Kementan Siapkan Strategi untuk Jaga Produksi Pangan dan Pertanian dari Ancaman Kemarau dan El Nino

SEBAGIAN besar wilayah Indonesia diperkirakan mengalami awal musim kemarau pada April hingga Juni 2023. Adapun puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Juli dan Agustus 2023.

Menjelang puncak musim kemarau, pemerintah dianggap perlu mengantisipasi sejumlah hal, terutama dalam kaitan menjaga ketahanan pangan. Apalagi, intensitas musim kemarau tahun ini disebut mengalami peningkatan. Beberapa wilayah pun mengalami penurunan intensitas curah hujan.

Hal tersebut dapat meningkatkan potensi kekeringan dan penurunan ketersediaan air. Selain itu, peningkatan intensitas musim kemarau juga berkaitan dengan perubahan fisiologis tanaman padi yang dapat menimbulkan turunnya potensi produksi padi.

Baca juga: Mentan Perintahkan Jajarannya Dampingi Petani Hadapi El Nino

El Nino atau musim kering ekstrem yang turut mengancam Indonesia juga akan berdampak signifikan pada sektor pertanian. El Nino dapat menjadi tantangan besar karena dapat mengganggu pola cuaca yang berdampak pada produksi pertanian dan kesejahteraan petani.

Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyiapkan strategi dalam penanggulangan dampak El Nino. Strategi pertama ialah meningkatkan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), termasuk pemerintah daerah dalam menyiapkan sistem peringatan dini (early warning system). 

Kementan juga terus memantau perkembangan iklim dan prediksi curah hujan. Strategi selanjutnya adalah pembentukan gugus tugas khusus, serta sosialisasi dan advokasi kegiatan penanggulangan kekeringan. 

Baca juga: Antisipasi El Nino, Kementan Susun Berbagai Strategi

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) telah meminta untuk dibentuk gugus tugas guna menghadapi El Nino di setiap wilayah. “Kita semua harus duduk bersama untuk merumuskan semuanya, dimulai dari pemetaan wilayah, konsep kelembagaan, hingga rencana aksinya,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (22/5).

Menurut Mentan SYL, gugus tugas berbasis wilayah sangat penting untuk segera dibentuk. Sebab, setiap wilayah membutuhkan penanganan yang berbeda. 

“Ada wilayah kategori hijau yang tidak terdampak sehingga produksinya tidak terganggu. Tapi ada juga wilayah kategori kuning dan merah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Setiap pemerintah daerah harus jeli membaca kebutuhan wilayahnya,” jelas Mentan.

Bimbingan teknis

Selain itu, Kementan akan memfasilitasi penyediaan dan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian untuk daerah terdampak (mitigasi bencana). Mentan mengatakan sumber air di lahan pertanian sudah dibangun pemerintah seperti embung, dam parit, dan irigasi perpipaan/perpompaan.

Baca juga: NTB Siap Turunkan Hujan Buatan Antisipasi Dampak El Nino

Selanjutnya, Kementan juga memberikan bimbingan teknis serta pendampingan adaptasi dan mitigasi kekeringan akibat dampak El Nino di sektor pertanian. SYL juga memerintahkan jajarannya untuk mendampingi petani dan menyiapkan sumber pengairan, baik yang berasal dari sumur bor maupun aliran irigasi.

“Menghadapi musim kering ekstrem atau El Nino saya minta jajaran Kementan berada di lapangan membantu petani yang kesulitan. Kemudian saya juga meminta persiapan dari semua daerah di seluruh Indonesia,” ujar SYL beberapa waktu lalu.

Kementan juga terus mendorong para petani untuk mengikuti program asuransi usaha tani padi (AUTP), mengerahkan gerakan mitigasi El Nino melalui penggunaan pompa air di wilayah rentan kekeringan, serta mendorong percepatan tanam dengan menggunakan varirtas tahan kering.

Baca juga: Memasuki Fase El Nino Pemerintah Akan Lakukan Berbagai Upaya untuk Penanganan Karhutla

Sejumlah strategi lain Kementan untuk menanggulangi dampak El Nino di antaranya ialah meningkatkan aksesibilitas informasi kalender tanam (Katam) terpadu; klasterisasi dan prioritasi wilayah rentan terdampak berbasis agro-ekosistem dan potensi ketersediaan air; dan meningkatkan perluasan dan pemanfaatan asuransi usaha tani.

Bentuk lain mitigasi perubahan iklim oleh Kementerian Pertanian salah satunya melalui Kegiatan Upland yaitu pengembangan UPPO-biogas. Dalam hal ini, petani didorong membuat pupuk organik sendiri dengan cara fermentasi anaerob. Proses pembuatan demikian dapat mengurangi emisi gas metana sebagai penyebab gas rumah kaca yang dapat menyebabkan perubahan iklim.

Rencana Aksi

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) menjabarkan langkah strategis tersebur dengan menyiap­kan empat rencana aksi menghadapi dampak El Nino dan krisis pangan global. Pertama adalah penyelamatan standing crop dengan memanfaatkan sumber air terdekat.

Dalam rencana aksinya, Ditjen PSP Kementan akan merehabilitasi jaringan irigasi tersier sebanyak 1.107 unit ,irigasi perpompaan 110 unit , irigasi perpipaan 37 unit ,pembangunan dan rehabilitasi embung pertanian 723 unit, hingga bangunan konservasi air 270 unit.

Baca juga: Asia Dilanda Gelombang Panas Akibat Perubahan Iklim, Peneliti Waspadai Cuaca Sepanjang 2023

Rencana kedua adalah membangun prasarana dan sarana pertanian secara terintegrasi. Ketersediaan alat mesin pertanian (alsintan) untuk percepatan tanam akan ditingkatkan. Alsintan (pra-panen) yang disiapkan sebanyak 24.926 unit.

Tak kalah penting adalah pembangunan jalan usaha tani (JUT) yang merupakan prasarana transportasi pada kawasan pertanian untuk memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian. Pembangunan JUT ditargetkan mencapai 1.145 unit .

Rencana aksi ketiga adalah optimalisasi pemanfaatan lahan rawa. Dalam rencana aksi Ditjen PSP, optimalisasi lahan mencapai 1.811 ha. Rencana aksi keempat adalah peningkatan produksi di lahan tadah hujan, khususnya di lokasi yang tersedia sumber air tanah dan air permukaan. 

Ditjen PSP juga menyiapkan sejumlah bantuan seperti unit pengolah pupuk organik (UPPO) 1.147 unit .Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 652.778 ha .Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) 50.000 ekor.

Kemudian pupuk hayati/organik cair (POC) 1,3 juta ha serta alokasi pupuk bersubsidi urea 5,5 juta ton, NPK 3,2 juta ton, dan NPK Formula Khusus 0,211 juta ton. Semua langkah strategis dan rencana aksi itu diharapkan bisa meningkatkan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan. (S-3)