Spin Off UUS Tetap Diwajibkan, Ikuti Ketentuan OJK

KEPALA Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengungkapkan, pemisahan bagian (spin off) unit usaha syariah (UUS) untuk menjadi entitas sendiri merupakan kewajiban. Hanya, itu tak lagi terpaku pada tenggat waktu, melainkan syarat dan ketentuan yang bakal diatur oleh otoritas.

"Spin off ini masih tetap diwajibkan. Tapi tidak lagi dikaitkan dengan tenggat waktu, tapi oleh ketentuan OJK," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (4/7).

Hal itu, kata Dian, didasari pada penjelasan yang ada di dalam pasal 68 Undang Undang 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Kewajiban spin off ditujukan untuk konsolidasi atau penguatan perbankan syariah dan mengakselerasi pertumbuhan perbankan syariah.

Namun Dian belum bisa memberikan kejelasan mengenai isi dan kapan aturan OJK terkait spin off bakal dikeluarkan. Sebab, saat ini otoritas masih menyusun draf peraturan. Setelahnya, diskusi bakal dilakukan dengan Komisi XI DPR dan industri terkait.

"Ini belum bisa kita uraikan secara detail karena memang ini masih dalam penyelesaian draf. Jadi tidak ada deadline, tapi dikondisikan oleh parameter tertentu yang ditetapkan OJK," tuturnya.

Sebelum UU P2SK berlaku, ketentuan mengenai spin off UUS diatur dalam Undang Undang Perbankan Syariah yang mulai berlaku pada 2008. Dalam beleid itu, UUS wajib melakukan spin off ketika asetnya telah mencapai 50% atau lebih dari total aset induknya dan atau 15 tahun setelah berlakunya aturan tersebut. (Mir/Z-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Abdillah M. Marzuqi