Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PASCA-pandemi Covid-19, arah tren pertumbuhan ekonomi global dan domestik menjadi perhatian yang sangat besar karena terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan pada tahun ini.
Kendati demikian, perekonomian Indonesia terus menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang positif, terutama setelah status pandemi Covid-19 ditetapkan sebagai endemi yang memberikan optimisme bagi banyak pelaku ekonomi di Indonesia.
Komisaris Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI Agus D.W. Martowardojo menjelaskan, momentum pemulihan ekonomi Indonesia yang terus berlanjut hingga akhir 2022, dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2022 mencapai 5,01%, yang mengakibatkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 5,31% sepanjang 2022.
Baca juga: Ini 5 Dampak Situasi Global yang Mesti Diwaspadai Pebisnis
Pemulihan ekonomi ini terus berlanjut pada kuartal I-2023, dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan ekspor mencapai 5%.
"Sejalan dengan kondisi perekonomian Indonesia yang semakin membaik, kami pun terus mendorong BNI untuk dapat memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan pencapaian kinerjanya hingga akhir tahun 2023," tandas Agus.
Tetap Perlu Waspada dengan Situasi Global
Meskipun situasi sudah berangsur membaik di periode pasca-pandemi, menurut Agus, hal yang perlu diwaspadai adalah dampak dari situasi global lainnya.
Baca juga: HUT Ke-77, BNI Jadi Salah Satu Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Hal-hal seperti kenaikan suku bunga The Fed, guncangan perbankan di Amerika Serikat, kondisi geopolitik Rusia-Ukraina yang masih berlangsung, tekanan pada sektor properti di Tiongkok, serta kebijakan-kebijakan moneter sejumlah negara dalam upaya menghadapi inflasi dan stagflasi memiliki pengaruh terhadap tren pertumbuhan ekonomi ke depan.
Baca juga: BNI Dukung Pemerintah Tingkatkan Jumlah Wirausaha Lewat Graduasi KUR Prakerja
Agus menegaskan, kondisi tersebut perlu diwaspadai bagi para pelaku bisnis di Indonesia pada umumnya, serta dampaknya pada portofolio perbankan, termasuk BNI, pada khususnya.
Terlebih, beberapa negara masih mengalami perlambatan ekonomi di sepanjang tahun 2022, dan proyeksi tahun 2023 yang masih uncertain.
"Maka dari itu, peran aktif dari segenap pemangku kepentingan di industri perbankan diperlukan dalam menghadapi dampak yang volatil dari perekonomian global," katanya. (RO/S-4)
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengangkat Teguh Setyabudi sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Food Station Tjipinang Jaya.
Pramono Anung menunjuk mantan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menjadi Komisaris Utama (Komut) PT Food Station Tjipinang Jaya.
Erick menunjuk politisi PKB Heru Widodo menjadi Direktur Utama ASDP menggantikan Ira Puspadewi.
KURSI komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tampak menjadi sarana untuk balas budi dari kepentingan politik pemegang kekuasaan.
KOMISARIS Utama Holding Perkebunan Nusantara Zulkifli Zaini memberikan apresiasi kepada manajemen PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) pada closing meeting
Dalam RUPSLB mengangkat Suherman Yahya yang sebelumnya Direktur (Fungsi Operasi) menjadi Direktur Utama dan mengangkat Muhammad Syafitri menjadi Direktur (Fungsi Operasi).
Pemerintah bersiap melakukan intervensi strategis di sektor tekstil nasional menyusul kolapsnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu pemain terbesar industri tekstil.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Kritik Prabowo itu khususnya ditujukan pada direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bonus.
Fokus utama kajian dari Anisha adalah penegasan posisi BUMN sebagai entitas hukum terpisah (separate legal entity) yang tetap mengemban mandat konstitusional demi kemakmuran rakyat.
PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan kritik keras kepada jajaran direksi badan usaha milik negara (BUMN) lantaran terlalu lama menerapkan praktik pengelolaan yang merugikan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved