Melirik Investasi yang Menjanjikan di Sektor Penghiliran Energi Bersih

Investasi pada sektor penghiliran energi hijau di Indonesia terbilang menjanjikan. Potensi penanaman modal di sektor itu diperkirakan mampu tembus hingga US$3,6 triliun yang diproyeksikan akan terjadi hingga 2060. Demikian disampaikan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Edy Junaedi kepada pewarta seusai menghadiri Executive Forum bertajuk Menggali Sektor Kunci Investasi Berkelanjutan di Indonesia yang diselenggarakan Media Indonesia, Jakarta, Senin (18/11). 

"Dari investasi hijau atau sektor hijau ini itu punya potensi investasi yang sangat besar. Hitungannya itu kalau dirupiahkan sekitar Rp50.000 triliun atau sekitar US$3,6 triliun. Memang ini sampai 2060 carbon net emission," ujar Edy. 

Ia menambahkan, pemerintah terus berupaya untuk menjadikan investasi sebagai alat yang memberikan dampak pada lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, alih-alih hanya terbatas pada angka-angka realisasi. 

Baca juga : Tekan Emisi Karbon, Pertamina Gencar Penetrasi Bisnis Hijau

Semangat itu sejalan dengan tren dan kecenderungan dunia yang kian masif menyuarakan ekonomi hijau. Karenanya, pengambil kebijakan akan menjadikan kekayaan alam Indonesia untuk dioptimalisasi dan menggerakkan kemajuan ekonomi hijau dalam negeri melalui penanaman modal.

"Kita memiliki optimisme bagaimana nanti investasi kedepan bisa dihasilkan dari sektor energi hijau. Karena memang dunia ini sudah mengarahnya ke sana. Ada carbon tax, ada perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati Paris Agreement dan lain sebagainya," jelas Edy. 

Namun dia menegaskan upaya itu tak bisa dilakukan sendirian oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Dibutuhkan kolaborasi dan kerja sama dari instansi terkait lain agar kebijakan penanaman modal yang berdampak pada lingkungan itu membawa keuntungan bagi Indonesia.

"Komitmen investasi hilirisasi itu harus bersama dengan Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, juga Kementerian Perindustrian. Supaya jangan sampai nanti kebijakan-kebijakan terkait hanya menguntungkan beberapa negara tertentu, karena harus dilihatnya holistik," jelas Edy. (Z-11)