Arah Kebijakan Pangan Indonesia Sejalan dengan ASEAN

MENTERI  Keuangan Sri Mulyani mengatakan kebijakan pembangunan ketahanan pangan diarahkan untuk memitigasi dampak dari perubahan iklim.

“Untuk memitigasi dampak perubahan iklim yang menimbulkan risiko gejolak harga pangan, peningkatan produktivitas dan kedaulatan pangan serta stabilitas harga menjadi sangat penting,” kata Sri Mulyani saat Rapat Paripurna DPR RI dengan Agenda Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas RUU APBN 2024 beserta Nota Keuangan, di Jakarta, Selasa (29/8).

Sejalan dengan hal tersebut, Menkeu menjelaskan pembangunan bidang ketahanan pangan diarahkan pada ketersediaan akses dan stabilisasi harga pangan melalui sejumlah aspek, yakni peningkatan produksi domestik, perlindungan usaha tani, serta percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan.

Baca juga : Mendag: Swasembada Pangan Harus Jadi Prioritas 

Selain itu, juga melalui pengembangan Kawasan Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) dan penguatan cadangan pangan nasional. Pemerintah berkomitmen menjaga ketahanan pangan ke depan. 

Komitmen tersebut diwujudkan pada anggaran ketahanan pangan dalam RAPBN 2024 yang dialokasikan sebesar Rp108,8 triliun.

Baca juga : Anggota DPR Tegur Pemerintah yang Lanjutkan Program Food Estate

Dana tersebut disalurkan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp89,6 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp19,2 triliun.

Sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia, ASEAN juga berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi sektor keuangan untuk mendongkrak ketahanan pangan di kawasan, baik pada level regional maupun global. 

Komitmen tersebut diungkapkan pada Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (AFMGM) di Jakarta, Jumat (25/8/2023).

Penguatan kolaborasi diwujudkan melalui proses keuangan ASEAN serta badan-badan sektoral ASEAN lainnya.

Dengan melibatkan kolaborasi lintas sektoral, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN menargetkan perbaikan kebijakan yang dapat mengurangi tantangan terhadap ketahanan pangan, meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan makanan sehat yang lebih merata.

Selain itu meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah serta petani kecil, serta meningkatkan fasilitas perdagangan untuk mendorong ketahanan pangan. (RO/Z-5)