Headline
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyampaikan kedaulatan pangan menjadi prioritas yang sedang dijalankan pemerintahan Joko Widodo.
Presiden menyadari betul ancaman tersebut sehingga meminta peningkatan produksi besar-besaran baik dari petani, korporasi, maupun badan usaha milik negara (BUMN).
Karena itu, mandat tersebut mesti dilanjutkan oleh pemerintahan hasil pemilu 2024 nanti.
Baca juga: Kedaulatan Pangan Jadi Opsi Jokowi Hadapi Krisis
“Swasembada pangan merupakan mandat pemerintahan berikutnya yang harus disukseskan bersama,” ujar Zulhas yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) pada acara HUT ke-25 PAN, di Hotel Sultan, di Jakarta, Senin (28/8) malam.
Apalagi, visi kedaulatan pangan itu juga dia jalankan sejak dilantik menjadi Mendag oleh Presiden Jokowi pada 15 Juni 2022 lalu.
Itu ia lakukan misalnya saat menjalankan kebijakan dalam pengendalian pangan agar harga-harga kebutuhan pokok bisa dikendalikan saat hari-hari besar keagamaan.
Ia juga sempat meluncurkan Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional di Jakarta pada 16 Juni lalu, bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi.
Program yang dilakukan serentak pada 342 lokasi di 301 kabupaten/kota seluruh Indonesia itu, kemudian tercatat dalam Museum Rekor Indonesia (Muri).
Baca juga: ASEAN Bahas Ancaman Krisis Pangan
Zulhas percaya melalui Gerakan Pangan Murah, Bapanas bisa memperpendek rantai distribusi, sehingga rakyat mendapatkan harga terbaik.
"Melalui Bapanas, pemerintah bisa mengendalikan stok pangan," ujar dia.
Dia melanjutkan bentuk kedaulatan pangan lain yang juga penting yakni pengendalain impor pangan untuk mendorong peningkatan produksi dalam negeri.
Sekitar dua minggu lalu, dirinya menandatangani persetujuan ASEAN Food Safety Regulatory Framework (AFSRF).
AFSRF ialah persetujuan untuk menciptakan pendekatan keamanan pangan yang komprehensif dan terintegrasi di ASEAN.
MoU yang ditandatangani itu, jelas Zulhas, sejalan dengan visi ASEAN dalam memastikan terciptanya keamanan pangan di kawasan Asia Tenggara.
Dia menambahkan ciri negara maju adalah yang mengurusi kesejahteraan pangan rakyatnya.
”Ciri negara maju adalah yang mengurusi pangan rakyatnya, bukan hanya berpikir komoditas pertaniannya,” pungkas Zulhas. (RO/S-2)
penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi meresmikan Embung Karangjati di Blora. Embung senilai Rp8,5 miliar ini diproyeksikan mengairi 40 hektare lahan dan tingkatkan panen petani.
Prabowo Subianto memanggil Zulkifli Hasan dan Bahlil Lahadalia ke Istana membahas ketahanan pangan dan pasokan energi menyusul krisis Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz.
BPS melaporkan luas panen padi Januari 2026 naik 35,72% dengan produksi 3,04 juta ton GKG. Namun, potensi panen Februari–April 2026 diperkirakan menurun dibanding tahun lalu.
Sejumlah siswa mengemas sayuran pakcoy hasil budidaya dengan metode hidroponik di SMK Pawyatan Daha 2, Kota Kediri, Jawa Timur.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya mendorong regenerasi petani yang menjadi perhatian nasional.
Berdasarkan neraca pangan hingga April 2026, Indonesia telah mencapai swasembada pada sembilan komoditas strategis dengan posisi surplus produksi yang kuat.
Pengadaan beras tahun 2025 pun tercatat sebagai terbesar sepanjang sejarah Perum Bulog melalui pembelian gabah langsung dari petani any quality dengan harga Rp6.500 per kilogram.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut agenda tersebut diharapkan menjadi simbol keberlanjutan swasembada beras nasional.
Pengumuman swasembada pangan perlu disertai kejelasan definisi dan konteks produksi. Ia mengingatkan secara historis, panen raya padi di Indonesia berlangsung pada Februari hingga Mei.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa sepanjang 2025 Indonesia tidak melakukan impor beras sama sekali. Menurutnya, hal itu menandai tonggak sejarah baru dalam ketahanan pangan nasional.
Rakernas dan Temu Tani Nasional 2025 yang digelar HKTI menjadi ajang konsolidasi sektor pertanian untuk memperkuat Swasembada Pangan,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved