Pemerintah Berencana Perluas Subsidi Pembelian Motor Listrik untuk Umum

MENTERI Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi pemberian subsidi untuk pembelian motor listrik. Menurut Bahlil, syarat bagi penerima subsidi sebesar Rp7 juta akan ditinjau ulang.

Dalam peraturan saat ini persyaratan untuk mendapatkan subsidi motor listrik ada empat. Pertama subsidi bisa diberikan bagi penerima kredit usaha rakyat (KUR), kedua penerima bantuan upah kerja di bawah Rp3,5 juta, ketiga pengguna listrik di bawah 900 VA, dan keempat penerima bantuan sosial (bansos).

Pemerintah, ujarnya, mempertimbangkan akan memberikan subsidi untuk umum.

"Kita tadi pertimbangkan setiap satu KTP, satu motor listrik. Ada pertimbangan seperti itu," ujar Bahlil seusai rapat terbatas mengenai kendaraan listrik di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (31/7).

Bahil menjelaskan pertimbangan pemerintah memperluas penerima subsidi motor listrik karena pembeliannya masih relatif rendah.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Staf Presiden Moeldoko menjelaskan pemerintah, upada awalnya menargetkan 31 Juli 2023, pembelian motor listrik bisa mencapai 200ribu unit.

Namun, ia mengungkapkan realisasi target itu hanya 1%. Dari target 200ribu, terang dia, saat ini baru ada 1056 pembeli dalam proses pendaftaran, 175 pembeli dalam proses verifikasi, dan 36 insentif yang tersalurkan. Oleh karena itu, pemerintah berencana memperluas cakupan subsidi untuk masyarakat umum.

Ia menjelaskan pemberian subsidi untuk pembelian motor listrik bukan seperti bantuan sosial. Melainkan untuk percepatan Indonesia bersih yakni mengurangi kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) dengan kendaraan listrik.

"Karena begini, bahwa program ini bukan program bantuan sosial loh, bahwa ini program dalam rangka indonesia bersih, kedua dalam rangka menuju persaingan di regional," ujarnya. (Z-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ghani Nurcahyadi