Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Maswindo Bumi Mas yang sebelumnya menghadapi tantangan keuangan, kini bangkit dan telah kembali beroperasi. Perusahaan konstruksi yang awalnya memiliki 600 kantor cabang di seluruh Indonesia ini, berhasil melunasi sebagian utang-utangnya melalui
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri Surabaya.
Baca juga: BI Perkuat Kerja Sama Mata Uang Lokal dengan Malaysia dan Thailand
“PT Maswindo Bumi Mas saat ini sudah memulai proses pembayaran secara bertahap kepada para kreditor, yang mana terhadap kreditor yang termuat dalam daftar piutang tetap (DPT) sudah dilakukan pembayaran sebanyak 10 %, dari tiap nominal tagihan kreditor,” jelas mantan pengurus PKPU PT Maswindo Bumi Mas Vanly Vincent Pakpahan, lewa keterangan yang diterima, Jumat (25/8).
Baca juga: Ekonomi Digital ASEAN Capai US$2 Triliun di 2030
Vanly yang ditugaskan oleh para kreditor untuk mengawasi PT Maswindo dalam proses pembayaran menjelaskan, PT. Maswindo telah beritikad baik dengan menjaga komitmen dan putusan Pengadilan Niaga di PN Surabaya pada Februari 2023 lalu.
Sementara itu, CEO PT Maswindo Bumi Mas, Aswin Yanuar menjelaskan, pihaknya akan berkomitmen mengembalikan dana dari kliennya baik itu yang terdaftar di PKPU maupun yang sudah diverifikasi bersama pihak Maswindo dan klien eks cabangnya.
“Meski kecurangan itu dilakukan oleh pihak cabang PT. Maswindo di berbagai daerah. Insya Allah saya akan bertanggung jawab menyelesaikan satu persatu,” tandas Aswin.
Dirinya pun berjanji, sembari menyelesaikan pembayaran dirinya akan menerapkan sistem yang lebih transparan untuk mencegah terjadinya kecurangan di kantor pusat maupun cabang PT Maswindo di berbagai daerah.
“Kini Maswindo memiliki sistem baru yang insya allah akan membuat kami lebih kuat di masa depan. Kami bersama cabang yang masih amanah kini beroperasi dengan sistem yang meminimalisir potensi korupsi tersebut,” tegas Aswin.
Dalam upaya untuk memulihkan citra perusahaan dan meningkatkan integritas perusahaan, pihaknya juga telah melakukan restrukturisasi internal yang komprehensif. Mereka telah memberhentikan karyawan yang terbukti curang serta cabang yang terbukti telah menipu kliennya.
“Kini dari 600 cabang kami mempertahankan sekitar 80 cabang saja. Mereka telah diperkenalkan sistem baru yang lebih ketat dalam pengelolaan keuangan dan pemantauan transaksi. Hal ini bertujuan untuk mencegah terulangnya kasus-kasus korupsi yang sebelumnya terjadi mulai dari karyawan kantor pusat hingga kantor cabang kami,” pungkas Aswin. (H-3)
Kasus yang awalnya terlihat sebagai persoalan kecil, yakni penagihan oleh "mata elang" kepada kelompok tertentu, kemudian berkembang menjadi konflik kekerasan
AMERIKA Serikat (AS) menjadi penerima terbesar aktivitas kredit resmi Tiongkok di seluruh dunia, demikian menurut sebuah studi baru yang menelusuri arus pembiayaan Beijing.
TIONGKOK mengalihkan fokus pendanaan globalnya, dengan lebih dari tiga perempat kredit atau utang ke negara-negara barat berpendapatan menengah atas dan tinggi misalnya Amerika Serikat.
AMERIKA Serikat (AS) tercatat sebagai negara dengan jumlah pinjaman terbesar dari Tiongkok dalam dua dekade terakhir
Prabowo meminta semua pihak ambil andil dan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada publik dengan baik.
pemda dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN) dapat mendukung program pemerintah pusat dengan mekanisme pinjaman atau utang oleh pemerintah pusat menggunakan APBN
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
The HUD Institute mengingatkan pemerintah bahwa persoalan perumahan nasional tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan proyek semata
The HUD Institute meninjau perencanaan kota mandiri di tengah dorongan pembangunan perumahan dan menyoroti pentingnya integrasi tata ruang regional.
Ekspansi proyek perumahan nasional dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) membuka peluang besar bagi industri penyedia material mechanical, electrical & plumbing (MEP).
Kita harus memastikan rumah yang dibangun aman dan berkelanjutan.
Backlog kepemilikan rumah mencapai 9,87 juta unit. Beberapa sumber lain bahkan menyebutkan angka hingga 10,9 juta atau 15 juta unit,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved