Anggota DPR Tegur Pemerintah yang Lanjutkan Program Food Estate

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menegur pemerintah yang terus melanjutkan program Food Estate karena telah menelan anggaran besar.

Padahal program ini, menurut Johan, terbukti gagal dan bahkan masuk kategori ‘kejahatan lingkungan’ akibat dari rusaknya ekosistem dan keseimbangan alam.

“Saya melihat pemerintah kurang berpihak pada kepentingan petani dan nelayan dalam urusan ketahanan pangan ini," katanya.

Baca juga: PDIP Minta BPK Periksa Anggaran Proyek Food Estate

"Hal ini sangat disesalkan padahal wujud ketahanan pangan itu apabila ketersediaan pangan itu selalu bersumber dari produksi dalam negeri sehingga menciptakan kemandirian pangan nasional dan kita bisa terlepas dari belenggu impor pangan yang merugikan kedaulatan nasional kita,” papar Johan.

Pemerintah seharusnya membuka mata dan telinga melihat kondisi riil dari produksi pangan Indonesia yang semakin terus merosot setiap tahunnya.

Tahun 2022, Hanya Tercapai 103.280 Hektare

Hal itu, tegasnya, sangat berbahaya bagi ketahanan nasional. Ia mencontohkan luas kawasan padi secara riil tahun 2020 masih mencapai 439.421 hektare namun pada tahun 2022 yang lalu hanya tercapai 103.280 hektare, apalagi komoditi yang lain seperti jagung dan kedelai yang terus merosot.

“Begitu banyak persoalan ketahanan pangan nasional. Jadi kita berharap anggaran untuk 2024 nanti memang dialokasikan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki ketahanan riil dalam sektor pangan," jelasnya.

Baca juga: Prabowo Dikritik soal Food Estate

"Harus ada perlakuan khusus bagi 70 kabupaten/kota yang saat ini berstatus sebagai daerah rawan pangan dan banyak daerah lain yang mengalami kerentanan untuk terjadinya rawan pangan, semoga hal ini menjadi perhatian serius pemerintah untuk ketahanan pangan nasional kita” tutur politikus Fraksi PKS itu.

Food estate disebut bakal jadi penopang lahan pangan nasional. Sejak 2020-2023, negara telah menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk menyukseskan program ini.

Baca juga: Presiden Pastikan Terus Kembangkan Food Estate Meski Dikritik PDIP

Di bawah komando beberapa Kementerian seperti Kementan, Kemenhan, KLHK, dan Kemenko Marves, negara merencanakan food estate.

Presiden Jokowi juga menunjuk Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengurusi proyek lumbung pangan atau food estate.

Sejumlah komoditas pangan akan dibudidayakan seperti kentang, bawang merah dan bawang putih. Proyek ini dinilai akan mengundang bencana yang besar. Pasalnya, hektaran lahan gambut akan dibabat abis. (RO/S-4)