Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
WAKIL Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahterah (PKS) Anis Byarwati heran masih banyaknya persoalan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN). Persoalan tersebut akhirnya menyita perhatian Komisi XI dan BAKN yang mendorong dilakukan evaluasi mendalam.
"Kami sangat menginginkan evaluasi mendalam pada pelaksanaan PMN,” ujarnya.
Dalam Forum Group Discussion Penyertaan Modal Negara ke BUMN: Untuk Untuk Siapa? yang digelar kemarin legislator PKS ini menyinggung pemberian PMN yang terkesan asal-asalan. Ia melihat banyaknya PMN yang copy-paste seiring dengan adanya BUMN yang terus-terusan mendapatkan PMN setiap tahun meskipun tidak membutuhkan.
Baca juga: Disuntik PMN Rp10,49 Triliun, 13 BUMN Belum Selesaikan Pekerjaannya Sejak 2015
Anis juga tidak menginginkan PMN digelontorkan untuk membantu BUMN yang fraud, akibat kesalahannya sendiri dalam mengelola perusahaan.
“Kita satu-satunya yang menolak pemberian PMN untuk persoalan Jiwasraya,” tegasnya.
Baca juga: Bank Mandiri Luncurkan Kartu Daur Ulang, Dukung Pencapaian Nihil Karbon
Anis, melalui BAKN juga mencoba untuk menelaah lebih lanjut pelaksanaan PMN. Pihaknya telah meminta penjelasan dari beberapa direksi BUMN terkait akuntabilitas penggunaan PMN yang bernilai puluhan triliunan rupiah.
Dia turut menyinggung pemberian PMN yang nyatanya tidak cukup menyelesaikan masalah pada BUMN. Ia meminta pemerintah untuk mengendalikan ambisi dan obsesi untuk membangun infrastruktur, terlebih proyek-proyek tersebut digawangi banyak perusahaan plat merah.
“Mandalika, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, itu proyek-proyek yang tidak terduga, tiba-tiba muncul pengajuan PMN nya,” cetusnya.
Anis berharap PMN dapat dipergunakan sebijak mungkin, terlebih penganggarannya yang berasal dari APBN mengharuskan pemerintah lebih mengutamakan kepentingan rakyat banyak. (Z-3)
Perusahaan BUMN diminta berhati-hati dalam menyusun maupun menggunakan APBN dalam pengerjaan proyek hilirisasi agar negara tidak merugi.
Untuk pembelian tiga kapal penumpang berikutnya hingga 2026, Pelni akan kembali mengajukan PMN sebesar Rp4,85 triliun.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya mendorong jajaran direksi Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk memetakan kebutuhan kelistrikan secara nasional.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengapresiasi kerja keras Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam memberikan pemberdayaan kepada masyarakat prasejahtera.
Dalam rencana penggunaan PMN 2025, INKA akan pergunakan untuk pengembangan fasilitas produksi.
KAI Commuter membutuhkan dukungan PMN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,8 triliun. Ini untuk menjaga kapasitas keuangan KAI dan KCI dalam menjalankan penugasan pemerintah.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved