Percepat JETP, Pemerintah Bentuk Satgas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau

PEMERINTAH membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau dalam rangka mewujudkan pencapaian Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat dengan dukungan internasional. Pembentukkan Satgas tersebut telah dituangkan dalam Keputusan Menko Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025.

"Satgas ini dibentuk memiliki empat kelompok kerja yaitu energi hijau, industri hijau, kemitraan dan investasi hijau, serta pengembangan sosial, ekonomi, dan sumber daya manusia," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (24/3).

Satgas tersebut diharapkan dapat mengiringi Indonesia mencapai target pengurangan emisi sebesar 31,89% secara mandiri dan hingga 43% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Itu sekaligus juga akan mendukung pelaksanaan kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP).

Baca juga : Transisi Energi Butuh Biaya Besar, Eksekusi Program JETP di ASEAN Jadi Solusi

JETP didirikan pada KTT G20 di Bali pada tahun 2022 sebagai bagian dari kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan International Partners Group (IPG) dan Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).

Sebagai bagian dari implementasi JETP, kata Airlangga, sebanyak 54 proyek telah menerima dukungan pendanaan internasional dengan total komitmen sebesar US$1,1 miliar. Dari jumlah tersebut, 9 proyek mendapatkan pendanaan dalam bentuk pinjaman atau ekuitas, sementara 45 proyek lainnya menerima hibah senilai US$233 juta.

Selain itu, IPG juga telah mengamankan jaminan senilai US$1 miliar melalui Multilateral Development Banks (MDB) Guarantee untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek transisi energi bersih, termasuk pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, elektrifikasi sektor-sektor utama, serta inisiatif dekarbonisasi industri dan infrastruktur.

Baca juga : Hashim Djojohadikusumo: Program JETP hanya Omong Kosong

"Beberapa proyek yang secara pragmatis juga disebut karena ini merupakan tujuan dari JETP, antara lain Muara Laboh di Sumatra Barat, itu adalah program untuk biotermal dan diharapkan bisa beroperasi di 2027," kata Airlangga.

"Kemudian juga ada beberapa proyek yang dalam pipeline, baik itu photovoltage seperti di Saguling, kemudian juga ada beberapa proyek lain seperti dekarbonisasi atau phasing out dari Cirebon Power, itu juga masuk dalam pembahasan. Di samping itu juga ada beberapa proyek yang lain, termasuk waste to energy yang diusulkan untuk segera masuk di dalam pipeline JETP, yaitu proyek di Legok Nangka di Jawa Barat," tambahnya.

Pemerintah juga telah membahas langkah-langkah percepatan implementasi transisi energi yang mencakup revisi Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP), percepatan pencairan dan optimalisasi skema pendanaan, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas publik melalui sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital.

Baca juga : Melirik Investasi yang Menjanjikan di Sektor Penghiliran Energi Bersih

Selain itu, sinergi lintas sektor menjadi penting untuk memastikan bahwa transisi energi di Indonesia berjalan efektif, inklusif, dan kompetitif. Pemerintah juga menekankan perlunya kolaborasi erat dengan sektor swasta dan mitra internasional guna mempercepat adopsi teknologi rendah karbon dan mengoptimalkan pendanaan hijau.

Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan mitra internasional, Indonesia optimistis dapat menjalankan transisi energi yang efektif, inklusif, dan kompetitif.

"Pemerintah akan terus melakukan koordinasi antarkementerian. Kemudian juga diharapkan pencairan financing berbagai moda ini bisa terus didorong. Pemerintah melakukan pantauan dan evaluasi berbasis digital dan para stakeholder bisa mengakses, serta secara berkala akan dilakukan koordinasi," pungkas Airlangga. (Mir/E-1)