Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI berkomitmen untuk proaktif dalam program pemerintah guna memberikan dorongan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pasca pandemi.
Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, sebagai bank milik negara yang memiliki keunggulan di bidang global banking, BNI terus mengembangkan program-program yang relevan dengan program pemerintah.
"Kami berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif secara proaktif dalam membangun negeri, termasuk dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. BNI terus memperkuat fungsi intermediasi dengan menyalurkan kredit yang difokuskan pada penguatan sektor tulang punggung ekonomi, yaitu UMKM," kata Okki.
Baca juga: BNI-KONI Gelar Turnamen Golf Antar-Perusahaan 'BNI-KONI Open 2023'
Okki menyampaikan, melalui jaringan 1.789 outlet, yang terdiri dari 195 kantor cabang dan 1.603 kantor cabang pembantu, BNI berusaha untuk mencapai lebih banyak masyarakat.
Andalkan Lebih dari 176 Ribu Agen46
Sementara itu, untuk masyarakat di pedesaan, BNI mengandalkan lebih dari 176 ribu Agen46 di seluruh Indonesia yang membantu masyarakat dalam memperoleh berbagai layanan keuangan.
Selain itu, BNI juga berusaha melayani masyarakat seperti diaspora, UMKM, dan korporasi Go Global melalui enam kantor cabang yang tersebar di kota-kota besar dunia, seperti New York, London, Tokyo, Seoul, Hongkong, Singapura, dan ditambah dengan satu kantor perwakilan di Amsterdam.
Baca juga: BNI: Waspadai Penipuan Berkedok Kenaikan Tarif Transaksi
Okki menambahkan, BNI juga terus berkomitmen mendukung UMKM dengan memberikan kemudahan dalam mengakses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga Mei 2023, BNI telah menyalurkan KUR sebesar Rp7,1 triliun kepada lebih dari 52.668 debitur dengan sektor utama pada perdagangan, pertanian, dan jasa-jasa lainnya.
BNI juga memberikan penjaminan kredit UMKM KUR kepada lebih dari 52.000 debitur dengan nilai portofolio sebesar Rp7,04 triliun.
Baca juga: BNI Tokyo Dukung Kehadiran Vending Machine Halal Indonesia Pertama
"BNI juga berperan aktif dalam menyalurkan program kartu pra kerja sebesar Rp2,24 triliun kepada lebih dari 2,8 juta penerima dari Januari hingga Maret 2023," kata Okki.
Selanjutnya, dalam mendukung sektor pendidikan, BNI terlibat dalam penyaluran dana PIP SMA & SMK untuk tahun 2023 hingga bulan Juni 2023 sebanyak 1.251.513 siswa dengan total dana sebesar Rp938 miliar.
Sedangkan penyaluran dana KIP Kuliah untuk tahun 2023 hingga bulan Juni 2023 mencapai 133.687 mahasiswa dengan total dana sebesar Rp717 miliar.
"Tentunya, komitmen BNI dalam membangun negeri tidak berhenti sampai di sini. BNI akan terus berupaya memberikan kontribusi positif bagi negeri," pungkas Okki. (RO/S-4)
PERUBAHAN status Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi persero dinilai memperkuat posisi bank tersebut, terutama dari sisi kredibilitas dan persepsi keamanan.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tambahan penempatan dana pemerintah di bank Himbara cukup menjaga likuiditas dan transmisi kredit yang optimal.
Kita hidup di zaman ketika kekuasaan tidak lagi tampak dalam istana atau pabrik, tetapi bersemayam di server data, jaringan logistik, dan kode digital. Dunia
Kementerian Sosial menyediakan kanal pengecekan penerima bantuan langsung tunai (BLT) melalui laman cekbansos.kemensos.go.id.
Kelihatannya strategi ini berhasil, karena demand mulai tumbuh lagi. Sesuai teori ekonomi, kalau likuiditas cukup, maka permintaan akan meningkat.
Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa realisasi penyaluran dana pemerintah sebesar Rp200 triliun kepada bank-bank pemerintah (Himbara) berjalan dengan baik.
Pemerintah bersiap melakukan intervensi strategis di sektor tekstil nasional menyusul kolapsnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu pemain terbesar industri tekstil.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Kritik Prabowo itu khususnya ditujukan pada direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bonus.
Fokus utama kajian dari Anisha adalah penegasan posisi BUMN sebagai entitas hukum terpisah (separate legal entity) yang tetap mengemban mandat konstitusional demi kemakmuran rakyat.
PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan kritik keras kepada jajaran direksi badan usaha milik negara (BUMN) lantaran terlalu lama menerapkan praktik pengelolaan yang merugikan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved