Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahterah (PKS) Anis Byarwati heran masih banyaknya persoalan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN). Persoalan tersebut akhirnya menyita perhatian Komisi XI dan BAKN yang mendorong dilakukan evaluasi mendalam.
"Kami sangat menginginkan evaluasi mendalam pada pelaksanaan PMN,” ujarnya.
Dalam Forum Group Discussion Penyertaan Modal Negara ke BUMN: Untuk Untuk Siapa? yang digelar kemarin legislator PKS ini menyinggung pemberian PMN yang terkesan asal-asalan. Ia melihat banyaknya PMN yang copy-paste seiring dengan adanya BUMN yang terus-terusan mendapatkan PMN setiap tahun meskipun tidak membutuhkan.
Baca juga: Disuntik PMN Rp10,49 Triliun, 13 BUMN Belum Selesaikan Pekerjaannya Sejak 2015
Anis juga tidak menginginkan PMN digelontorkan untuk membantu BUMN yang fraud, akibat kesalahannya sendiri dalam mengelola perusahaan.
“Kita satu-satunya yang menolak pemberian PMN untuk persoalan Jiwasraya,” tegasnya.
Baca juga: Bank Mandiri Luncurkan Kartu Daur Ulang, Dukung Pencapaian Nihil Karbon
Anis, melalui BAKN juga mencoba untuk menelaah lebih lanjut pelaksanaan PMN. Pihaknya telah meminta penjelasan dari beberapa direksi BUMN terkait akuntabilitas penggunaan PMN yang bernilai puluhan triliunan rupiah.
Dia turut menyinggung pemberian PMN yang nyatanya tidak cukup menyelesaikan masalah pada BUMN. Ia meminta pemerintah untuk mengendalikan ambisi dan obsesi untuk membangun infrastruktur, terlebih proyek-proyek tersebut digawangi banyak perusahaan plat merah.
“Mandalika, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, itu proyek-proyek yang tidak terduga, tiba-tiba muncul pengajuan PMN nya,” cetusnya.
Anis berharap PMN dapat dipergunakan sebijak mungkin, terlebih penganggarannya yang berasal dari APBN mengharuskan pemerintah lebih mengutamakan kepentingan rakyat banyak. (Z-3)
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berkomitmen mendukung pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia.
Perusahaan BUMN diminta berhati-hati dalam menyusun maupun menggunakan APBN dalam pengerjaan proyek hilirisasi agar negara tidak merugi.
Untuk pembelian tiga kapal penumpang berikutnya hingga 2026, Pelni akan kembali mengajukan PMN sebesar Rp4,85 triliun.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya mendorong jajaran direksi Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk memetakan kebutuhan kelistrikan secara nasional.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengapresiasi kerja keras Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam memberikan pemberdayaan kepada masyarakat prasejahtera.
Dalam rencana penggunaan PMN 2025, INKA akan pergunakan untuk pengembangan fasilitas produksi.
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
Sekjen PKS Muhammad Kholid menilai kritik Pandji Pragiwaksono lewat stand up comedy sebagai dinamika demokrasi yang wajar dan perlu disikapi jernih.
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Kasus pembunuhan anak di Cilegon, Banten, dipicu motif ekonomi. Pelaku disebut terlilit utang setelah mengalami kerugian besar dalam perdagangan aset kripto.
Pelaku pembunuhan anak politisi PKS Maman Suherman, ditangkap polisi ketika sedang beraksi melakukan pencurian di sebuah rumah mewah di Cilegon.
Setelah hampir tiga pekan buron, pelaku pembunuhan anak anggota Dewan Pakar DPD PKS Cilegon, Maman Suherman, akhirnya ditangkap polisi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved