Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJALAN dengan Keketuaan ASEAN pada tahun 2023, Indonesia melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN) akan menjadi Tuan Rumah Pertemuan ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality (ACCSQ) ke-59.
Pertemuan atau sidang ini merupakan pertemuan badan sektoral di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) lingkup ASEAN. Sidang yang berlangsung selama 4 hari sejak 13 hingga 16 Juni 2023 di Yogyakarta ini, dibuka secara resmi oleh Kepala BSN, Kukuh S Achmad.
"BSN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) bertanggung jawab dalam mengoordinasikan SPK untuk mendukung ASEAN sebagai pusat pertumbuhan atau “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth” yang menjadi tema yang diangkat Indonesia dalam Keketuaannya di ASEAN tahun ini," kata Kukuh dalam pernyataannya, Selasa (13/6).
Baca juga : Borneo Business Roundtable Sepakati BEC
ACCSQ mencatat telah banyak inisiatif yang telah disepakati di ASEAN, khususnya dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, seperti perjanjian keberterimaan produk di kawasan untuk beragam produk, mulai dari elektronika hingga kosmetika dan akan menyusul alat kesehatan serta produk otomotif.
Namun demikian, kata Kukuh, masih banyak tindak lanjut yang harus dilakukan. Salah satunya yaitu mengenai action plan Joint Sectoral Committee for Electronic and Electrical Equipment (JSC EEE) yang akan melakukan kajian guna memetakan perdagangan regional bidang EEE yang telah memanfaatkan laporan hasil uji laboratorium dan/atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang telah terdaftar di ASEAN.
Dalam tatanan global, isu ekonomi dunia perlu diantisipasi oleh negara-negara anggota ASEAN mengingat adanya ancaman resesi ekonomi akibat situasi geopolitik yang memanas sebagai dampak dari perang Rusia dan Ukraina, perang dagang Tiongkok dan Amerika Serikat, serta tindaklanjut isu dalam G20 yang meliputi energi berkelanjutan, transformasi digital, dan arsitektur kesehatan.
Baca juga : Sinergi ASEAN Penting untuk Perkuat Kawasan dari Tekanan Global
“Dan peran ASEAN terhadap isu-isu tersebut, tentunya akan sulit apabila negara-negara ASEAN saling memproteksi perdagangan mereka dan tidak mengedepankan sistem perdagangan yang saling menguntungkan,” jelas Kukuh.
Selanjutnya, BSN mendapat mandat untuk menyusun Roadmap of ASEAN Harmonised Standard to Support Sustainable Development Goals (SDGs) Implementation, yang merupakan salah satu dari 16 Priority Economic Deliverables (PED) Indonesia yang ingin dicapai dalam Keketuaannya di ASEAN tahun ini.
Harmonisasi standar sangat dibutuhkan untuk menciptakan keselarasan dalam menjamin kualitas produk, terutama bagi negara berkembang agar dapat bersaing secara global. Lebih lanjut, keselarasan standar dan saling keberterimaan hasil uji laboratorium terhadap standar tersebut dapat menjamin hadirnya produk yang lebih kompetitif untuk mendukung kemakmuran ASEAN yang merata.
Baca juga : Jokowi Minta ASEAN Bersatu
“BSN berkomitmen menyelesaikan PED Indonesia tersebut yang diharapkan dalam penerapannya nanti dapat mendukung peningkatan produktivitas perdagangan di kawasan ASEAN melalui efisiensi biaya produksi dengan turut melestarikan sumber daya berkelanjutan dan perlindungan lingkungan,” jelas Kukuh.
Begitu pula di tingkat nasional, Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah tersedia diyakini dapat mendukung daya saing produk-produk Indonesia di panggung dunia, yang besar harapannya dapat meningkatkan perekonomian nasional.
Menjadi catatan istimewa dalam sejarah, yaitu untuk pertama kalinya Timor Leste menghadiri sidang bidang standardisasi lingkup ASEAN mulai tahun ini sebagai Observer, setelah negara tersebut diterima secara prinsip sebagai anggota ke-11 ASEAN.
Baca juga : Kamboja Setujui RUU Perjanjian Perdagangan Jasa ASEAN
Hal ini menandakan pula, semakin berkembangnya SPK di lingkup ASEAN untuk berkontribusi di dalam meningkatkan akses pasar, memfasilitasi diversifikasi produk, serta meningkatkan peluang investasi.
Secara keseluruhan kemajuan capaian ACCSQ akan terus dimonitor melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang diselaraskan dengan ACCSQ Strategic Plan 2016-2025, sehingga isu teknis dan kebijakan dapat secara periodik dilaporkan secara vertikal ke tingkat yang lebih tinggi yaitu Senior Economic Officials Meeting (SEOM) maupun ASEAN Economic Ministers Meeting (AEM) dan secara horizontal kepada sectoral bodies yang relevan di antara pilar ASEAN lainnya.
Dalam rangkaian kegiatan yang sama, BSN juga menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk Peranan SPK dalam Mendukung ASEAN sebagai Pusat Pertumbuhan (Epicentrum of Growth), pada Senin (12/6/2023). Hal ini dimaksudkan guna menyosialisasikan komitmen bidang standar dan penilaian kesesuaian dalam penerapannya di ASEAN. (RO/Z-4)
Pembiayaan perumahan syariah terus tumbuh dengan dukungan developer sebagai mitra strategis, memperkuat sektor properti dan program perumahan nasional.
PT Bank Syariah Nasional (BSN) meluncurkan Bale Syariah by BSN untuk mendorong transaksi digital, menargetkan pertumbuhan pengguna dua kali lipa
Plt. Kepala BSN, Y. Kristianto Widiwardono, menyampaikan bahwa perumusan SNI menjadi bagian dari upaya BSN dalam memastikan kebijakan publik berjalan aman dan efektif.
BSN resmi mulai beroperasi secara nasional pada Senin (22/12/2025) setelah menyelesaikan proses spin-off dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Layanan PT Bank Syariah Nasional (BSN) secara nasional resmi beroperasi hari ini. Operasional BSN ini memperkuat perannya sebagai katalisator pertumbuhan perbankan syariah nasional.
Bank Syariah Nasional (BSN) menyatakan kesiapannya menjadi katalis penguatan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia.
Kawasan Asia Tenggara telah lama menjadi episentrum global penularan dengue. Berdasarkan data terbaru, hampir 400.000 kasus dilaporkan di wilayah ini sepanjang 2025.
Pasar ASEAN memberikan kontribusi signifikan sebesar 36,5% dari seluruh kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada periode Januari–November 2025.
DI tengah upaya pemulihan dan penguatan pariwisata regional pasca-pandemi, kolaborasi lintas negara menjadi kunci untuk menggerakkan kembali sektor perjalanan di Asia Tenggara.
Penyusunan Perpres dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, terutama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Sugiono menegaskan, peran ASEAN saat ini semakin penting sebagai jangkar stabilitas di Asia Tenggara.
TIONGKOK mulai mengoperasikan pulau Hainan di selatan sebagai Hong Kong Baru dengan sistem kepabeanan atau bea cukai baru, terpisah dari daratan utama. Bagaimana pengaruhnya terhadap ASEAN
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved