Headline
AS ikut campur, Iran menyatakan siap tutup Selat Hormuz.
Tren kebakaran di Jakarta menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Indonesia bakal melakukan pertemuan negara-negara berkembang dalam waktu dekat.
Selorohnya, pertemuan itu dilakukan untuk membentuk 'kartel' agar negara berkembang dapat naik kelas menjadi negara maju.
"Ini seperti kartel, jadi negara-negara berkembang harus satu. Jadi tidak boleh negara-negara berkembang itu didikte, negara berkembang harus menikmati nilai tambah dari critical mineralnya, kalau tidak kapan kita jadi negara maju. Dalam konteks ini, kita harus jadi satu," ujarnya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran, Jakarta, Jumat (9/6).
Baca juga: Luhut bakal Jajal Kereta Cepat 300 Km per Jam Pekan Depan
Presiden Joko Widodo juga disebut telah merestui pembentukan Global South Cooperation yang bakal mewadahi negara-negara berkembang, meliputi 12 negara Afrika dan 8 negara Amerika Latin.
Pertemuan akan dilakukan pada Oktober 2023 di Bandung, Jawa Barat. Melalui pertemuan itu pula diharapkan bakal ada kesepakatan dan kerja sama yang kuat untuk bisa menjadi negara maju dan bersaing di tingkat global.
Baca juga: Suara Haris Azhar Bergetar Saat Bahas Soal Warga Intan Jaya dan Freeport
Indonesia dan 20 negara lain yang akan melakukan pertemuan sedianya merupakan negara-negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) melimpah dari hutan tropis dan mineral kritis.
Luhut mengatakan, agenda utama dari pembentukan Global South Cooperation dan pertemuan di Bandung nanti ialah pembahasan mengenai penghiliran industri di tiap-tiap negara terkait. Itu dirasa penting agar masing-masing negara dapat merasakan nilai tambah dan manfaat lebih dari hasil eksplorasi kekayaan alamnya.
"Jadi itu adalah pertemuan negara-negara penghasil tropical forestry dan kemudian critical mineral. Sehingga negara kita seperti Indonesia, negara berkembang, tidak diatur lagi oleh negara-negara maju, yang mereka mengatakan bahwa kita harus mengekspor raw material kita," jelas Luhut. (Mir/Z-7)
Proses mempertemukan pelaku usaha atau business matchmaking dianggap menjadi jurus ampuh bagi Indonesia untuk bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap.
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 7 yang diadopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah energi bersih dan terjangkau.
"Tagih utang iklim kepada negara maju. Bukan dagang karbon. Karena negara-negara maju punya utang iklim, mereka sudah pakai fosil duluan,"
WAKIL Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan di tengah perlambatan ekonomi global, 108 negara berpotensi tidak berhasil naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi.
Wakil Menteri Luar Negeri RI Pahala Mansury menegaskan bahwa Indonesia akan terus memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang di tengah pesatnya perkembangan teknologi.
PENURUNAN bunga acuan The Federal Reserve sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 4,75% hingga 5,0% merupakan angin segar bagi perekonomian dunia.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved