Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
WAKIL Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahterah (PKS) Anis Byarwati heran masih banyaknya persoalan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN). Persoalan tersebut akhirnya menyita perhatian Komisi XI dan BAKN yang mendorong dilakukan evaluasi mendalam.
"Kami sangat menginginkan evaluasi mendalam pada pelaksanaan PMN,” ujarnya.
Dalam Forum Group Discussion Penyertaan Modal Negara ke BUMN: Untuk Untuk Siapa? yang digelar kemarin legislator PKS ini menyinggung pemberian PMN yang terkesan asal-asalan. Ia melihat banyaknya PMN yang copy-paste seiring dengan adanya BUMN yang terus-terusan mendapatkan PMN setiap tahun meskipun tidak membutuhkan.
Baca juga: Disuntik PMN Rp10,49 Triliun, 13 BUMN Belum Selesaikan Pekerjaannya Sejak 2015
Anis juga tidak menginginkan PMN digelontorkan untuk membantu BUMN yang fraud, akibat kesalahannya sendiri dalam mengelola perusahaan.
“Kita satu-satunya yang menolak pemberian PMN untuk persoalan Jiwasraya,” tegasnya.
Baca juga: Bank Mandiri Luncurkan Kartu Daur Ulang, Dukung Pencapaian Nihil Karbon
Anis, melalui BAKN juga mencoba untuk menelaah lebih lanjut pelaksanaan PMN. Pihaknya telah meminta penjelasan dari beberapa direksi BUMN terkait akuntabilitas penggunaan PMN yang bernilai puluhan triliunan rupiah.
Dia turut menyinggung pemberian PMN yang nyatanya tidak cukup menyelesaikan masalah pada BUMN. Ia meminta pemerintah untuk mengendalikan ambisi dan obsesi untuk membangun infrastruktur, terlebih proyek-proyek tersebut digawangi banyak perusahaan plat merah.
“Mandalika, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, itu proyek-proyek yang tidak terduga, tiba-tiba muncul pengajuan PMN nya,” cetusnya.
Anis berharap PMN dapat dipergunakan sebijak mungkin, terlebih penganggarannya yang berasal dari APBN mengharuskan pemerintah lebih mengutamakan kepentingan rakyat banyak. (Z-3)
Perusahaan BUMN diminta berhati-hati dalam menyusun maupun menggunakan APBN dalam pengerjaan proyek hilirisasi agar negara tidak merugi.
Untuk pembelian tiga kapal penumpang berikutnya hingga 2026, Pelni akan kembali mengajukan PMN sebesar Rp4,85 triliun.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya mendorong jajaran direksi Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk memetakan kebutuhan kelistrikan secara nasional.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengapresiasi kerja keras Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam memberikan pemberdayaan kepada masyarakat prasejahtera.
Dalam rencana penggunaan PMN 2025, INKA akan pergunakan untuk pengembangan fasilitas produksi.
KAI Commuter membutuhkan dukungan PMN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,8 triliun. Ini untuk menjaga kapasitas keuangan KAI dan KCI dalam menjalankan penugasan pemerintah.
Kasus ini menunjukkan adanya celah serius dalam pengawasan dan penerapan regulasi.
KETUA Dewan Pertimbangan Pusat PKS Mulyanto meminta Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menindak tegas tambang-tambang nikel tanpa izin yang merusak lingkungan di kawasan Raja Ampat.
Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka merupakan cerminan Indonesia sebagai negara demokrasi.
Langkah membantu pemerintah merupakan salah satu wujud kepedulian PKS,
Presiden PKS Almuzammil Yusuf telah membentuk struktur kepengurusan baru partai yang dipimpinnya. Mereka akan segera sowan ke Presiden Prabowo
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf, secara resmi menetapkan jajaran pengurus DPP terdiri dari Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved