Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan pagu indikatif sebesar Rp7,33 triliun pada 2024. Pagu indikatif tersebut terdiri dari rupiah murni sebesar Rp1,2 triliun dan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp5,9 triliun.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan, nantinya usulan anggaran tersebut akan digunakan untuk program perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko sebesar Rp79,5 miliar, dan sebesar Rp7,5 triliun untuk dukungan manajemen.
“Usulan Dirjen Perbendaharaan yaitu untuk program perbendaharaan dan kekayaan negara dan risiko jumlahnya sebesar Rp79,5 miliar dan untuk dukungan manajemen Ro 7,25 triliun,” kata Prima dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (13/6).
Baca juga: Efisiensi Anggaran Kemenkeu Capai Rp2,12 Triliun
Prima merincikan, pagu indikatif yang bersumber dari BLU di antaranya, dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp5,8 triliun, dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp72,8 miliar, dan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Rp69,6 miliar.
Lebih lanjut, usulan anggaran tersebut juga akan digunakan untuk mendukung partumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraaan, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, pengentasan kemiskinan, pertubahan iklim, dan energi hijau. (Z-10)
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Kebijakan peningkatan belanja pada 2025 sudah berada di jalur yang tepat. Namun, tantangan besar ke depan adalah memastikan efektivitasnya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bonus atlet SEA Games Thailand senilai Rp480 miliar bersumber dari APBN, bukan uang pribadi Presiden. Peraih emas terima Rp1 miliar.
DEFISIT fiskal Indonesia pada 2025 tercatat melebar melampaui target pemerintah, seiring percepatan belanja negara di penghujung tahun dan lemahnya kinerja penerimaan.
Suahasil menyebut bahwa realisasi PNBP 2025 yang mencapai Rp534,1 triliun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi PNBP 2024 tang mencapai Rp584,4 triliun.
Indonesian AID, atau Lembaga Dana Kerja Sama Internasional (LDKPI), merayakan lima tahun berdirinya sebagai badan layanan umum yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
Perum Bulog juga memiliki utang senilai Rp7 triliun yang digunakan untuk menalangi pembelian beras yang diinisiasi Badan Pangan Nasional (Bapanas).
MANTAN Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyatakan kesediaannya untuk menjadi justice collaborator dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G.
Komisi VII DPR RI mendukung PT Bukit Asam TBK agar proyek Dimethyl Ether (DME) dimasukkan ke dalam (BLU) Badan Layanan Umum.
Kerja sama penandatangan perjanjian pembiayaan ultra mikro ini ditandatangani oleh Direktur Utama PT PNM Arief Mulyadi dan Direktur Utama PIP Ririn Kadariyah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved