Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
ANGGOTA Komisi VI DPR Amin AK menginterupsi sidang paripurna. Dia menuding TikTok sebagai ancaman bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.
"Sektor UMKM dapat tantangan dan ancaman dengan diluncurkannya proyek social commerce atau Project S oleh platform media sosial TikTok yang juga dinamai fitur Trendy Bit," ujar Amin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/7).
Baca juga: Ini Alasan Wacana Pemanggilan Tiktok ke DPR
Hal tersebut diungkap Amin saat pembahasan masa akhir sidang DPR. Proyek TikTok, jelasnya, sangat merugikan karena mengeksploitasi pasar Indonesia.
"Program ini memanfaatkan pasar Indonesia yang besar namun prioritaskan penjualan produk UMKM dari China," tandas Amin.
Baca juga: Penjualan MinyaKita Masih Marak di Medsos, Pengamat: Tindak Tegas!
Dia membeberkan TikTok menganalisis perilaku konsumen Indonesia lewat Project S. Kemudian, mengkanalisasi barang yang banyak dibeli di Indonesia.
TikTok, kata Amin, memberikan informasi tersebut ke UMKM Tiongkok. Kemudian, pengusaha kecil di negara asal TikTok itu memproduksi barang serupa dengan harga lebih murah.
"Produknya dipasarkan melalui Project S dengan promosi besar dan harga murah," ujar Amin.
Cara ini, kata Amin, jelas akan memicu persoalan sebab ada perdagangan di ranah media sosial yang berbeda dengan e-commerce.
Amin menyebut ruangan antara media sosial dan e-commerce itu hadir tanpa regulasi. Sehingga, dimanfaatkan TikTok untuk mempromosikan produk UMKM TIongkok dan menyingkirkan barang lokal Indonesia.
"Persoalannya ini pertarungan pasar di ruangan kosong regulasi, dalam situasi yang tidak seimbang dan tidak menguntungkan UMKM," ujar dia.
Di sisi lain, Amin mengatakan regulasi e-commerce sulit mengatur Project S. Karena TikTok dianggap media sosial.
"UU ITE juga sulit proyek ini karena merupakan fitur e-commerce," ungkap Amin.
Dia meminta pimpinan DPR mendesak pemerintah memperhatikan masalah ini. Kemudian, mengambil tindakan konkret mengatasi hal tersebut.
"Butuh keseriusan pemerintah agar UMKM mampu akses pasar e-commerce dan sekaligus mampu meningkatkan inovasi teknologi pemasaran yang makin berat akibat serbuan produk impor," beber Amin.
Adapun Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus merespons interupsi Amin. Menurut dia, hal tersebut bakal menjadi catatan legislatif. (H-3)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk secara konsisten mendorong pelaku UMKM untuk naik kelas dan menembus pasar global melalui berbagai inisiatif pembinaan berkelanjutan.
SANDINATION bersama Yayasan Indonesia Setara (YIS) kembali menghadirkan program Sahabat Sandi Naik Kelas (Si Iklas).
Di tengah pesatnya perkembangan industri fashion di Indonesia, kontribusi generasi muda dalam mendorong inovasi dan menciptakan peluang usaha semakin signifikan.
Sepanjang Januari hingga Mei 2025, BRI telah menyalurkan KUR senilai Rp69,8 triliun, atau setara dengan 39,89% dari total alokasi tahunan sebesar Rp175 triliun.
Pemerintah Kabupaten Sleman terus menunjukkan komitmen dalam transformasi digital pengadaan barang dan jasa serta penguatan ekonomi lokal
SEBANYAK 20 perempuan pelaku UMKM dari Jawa Tengah didapuk menjadi yang terbaik pada Program Women Ecosystem Catalyst (WEC) Season 2.
Lalu menyoroti minimnya partisipasi publik dan komunitas akademik dalam proses penyusunan ulang sejarah yang dilakukan Kementerian Kebudayaan.
DPR RI mengapresiasi keputusan pemerintah terkait 4 pulau yang sebelumnya masuk ke Provinsi Sumatera Utara kembali masuk ke wilayah Provinsi Aceh.
Presiden Prabowo ingin menyelesaikan dan memutuskan secara langsung kasus sengketa pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.
Ketua Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan dibahas setelah RUU KUHAP rampung pada akhir tahun ini
Nasir Djamil mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut)
Dr. Edy Wuryanto tegaskan istitha’ah kesehatan jemaah haji jadi wewenang Kemenkes. Koordinasi dengan Kemenag penting untuk seleksi calon jemaah berisiko.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved