Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
PROGRAM kerja sama Badan-Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berjudul ‘Accelerating Sustainable Development Goals Investment in Indonesia (ASSIST)' menyelenggarakan konsultasi donor dan pemangku kepentingan dengan menampilkan pencapaian program tersebut kepada pejabat pemerintah, komunitas diplomatik, organisasi internasional, dan sektor swasta.
Konsultasi program ASSIST juga menegaskan kembali komitmen PBB untuk mendukung tujuan pembangunan Indonesia sejalan dengan agenda global dan nasional.
Program ASSIST dibawah koordinasi Valerie Julliand, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, merupakan kerja sama empat badan PBB, yaitu UNEP, UNICEF, UNIDO, dan dipimpin UNDP sebagai lead technical agency untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam memenuhi target Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Brekelanjutan (TPB) dengan memanfaatkan berbagai instrumen pembiayaan inovatif untuk mengisi kesenjangan pendanaan TPB.
Baca juga : Pertamina Energizing Your Action: Lingkungan Lestari, Masyarakat Sejahtera
Ada tiga komponen utama Program ASSIST yang mencakup serangkaian instrumen pembiayaan, termasuk penerbitan obligasi tematik di tingkat nasional dan daerah; SDG-linked loans; dan Indonesia Impact Fund.
Hingga hari ini, ASSIST berhasil mendorong pemanfaatan lebih dari US$1 miliar untuk TPB Indonesia melalui aktivitasnya terkait instrumen utang dan modal swasta.
Baca juga : Rangkul Stakeholder Eksternal dalam Membangun Green Campus
Valerie Julliand menyoroti keberhasilan program dan kontribusi pentingnya terhadap pencapaian SDGs, serta dampaknya terhadap masyarakat Indonesia.
“Dengan ASSIST, Anda mendapatkan pengembalian nyata atas investasi Anda dalam hal kemajuan menuju SDGs. Selama dua tahun terakhir, untuk setiap 1 dolar yang dikeluarkan, program ini berhasil mengungkit 240 dolar [untuk pembiayaan TPB],” ujarnya.
Program ASSIST didukung oleh Joint SDG Fund dengan tujuan menciptakan produk-produk keuangan baru untuk mengatasi perubahan iklim dalam skala besar, melalui transisi Indonesia menuju energi rendah karbon, perlindungan lingkungan hidup, peningkatan kapasitas Usaha Kecil dan Menegah (UKM) yang dipimpin perempuan serta mendorong penciptaan usah-usaha berorientasi dampak (impact-driven).
Kepala Sekretariat Joint SDG Fund Lisa Kurbiel, meminta dukungan lebih lanjut dari semua Negara Anggota [PBB] dan mitra pembangunan. Lebih banyak dukungan untuk Joint SDG Fund akan memungkinkan peningkatan skala dan replikasi program-program yang berhasil yang sangat penting untuk mempercepat [pencapaian] TPB.
Direktur Surat Utang Negara Kementerian Keuangan Deni Ridwan mengatakan, pada 2021, melalui bantuan Program ASSIST telah dikembangkan Republic of Indonesia SDGs Government Securities Framework.
“Pemerintah Indonesia menerbitkan SDGs Bond yang pertama di Asia Tenggara yang kini telah berhasil mencapai tahun ke-3 penerbitan dan mengumpulkan lebih dari US$1 miliar untuk membiayai proyek-proyek di sektor terkait kesehatan, pendidikan, dan teknologi informasi ”, kata Deni.
Disaksikan para donor dan pemangku kepentingan Program ASSIST, Indonesia SDG Bond Allocation and Impact Report diluncurkan bersama oleh United Nations Development Programme (UNDP) dan Kementerian Keuangan.
Sedangkan untuk memperkuat kapasitas UMKM, platform eLearning untuk UMKM diluncurkan oleh United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) bersama Kementerian Koperasi dan UKM.
Sementara itu, untuk menandai kemitraan program yang terus berkembang, dilakukan penandatanganan MoU antara UNDP dan PT Terregra Asia Energy tentang rencana penerbitan obligasi hijau, serta penyerahan surat komitmen SDG-linked loan dari Bank Aladin dan Bank Jago kepada United Nations Environment Programme (UNEP).
Kepala Perwakilan UNDP Norimasa Shimamura mengatakan, jalan menuju pwncapaian TPB Indonesia panjang dan berliku, namun ia yakin bersama-sama dapat mencapai tujuan itu.
“Masa depan yang inklusif, berkelanjutan, dan adil akan segera menjadi kenyataan, selama kita mempertahankan momentum berharga yang telah kita hasilkan,” ujarnya.
“Kolaborasi adalah yang terpenting: badan-badan PBB, pemerintah, sektor swasta, dan setiap pemangku kepentingan di Indonesia memainkan peran unik namun vital dalam pembangunan berkelanjutan. Namun, hanya mengandalkan salah satunya tidak akan membawa kita jauh dari tempat kita berada sekarang. Kita perlu menggabungkan kekuatan untuk menghasilkan upaya yang lebih kuat dan lebih berdampak,” imbuhnya.
Program ASSIST telah mengumpulkan lebih dari US$1 miliar untuk pembiayaan TPB, tetapi pembiayaan yang dibutuhkan untuk mencapai TPB di Indonesia diperkirakan mencapai US$4,7 triliun. Beban ini tidak bisa hanya dipikul oleh pemerintah. Mobilisasi pembiayaan untuk TPB harus menjadi upaya kolektif yang melibatkan semua orang. (RO/Z-5)
Pajak itu dalam rangka membantu membiayai aksi penanganan krisis iklim dan pembangunan berkelanjutan.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan pentingnya pembangunan sanitasi yang baik bagi masyarakat.
Regulasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan konsep lingkungan hidup dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan nasional.
Transformasi industri pertambangan menjadi isu krusial dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Pertamina Patra Niaga meraih 14 penghargaan pada ajang Indonesia Social Responsibility Award (ISRA) 2025.
Pupuk Kaltim perkuat program TJSL untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
BADAN PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) kembali menyerukan tindakan mendesak menyusul kematian anak-anak akibat kelaparan di Jalur Gaza.
PEMERINTAH Kota (Pemko) Pekanbaru akan mengajukan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini setelah kenaikan PBB menjadi sorotan publik.
Tito mengatakan 15 daerah sudah membuat aturan terkait kenaikan pajak tersebut pada 2022, 2023 dan 2024, sedangkan lima daerah lainnya baru menerapkan aturan tersebut pada 2025.
Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data Bapeda Purwakarta, Krisbanuk, mengatakan ada poin-poin penting yang menjadi dasar penjelasan Bapenda
Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon tengah mengkaji revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meminta masyarakat Jakarta untuk tidak mengkhawatirkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved