Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan pagu indikatif sebesar Rp7,33 triliun pada 2024. Pagu indikatif tersebut terdiri dari rupiah murni sebesar Rp1,2 triliun dan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp5,9 triliun.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan, nantinya usulan anggaran tersebut akan digunakan untuk program perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko sebesar Rp79,5 miliar, dan sebesar Rp7,5 triliun untuk dukungan manajemen.
“Usulan Dirjen Perbendaharaan yaitu untuk program perbendaharaan dan kekayaan negara dan risiko jumlahnya sebesar Rp79,5 miliar dan untuk dukungan manajemen Ro 7,25 triliun,” kata Prima dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (13/6).
Baca juga: Efisiensi Anggaran Kemenkeu Capai Rp2,12 Triliun
Prima merincikan, pagu indikatif yang bersumber dari BLU di antaranya, dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp5,8 triliun, dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp72,8 miliar, dan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Rp69,6 miliar.
Lebih lanjut, usulan anggaran tersebut juga akan digunakan untuk mendukung partumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraaan, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, pengentasan kemiskinan, pertubahan iklim, dan energi hijau. (Z-10)
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada RAPBN 2026 akan sangat berat dicapai jika tak diiringi dorongan besar.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa menegaskan bahwa pembahasan anggaran pendidikan tidak bisa hanya sebatas pada penyelenggaraan sekolah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 mencapai 5,12% (yoy), meski dihadapkan pada ketidakpastian global
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Indonesian AID, atau Lembaga Dana Kerja Sama Internasional (LDKPI), merayakan lima tahun berdirinya sebagai badan layanan umum yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
Perum Bulog juga memiliki utang senilai Rp7 triliun yang digunakan untuk menalangi pembelian beras yang diinisiasi Badan Pangan Nasional (Bapanas).
MANTAN Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyatakan kesediaannya untuk menjadi justice collaborator dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G.
Komisi VII DPR RI mendukung PT Bukit Asam TBK agar proyek Dimethyl Ether (DME) dimasukkan ke dalam (BLU) Badan Layanan Umum.
Kerja sama penandatangan perjanjian pembiayaan ultra mikro ini ditandatangani oleh Direktur Utama PT PNM Arief Mulyadi dan Direktur Utama PIP Ririn Kadariyah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved