Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIAT Just Energy Transition Partnership (JETP) secara resmi menyerahkan draft dokumen rencana investasi atau comprehensive investment and policy plan (CIPP) kepada pemerintah Indonesia dan mitranya pada, Rabu (16/8). JETP merupakan program kemitraan Indonesia dengan negara maju yang telah diluncurkan pada rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada November 2022.
Nilai pendanaan tersebut mencapai US$20 miliar atau sekitar Rp300 triliun. Dokumen CIPP memuat peta jalan teknis dari program kemitraan tersebut. Seperti soal pengurangan emisi di sektor ketenagalistrikan, kerangka kerja untuk menjamin transisi yang berkeadilan, skema pendanaan untuk memanfaatkan pendanaan publik dan lainnya.
"Kami menyambut penyerahan dokumen CIPP pada Pemerintah Indonesia. Kami memahami ini sebagai upaya dunia untuk mendukung Indonesia mengatasi tantangan yang kompleks," ujar Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin dalam keterangan resmi, Rabu, (16/8).
Baca juga: Indonesia akan Miliki Daya Tawar Tinggi jika Jadi Anggota OECD
Selanjutnya pemerintah Indonesia akan memberikan masukan dan meriviu terhadap dokumen CIPP. Rachmat memastikan isi dokumen ini akan selaras dengan program prioritas Indonesia dalam transisi energi.
"Dan juga sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam joint statement beberapa waktu lalu," ucapnya.
Baca juga: Daerah Perlu Dilibatkan dalam Program Just Energy Transition Partnership
Empat Kelompok Kerja
Kepala Sekretariat JETP, Edo Mahendra, menjelaskan terdapat empat kelompok kerja yang menyusun CIPP. Kelompok Kerja Teknis dipimpin oleh International Energy Agency (IEA), kemudian Kelompok Kerja Pendanaan dipimpin oleh Asian Development Bank, lalu Kelompok Kerja Kebijakan digawangi Bank Dunia serta Kelompok Kerja Transisi Berkeadilan yang dipimpin oleh United Nations Development Programme (UNDP).
Para anggota kelompok kerja terdiri dari organisasi internasional dan nasional, termasuk mitra pembangunan, think tank dan organisasi masyarakat sipil. Mereka semua yang terlibat, ungkap Edo, terlibat dalam proses pembahasan, pembuatan modelling dan menganalisa CIPP.
"Draf ini merupakan hasil dari proses yang inklusif melibatkan banyak pemangku kepentingan. Proses ini berlangsung selama lebih dari seratus hari," tutupnya.
Duta Besar Jepang Kenji Kanasugi mengatakan Kemitraan JETP akan mendorong pembangunan ekonomi dan energi bersih Indonesia. "Ini nantinya akan mendukung terwujudnya perekonomian dunia yang lebih makmur, inklusif dan berkelanjutan," imbuhnya.
(Z-9)
Bahlil menyebut proyek kilang minyak terbesar di Indonesia itu sempat mengalami berbagai hambatan serius. Salah satunya insiden kebakaran yang membuat penyelesaiannya molor.
INSTITUTE for Essential Services Reform (IESR) menyoroti capaian rata-rata lifting minyak bumi (termasuk Natural Gas Liquid/NGL) pada 2025 sebesar 605,3 ribu barrel per hari.
Maraknya warga yang mengambil air dari lubang sinkhole di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, mendapat perhatian serius dari Badan Geologi Kementerian ESDM.
Kementerian ESDM menurunkan tim ahli dari Badan Geologi Bandung, untuk mengkaji fenomena sinkhole di kawasan pertanian Pombatan, Jorong Tepi, Kabupaten Limapuluh Kota.
Kementerian ESDM mengerahkan tim pakar dari Badan Geologi Bandung untuk menelusuri penyebab munculnya fenomena tanah amblas atau sinkhole di area pertanian warga Jorong Tepi, Limapuluh Kota
Kementerian ESDM menargetkan uji coba program mandatori campuran bahan bakar nabati (BBN) biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% (B50) pada BBM jenis solar dapat terealisasi pada 2026.
Di samping pendanaan, lanjut Airlangga, beberapa negara mitra juga memberikan dukungan teknis berupa studi dan kerangka implementasi.
Terletak di Jawa Barat, pembangkit listrik tenaga surya ini diharapkan dapat mengurangi emisi karbon di sistem kelistrikan Indonesia setidaknya hingga 63.100 ton per tahun.
(APBN) hanya mampu memenuhi sekitar 12,3% dari total kebutuhan pendanaan aksi iklim yang diperkirakan mencapai Rp4.000 triliun hingga 2030.
Satgas tersebut diharapkan dapat mengiringi Indonesia mencapai target pengurangan emisi sebesar 31,89% secara mandiri dan hingga 43% dengan dukungan internasional pada tahun 2030.
Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menilai Just Transition Energy Partnership (JETP) sebagai program gagal.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, transisi energi tak melulu soal pendanaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved