Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PT Maswindo Bumi Mas yang sebelumnya menghadapi tantangan keuangan, kini bangkit dan telah kembali beroperasi. Perusahaan konstruksi yang awalnya memiliki 600 kantor cabang di seluruh Indonesia ini, berhasil melunasi sebagian utang-utangnya melalui
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri Surabaya.
Baca juga: BI Perkuat Kerja Sama Mata Uang Lokal dengan Malaysia dan Thailand
“PT Maswindo Bumi Mas saat ini sudah memulai proses pembayaran secara bertahap kepada para kreditor, yang mana terhadap kreditor yang termuat dalam daftar piutang tetap (DPT) sudah dilakukan pembayaran sebanyak 10 %, dari tiap nominal tagihan kreditor,” jelas mantan pengurus PKPU PT Maswindo Bumi Mas Vanly Vincent Pakpahan, lewa keterangan yang diterima, Jumat (25/8).
Baca juga: Ekonomi Digital ASEAN Capai US$2 Triliun di 2030
Vanly yang ditugaskan oleh para kreditor untuk mengawasi PT Maswindo dalam proses pembayaran menjelaskan, PT. Maswindo telah beritikad baik dengan menjaga komitmen dan putusan Pengadilan Niaga di PN Surabaya pada Februari 2023 lalu.
Sementara itu, CEO PT Maswindo Bumi Mas, Aswin Yanuar menjelaskan, pihaknya akan berkomitmen mengembalikan dana dari kliennya baik itu yang terdaftar di PKPU maupun yang sudah diverifikasi bersama pihak Maswindo dan klien eks cabangnya.
“Meski kecurangan itu dilakukan oleh pihak cabang PT. Maswindo di berbagai daerah. Insya Allah saya akan bertanggung jawab menyelesaikan satu persatu,” tandas Aswin.
Dirinya pun berjanji, sembari menyelesaikan pembayaran dirinya akan menerapkan sistem yang lebih transparan untuk mencegah terjadinya kecurangan di kantor pusat maupun cabang PT Maswindo di berbagai daerah.
“Kini Maswindo memiliki sistem baru yang insya allah akan membuat kami lebih kuat di masa depan. Kami bersama cabang yang masih amanah kini beroperasi dengan sistem yang meminimalisir potensi korupsi tersebut,” tegas Aswin.
Dalam upaya untuk memulihkan citra perusahaan dan meningkatkan integritas perusahaan, pihaknya juga telah melakukan restrukturisasi internal yang komprehensif. Mereka telah memberhentikan karyawan yang terbukti curang serta cabang yang terbukti telah menipu kliennya.
“Kini dari 600 cabang kami mempertahankan sekitar 80 cabang saja. Mereka telah diperkenalkan sistem baru yang lebih ketat dalam pengelolaan keuangan dan pemantauan transaksi. Hal ini bertujuan untuk mencegah terulangnya kasus-kasus korupsi yang sebelumnya terjadi mulai dari karyawan kantor pusat hingga kantor cabang kami,” pungkas Aswin. (H-3)
Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2025 sebesar US$431,5 miliar atau sekitar Rp7.042 triliun.
KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengungkapkan rumah tangga Indonesia semakin tertekan.
Pada Mei 2025, kondisi pendapatan konsumen tergerus. Sementara itu, proporsi pembayaran cicilan atau utang justru mengalami peningkatan.
KOMISI XI DPR RI memandang positif penilaian yang diberikan oleh lembaga pemeringkat Fitch Ratings terhadap kredit Indonesia pengakuan atas kemampuan menjaga stabilitas makroekonomi.
EFISIENSI anggaran yang dilakukan, terutama untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora kelabakan.
Strategi pelepasan aset memungkinkan pengembangan proyek baru, pengurangan utang, dan peningkatan modal usaha.
Kenapa Palaran? Karena Palaran akan menjadi akan menjadi kawasan yang menjanjikan di masa depan.
Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah membantah kabar yang menyebut luas tanah rumah subsidi akan dipangkas menjadi hanya 25 meter persegi dengan luas bangunan 18 meter persegi.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap konsumen, Socia Garden menggelar senam aerobik Tabata secara massal dan gratis di akhir pekan
REI desak DPR undang Hashim Djojohadikusumo, nilai roadmap 3 Juta Rumah Kementerian PKP menyimpang. DPR dukung klarifikasi dari Satgas Perumahan.
Pemerintah Spanyol meminta Airbnb menghapus 66.000 daftar properti yang dianggap melanggar pelaturan akomodasi wisata.
program tiga juta rumah adalah peluang emas untuk menghadirkan kehidupan yang lebih berkualitas, khususnya bagi warga di wilayah yang masih menghadapi kekurangan infrastruktur dasar
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved