Kedaulatan Pangan Jadi Opsi Jokowi Hadapi Krisis

KEDAULATAN pangan nasional menjadi opsi Presiden Joko Widodo untuk menghadapi ancaman krisis dunia. Sebagai kebutuhan dasar manusia, Jokowi ingin memastikan ketahanan pangan tetap aman.

Untuk memenuhi ketahanan pangan nasional, Jokowi menggagas kebijakan food estate yang dibangun di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukannya guna memenuhi kebutuhan pangan seluruh masyarakat Indonesia.

Harapan agar proyek food estate berjalan lancar disampaikan oleh Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Dr Agustin Teras Narang. Ia mengatakan lahirnya gagasan food estate merupakan upaya Presiden Jokowi untuk merealisasikan kemandirian pangan bagi bangsa Indonesia.

“Kita berbicara soal kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. Kita harapkan food estate ini berjalan dengan baik,” ujar Teras.

Teras juga mengapresiasi karena Kalteng ikut tersentuh pembangunan food estate. Ia mengatakan seluruh stakeholder khususnya di Kalteng harus ikut bersinergi untuk mensukseskan program ketahanan pangan nasional yang diinisiasi oleh Jokowi.

“Kita bersyukur karena pembangunan menyentuh hingga ke daerah. Kalteng ada food estate. Tentu menjadi pekerjaan kita bagaimana food estate ini berjalan sebagaimana yang diharapkan,” pungkasnya.

Kalteng menjadi salah satu lokasi yang dipercaya untuk merealisasikan program food estate. Total lebih dari 165.000 hektar lahan disiapkan di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.

Jokowi meminta program pengintensifan lahan sebagai lumbung pangan atau food estate dilakukan dengan lebih maksimal.

Pemerintah saat ini tengah melakukan pengembangan lumbung pangan di berbagai daerah di tanah air, di antaranya di Sumatra Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Papua. (Ant/OL-8)