaat Baru
“Seperti kita ketahui BP Jamsostek ini tujuannya itu adalah memberikan perlindungan kesejahteraan kepada masyarakat itu sendiri, sehingga semakin banyak yang mengikuti BP Jamsostek, perlindungan yang diberikan itu akan semakin bermanfaat, bagi para pekerja baik formal maupun informal atau masyarakat. Sehingga sosialisasi dan edukasi sangat penting diberikan,” kata I Ketut usai mengikuti Kunjungan Kerja Ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baru-baru ini.
Politikus Dapil Bali menjelaskan perlu adanya edukasi atau sosialisasi terhadap masyarakat terkait keikutsertaan BP Jamsostek.
"Karena selama ini image masyarakat terkadang tidak cukup baik terhadap asuransi jaminan di karenakan banyaknya penipuan yang berkedok asuransi. Sehingga masyarakat itu enggan untuk ikut dalam kebijakan sejenis asuransi," jelasnya.
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Klaten Serahkan Santunan Rp108,133 Juta pada Ahli Waris Perangkat Desa Wangen
Bahkan program dari pemerintah ini, bentuknya sejenis asuransi , karena ini milik pemerintah dan itu tujuannya untuk memberikan perlindungan, sehingga inovasi ini sangat penting sekali masyarakat itu sendiri dan juga diperlukan.
“Di samping edukasi ada suatu kebijakan ya pertama harus dirangsang ataupun ada kebijakan seperti tadi. Kebijakan politik yang bersifat memaksa dan kebijakan berupa penganggaran sehingga dibayarkan masyarakat itu minimal ya seperti dulu setiap pemimpin kepala daerah itu memberikan kesejahteraan, namanya Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) sebelum BPJS Kesehatan yang sekarang disamakan secara nasional menjadi BPJS,” ujarnya.
Baca juga: Digigit Ular, Petani di Ponorogo Tak Perlu Bayar Biaya Pengobatan
Tak hanya itu, lanjut politikus PDI-P menekankan perlu ada beberapa regulasi atau kebijakan politik yang harus diambil kalau ingin mempercepat proses daripada target yang diinginkan. Seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (BP Jamsostek), salah satunya adalah pertama adalah kebijakan politik, kemudian kebijakan anggaran.
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Sinergi dengan DPMPTSP DKI Jakarta
Kebijakan politik dalam hal ini tentu harus ada komitmen bersama atau berupa sosialisasi atau aturan sejenisnya dimana masyarakat diwajibkan untuk ikut menjadi peserta BPJS tenaga kerja baik formal maupun informal.
I Ketut menjelaskan perlu adanya kebijakan peanganggaran seperti BPJS Kesehatan, dan ini wajib diikuti, pasalnya ini adalah sebuah kebijakan. Sehingga yang di target pemerintah ada solusinya dan dapat terpenuhi.
“BP Jamsostek manfaatnya tidak kalah dengan BPJS Kesehatan memiliki program yang bagus sekali, dengan tujuannya yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat terutama pekerja informal, kemudian pekerja yang rentan,” ungkapnya. (RO/S-4)
Perlindungan bagi mahasiswa KKN Unsoed mencakup program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)
BPJS Ketenagakerjaan memiliki lima program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kehilangan pekerjaan.
Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Grogol menggelar sosialisasi kepada puluhan agen BRILink binaan BRI Kantor Cabang Daan Mogot dan Tanjung Duren, Jakarta Barat.
BGN bersama BPJS Ketenagakerjaan (TK) melakukan penandatanganan naskah kerja sama mendukung program Makan Bergizi Gratis
Kegiatan yang digelar di momen Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Puri Kembangan, Jakarta Barat ini menjadi sarana strategis untuk menjangkau pekerja sektor informal.
BPJS Ketenagakerjaan mendukung program kerja sama antara Grab Indonesia dan Kementerian UMKM yang bertujuan memberikan peluang usaha sekaligus perlindungan sosial.
Saat ini ada ”kesempatan emas” pekerja untuk memiliki hunian baik rumah atau apartemen melalui MLT BPJS Ketenagagakerjaan.
Inovasi seperti digitalisasi layanan dan peningkatan sistem teknologi informasi akan mempermudah pekerja, baik di sektor formal maupun informal.
Baru 22,87% atau 149.917 tenaga kerja dari 655.508 penduduk tenaga kerja di Klaten yang terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek.
Pemkab Badung berkomitmen mengurangi angka pengangguran terbuka dan menekan kemiskinan ekstrim melalui sebuah inovasi yang diberi nama Ucok, Universal Coverage Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Mangga Dua berhasil merealisasikan klaim JKK mencapai Rp10,2 miliar pada 2023. Angka ini naik 231% dibandingkan dengan realisasi klaim pada 2022.
Di balik suksesnya perhelatan pesta demokrasi tersebut, terselip cerita duka ada sejumlah petugas yang gugur ketika tengah melaksanakan tugas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved