Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya menyampaikan bahwa Perum Bulog mendorong agar menjadi satker Badan Layanan Umum (BLU) ketimbang menjadi BUMN.
Wacana ini dilontarkannya lantaran Perum Bulog kerap mengalami kesulitan untuk memperoleh keuntungan (profit).
Di sisi lain, diketahui, Perum Bulog juga memiliki utang senilai Rp7 triliun yang digunakan untuk menalangi pembelian beras yang diinisiasi Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Baca juga: Presiden: Impor Beras Dua Juta Ton untuk Antisipasi Kemarau Panjang
Bekerja berdasarkan penugasan dari pemerintah, Wahyu menilai Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diperoleh saat ini akan sulit dimanfaatkan untuk menjaga ketahanan pangan.
"Nah, kalau kita melihat (Bulog) lebih banyak (diberikan) penugasan (oleh pemerintah) dibandingkan dari (mengembangkan) bisnis murni. Jadi, kalau memang bekerja karena penugasan ya jangan harap bahwasanya Bulog ini akan untung," ungkapnya.
Baca juga: Bapanas Ungkap Dua Penyebab Kenaikan Harga Telur
Pernyataan Wahyu disampaikan usai memimpin Kunjungan Kerja guna menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) di Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah, Selasa (29/8).
Secara rinci, politikus Fraksi Demokrat itu memaparkan cara kerja Perum Bulog. Sebagai contoh, Perum Bulog diwajibkan untuk membeli gabah dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.
Kemudian, stok beras yang telah dibeli digunakan untuk menyediakan beras yang terjangkau untuk masyarakat Indonesia. Sebab itu, baginya, Perum Bulog, jika tetap menjadi BUMN, akan sulit menjalankan fungsi komersil yang mana dituntut menghasilkan deviden bagi negara.
Baca juga: Presiden Perintahkan Bulog Turunkan Harga Beras di Depok
"Kami harap kesimpulannya (pada agenda hari ini, mudah-mudahan ke depannya penyertaan modal negara bisa lebih berguna, bermanfaat dan berdampak luas terhadap masyarakat," tandas Wahyu.
Sebagai informasi, Perum Bulog memperoleh PMN sebesar Rp5 triliun sepanjang tahun 2015-2016.
Harapannya, PMN tersebut dimanfaatkan untuk peningkatan kapasitas usaha pengelolaan (beras, gabah, jagung, dan kedelai), stabilisasi harga, penyaluran beras subsidi, pembangunan sarana dan produksi. Akan tetapi target tersebut mengalami sejumlah kendala karena keterbatasan anggaran. (RO/S-4)
Setelah beras dari gudang Perum Bulog disalurkan, Satgas Pangan akan melakukan pengawasan. Sehingga, tidak ada pedagang nakal yang mencampur atau menaikkan harga beras.
DPRD Kota Bogor meminta tambahan titik-titik operasi pasar tersebut sebelum memasuki Ramadan, untuk menjaga daya beli masyarakat secara merata.
Bulog kembali menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bertajuk Bulog Hijau.
Perum Bulog bekerja sama dengan CT Arsa Foundation menyerahkan bantuan untuk penyandang disabilitas di Yayasan Mitra Netra, Jakarta Selatan, Selasa (3/12).
HARGA beras di Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, masih tinggi. Padahal Perum Bulog sudah menggelontorkan sekitar 800 ton beras medium SPHP
PERUM Bulog Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memastikan ketersediaan stok beras aman hingga Hari Raya Idul Fitri 2023/1444 Hijriah.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) berkomitmen terus membantu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pangan lokal.
Pemerintah daerah perlu turun tangan. Salah satunya berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk menginventarisasi lulusan sekolah yang belum mendapatkan pekerjaan.
Program ketahanan pangan Kostrad sudah dilaksanakan dan berjalan di beberapa daerah seperti di Bogor, Karawang, Sukabumi, Tasikmalaya, Garut, Ciamis dan Pangandaran.
Lokasi ketahanan pangan Kostrad di Gudang Ketahanan Pangan berada di Desa/Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi,
Produksi beras Kabupaten Cianjur mencapai 860 ribu ton lebih. Produksinya terbilang melebihi dari kebutuhan konsumsi rata-rata masyarakat.
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon berkolaborasi dengan PT Pos Indonesia dan Bulog Cirebon memberikan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved