Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
PT Maswindo Bumi Mas yang sebelumnya menghadapi tantangan keuangan, kini bangkit dan telah kembali beroperasi. Perusahaan konstruksi yang awalnya memiliki 600 kantor cabang di seluruh Indonesia ini, berhasil melunasi sebagian utang-utangnya melalui
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri Surabaya.
Baca juga: BI Perkuat Kerja Sama Mata Uang Lokal dengan Malaysia dan Thailand
“PT Maswindo Bumi Mas saat ini sudah memulai proses pembayaran secara bertahap kepada para kreditor, yang mana terhadap kreditor yang termuat dalam daftar piutang tetap (DPT) sudah dilakukan pembayaran sebanyak 10 %, dari tiap nominal tagihan kreditor,” jelas mantan pengurus PKPU PT Maswindo Bumi Mas Vanly Vincent Pakpahan, lewa keterangan yang diterima, Jumat (25/8).
Baca juga: Ekonomi Digital ASEAN Capai US$2 Triliun di 2030
Vanly yang ditugaskan oleh para kreditor untuk mengawasi PT Maswindo dalam proses pembayaran menjelaskan, PT. Maswindo telah beritikad baik dengan menjaga komitmen dan putusan Pengadilan Niaga di PN Surabaya pada Februari 2023 lalu.
Sementara itu, CEO PT Maswindo Bumi Mas, Aswin Yanuar menjelaskan, pihaknya akan berkomitmen mengembalikan dana dari kliennya baik itu yang terdaftar di PKPU maupun yang sudah diverifikasi bersama pihak Maswindo dan klien eks cabangnya.
“Meski kecurangan itu dilakukan oleh pihak cabang PT. Maswindo di berbagai daerah. Insya Allah saya akan bertanggung jawab menyelesaikan satu persatu,” tandas Aswin.
Dirinya pun berjanji, sembari menyelesaikan pembayaran dirinya akan menerapkan sistem yang lebih transparan untuk mencegah terjadinya kecurangan di kantor pusat maupun cabang PT Maswindo di berbagai daerah.
“Kini Maswindo memiliki sistem baru yang insya allah akan membuat kami lebih kuat di masa depan. Kami bersama cabang yang masih amanah kini beroperasi dengan sistem yang meminimalisir potensi korupsi tersebut,” tegas Aswin.
Dalam upaya untuk memulihkan citra perusahaan dan meningkatkan integritas perusahaan, pihaknya juga telah melakukan restrukturisasi internal yang komprehensif. Mereka telah memberhentikan karyawan yang terbukti curang serta cabang yang terbukti telah menipu kliennya.
“Kini dari 600 cabang kami mempertahankan sekitar 80 cabang saja. Mereka telah diperkenalkan sistem baru yang lebih ketat dalam pengelolaan keuangan dan pemantauan transaksi. Hal ini bertujuan untuk mencegah terulangnya kasus-kasus korupsi yang sebelumnya terjadi mulai dari karyawan kantor pusat hingga kantor cabang kami,” pungkas Aswin. (H-3)
RUU anggaran yang dibahas senat AS diperkirakan menyebabkan hampir 12 juta warga kehilangan asuransi kesehatan dan menambah utang negara US$3,3 triliun.
Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2025 sebesar US$431,5 miliar atau sekitar Rp7.042 triliun.
KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengungkapkan rumah tangga Indonesia semakin tertekan.
Pada Mei 2025, kondisi pendapatan konsumen tergerus. Sementara itu, proporsi pembayaran cicilan atau utang justru mengalami peningkatan.
KOMISI XI DPR RI memandang positif penilaian yang diberikan oleh lembaga pemeringkat Fitch Ratings terhadap kredit Indonesia pengakuan atas kemampuan menjaga stabilitas makroekonomi.
EFISIENSI anggaran yang dilakukan, terutama untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora kelabakan.
MENJADIKAN Karawang, Jawa Barat, bukan hanya sebagai destinasi industri, melainkan juga sebagai masa depan hunian premium di timur Jakarta.
Ciputra Group resmi menggelar acara Berita Acara Serah Terima (BAST) tahap pertama untuk hunian CitraLake Villa.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan perumahan kunci ketahanan kota hingga inklusi sosial.
Menurut Ara, rincian subsidi rumah ini akan diumumkan rinci pada waktunya.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pertumbuhan pembangunan pada sektor properti seperti perumahan dan hotel di DKI Jakarta dan Tangerang Raya berdampak bagi warga Jawa Barat.
Kenapa Palaran? Karena Palaran akan menjadi akan menjadi kawasan yang menjanjikan di masa depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved