Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PENGAMAT ekonomi dan bisnis Universitas Pasundan Acuviarta Kartabi menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina yang akan digelar dalam waktu dekat bakal menjadi bukti BUMN tersebut menjawab tantangan dengan memberikan kontribusi terbesar bagi negara.
Melalui RUPS, lanjutnya, bisa disimak rahasia Pertamina meraih laba terbesar pada 2022 yakni Rp56,6 triliun atau meningkat tajam 86% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Baca juga: Begini Langkah Pertamina Mewujudkan Ketahanan Energi Berkelanjutan
"Ya (menarik sekali RUPS nanti). Karena direksi akan menjelaskan mengenai capaian-capaian luar biasa Pertamina sepanjang 2022. Jadi, mari sama-sama kita tunggu," kata dia dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu (3/6).
Apalagi, tambahnya, capaian tersebut sangat membanggakan diraih BUMN energi itu di tengah kondisi yang masih diliputi ketidakpastian.
Menurut dia, salah satu faktor yang diperkirakan menjadi penyebab tingginya tingkat pencapaian laba pada 2022 adalah digitalisasi yang dilakukan Pertamina, dari hulu ke hilir.
Melalui digitalisasi, Pertamina bisa meningkatkan efisiensi dengan signifikan, sehingga keuntungan perusahaan menjadi jauh meningkat.
"(digitalisasi Pertamina) ini luar biasa sekali. Saya sangat mengapresiasi jika benar bahwa digitalisasi menjadi bagian dari Pertamina untuk meningkatkan efisiensi," ujar Acu.
Acu menambahkan, digitalisasi dari sektor upstream, midstream, hingga downstream, akan membuat seluruh aliran bisnis Pertamina menjadi sangat terkontrol, termasuk pengawasan terhadap rantai produksi hingga distribusi.
Baca juga: Rencana Pertamina Wujudkan Komitmen NZE 2060
Terkait hal itu, menurut dia, penjelasan direksi pada RUPS mengenai faktor digitalisasi juga sangat menarik untuk disimak.
Di sisi lain, ia memperkirakan, setidaknya terdapat beberapa faktor yang juga turut berpengaruh terhadap peningkatan kinerja Pertamina yakni dukungan pemerintah melalui perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 159/2022 sehingga dana kompensasi bisa cair lebih cepat.
"Kondisi tersebut sangat mempengaruhi kondisi likuiditas dan pada akhirnya mempengaruhi kesehatan keuangan Pertamina," jelasnya.
Kemudian, penyaluran gas untuk rumah tangga yang sangat prospektif, terkait strategi monetisasi dolar AS untuk transaksi luar negeri yang relatif baik, serta efisiensi dari sisi transportasi yang akan berkontribusi terhadap penurunan biaya.
"Saya kira kombinasi-kombinasi itu bisa memperbaiki likuiditas dari pendapatan Pertamina sehingga kinerja semakin baik," katanya. (Ant/S-2)
Pertamina sepanjang 2024 memberikan setoran kepada penerimaan negara, berupa pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan dividen senilai Rp401,73 triliun.
Pertamina berencana melakukan pergeseran (shifting) sumber impor minyak mentah (crude) dari beberapa negara ke Amerika Serikat.
Pemerintah masih mengkaji lebih lanjut negara mana saja yang impornya akan dialihkan ke AS.
Berbagai inovasi yang dilakukan PT Pertamina (Persero) membuktikan BUMN tersebut terdepan dalam transisi energi dan dekarbonisasi.
Upaya PT Pertamina Hulu Energi (PHE) yang agresif melakukan eksplorasi sumur migas diapresiasi. Itu bisa menjadi bekal ketahanan energi nasional.
Dengan penambahan ini, Pertamina yakin bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, baik yang tengah melakukan perjalanan ataupun tinggal di rumah
Hingga April 2025, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp100 triliun atau 33,1% dari target, tumbuh 4,4% (yoy), utamanya didorong oleh lonjakan penerimaan bea keluar.
Pentingnya perubahan paradigma di kalangan aparat penegak hukum (APH), yakni Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK dalam menangani barang hasil sitaan tindak pidana.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeklaim kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 ditutup dengan cukup baik.
PARA tokoh bangsa dan agama yang terhimpun dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mendorong pemerintahan Prabowo Subianto untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan negara
PENUNDAAN penaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% disebut sebagai langkah yang baik. Itu juga dianggap menunjukkan keberpihakan negara kepada rakyat,
PEMERINTAH diminta untuk membuka mata dan telinga perihal penaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Pasalnya, data dan realitas menunjukkan daya beli masyarakat masih lemah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved