Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Maswindo Bumi Mas yang sebelumnya menghadapi tantangan keuangan, kini bangkit dan telah kembali beroperasi. Perusahaan konstruksi yang awalnya memiliki 600 kantor cabang di seluruh Indonesia ini, berhasil melunasi sebagian utang-utangnya melalui
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri Surabaya.
Baca juga: BI Perkuat Kerja Sama Mata Uang Lokal dengan Malaysia dan Thailand
“PT Maswindo Bumi Mas saat ini sudah memulai proses pembayaran secara bertahap kepada para kreditor, yang mana terhadap kreditor yang termuat dalam daftar piutang tetap (DPT) sudah dilakukan pembayaran sebanyak 10 %, dari tiap nominal tagihan kreditor,” jelas mantan pengurus PKPU PT Maswindo Bumi Mas Vanly Vincent Pakpahan, lewa keterangan yang diterima, Jumat (25/8).
Baca juga: Ekonomi Digital ASEAN Capai US$2 Triliun di 2030
Vanly yang ditugaskan oleh para kreditor untuk mengawasi PT Maswindo dalam proses pembayaran menjelaskan, PT. Maswindo telah beritikad baik dengan menjaga komitmen dan putusan Pengadilan Niaga di PN Surabaya pada Februari 2023 lalu.
Sementara itu, CEO PT Maswindo Bumi Mas, Aswin Yanuar menjelaskan, pihaknya akan berkomitmen mengembalikan dana dari kliennya baik itu yang terdaftar di PKPU maupun yang sudah diverifikasi bersama pihak Maswindo dan klien eks cabangnya.
“Meski kecurangan itu dilakukan oleh pihak cabang PT. Maswindo di berbagai daerah. Insya Allah saya akan bertanggung jawab menyelesaikan satu persatu,” tandas Aswin.
Dirinya pun berjanji, sembari menyelesaikan pembayaran dirinya akan menerapkan sistem yang lebih transparan untuk mencegah terjadinya kecurangan di kantor pusat maupun cabang PT Maswindo di berbagai daerah.
“Kini Maswindo memiliki sistem baru yang insya allah akan membuat kami lebih kuat di masa depan. Kami bersama cabang yang masih amanah kini beroperasi dengan sistem yang meminimalisir potensi korupsi tersebut,” tegas Aswin.
Dalam upaya untuk memulihkan citra perusahaan dan meningkatkan integritas perusahaan, pihaknya juga telah melakukan restrukturisasi internal yang komprehensif. Mereka telah memberhentikan karyawan yang terbukti curang serta cabang yang terbukti telah menipu kliennya.
“Kini dari 600 cabang kami mempertahankan sekitar 80 cabang saja. Mereka telah diperkenalkan sistem baru yang lebih ketat dalam pengelolaan keuangan dan pemantauan transaksi. Hal ini bertujuan untuk mencegah terulangnya kasus-kasus korupsi yang sebelumnya terjadi mulai dari karyawan kantor pusat hingga kantor cabang kami,” pungkas Aswin. (H-3)
MOODY'S Investors Service menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif, tetapi tetap mempertahankan peringkat kredit di level Baa2.
Dalam banyak kasus, reaksi galak saat ditagih utang adalah respons stres akut (acute stress response) yang wajar.
DANIRIANSYAH, warga Dusun Mlaten, Desa Sidokepung, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, mengalami penganiayaan oleh tiga orang tak dikenal selama perjalanan dalam mobil.
Kasus yang awalnya terlihat sebagai persoalan kecil, yakni penagihan oleh "mata elang" kepada kelompok tertentu, kemudian berkembang menjadi konflik kekerasan
AMERIKA Serikat (AS) menjadi penerima terbesar aktivitas kredit resmi Tiongkok di seluruh dunia, demikian menurut sebuah studi baru yang menelusuri arus pembiayaan Beijing.
TIONGKOK mengalihkan fokus pendanaan globalnya, dengan lebih dari tiga perempat kredit atau utang ke negara-negara barat berpendapatan menengah atas dan tinggi misalnya Amerika Serikat.
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Wamen PKP Fahri Hamzah menilai angka backlog perumahan belum bisa dianggap demand riil karena tidak dipetakan dan tidak terkonsolidasi sebagai kebutuhan.
HUNIAN berbasis Transit Oriented Development (TOD) semakin diminati masyarakat. Saat ini pilihan hunian tersebut juga semakin terjangkau.
BTN mulai menggeser wajah bisnisnya dari bank pembiayaan perumahan konvensional menuju ekosistem yang menyatukan hunian, gaya hidup, dan peluang usaha
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
The HUD Institute mengingatkan pemerintah bahwa persoalan perumahan nasional tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan proyek semata
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved