Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT ekonomi dan bisnis Universitas Pasundan Acuviarta Kartabi menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina yang akan digelar dalam waktu dekat bakal menjadi bukti BUMN tersebut menjawab tantangan dengan memberikan kontribusi terbesar bagi negara.
Melalui RUPS, lanjutnya, bisa disimak rahasia Pertamina meraih laba terbesar pada 2022 yakni Rp56,6 triliun atau meningkat tajam 86% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Baca juga: Begini Langkah Pertamina Mewujudkan Ketahanan Energi Berkelanjutan
"Ya (menarik sekali RUPS nanti). Karena direksi akan menjelaskan mengenai capaian-capaian luar biasa Pertamina sepanjang 2022. Jadi, mari sama-sama kita tunggu," kata dia dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu (3/6).
Apalagi, tambahnya, capaian tersebut sangat membanggakan diraih BUMN energi itu di tengah kondisi yang masih diliputi ketidakpastian.
Menurut dia, salah satu faktor yang diperkirakan menjadi penyebab tingginya tingkat pencapaian laba pada 2022 adalah digitalisasi yang dilakukan Pertamina, dari hulu ke hilir.
Melalui digitalisasi, Pertamina bisa meningkatkan efisiensi dengan signifikan, sehingga keuntungan perusahaan menjadi jauh meningkat.
"(digitalisasi Pertamina) ini luar biasa sekali. Saya sangat mengapresiasi jika benar bahwa digitalisasi menjadi bagian dari Pertamina untuk meningkatkan efisiensi," ujar Acu.
Acu menambahkan, digitalisasi dari sektor upstream, midstream, hingga downstream, akan membuat seluruh aliran bisnis Pertamina menjadi sangat terkontrol, termasuk pengawasan terhadap rantai produksi hingga distribusi.
Baca juga: Rencana Pertamina Wujudkan Komitmen NZE 2060
Terkait hal itu, menurut dia, penjelasan direksi pada RUPS mengenai faktor digitalisasi juga sangat menarik untuk disimak.
Di sisi lain, ia memperkirakan, setidaknya terdapat beberapa faktor yang juga turut berpengaruh terhadap peningkatan kinerja Pertamina yakni dukungan pemerintah melalui perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 159/2022 sehingga dana kompensasi bisa cair lebih cepat.
"Kondisi tersebut sangat mempengaruhi kondisi likuiditas dan pada akhirnya mempengaruhi kesehatan keuangan Pertamina," jelasnya.
Kemudian, penyaluran gas untuk rumah tangga yang sangat prospektif, terkait strategi monetisasi dolar AS untuk transaksi luar negeri yang relatif baik, serta efisiensi dari sisi transportasi yang akan berkontribusi terhadap penurunan biaya.
"Saya kira kombinasi-kombinasi itu bisa memperbaiki likuiditas dari pendapatan Pertamina sehingga kinerja semakin baik," katanya. (Ant/S-2)
Nilainya mencapai lebih dari Rp 17 triliun jika dikonversikan dalam kurs Rupiah.
Sementara kapal-kapal milik Pertamina sebagian besar telah berusia tua dan dinilai tidak efisien karena berisiko tinggi mengalami kerusakan dan kecelakaan.
Komaidi menambahkan dengan proses lebih sederhana, maka segala urusan berkaitan pengadaan atau distribusi BBM dan elpiji bisa dipenuhi lebih cepat.
Peningkatan kapasitas produksi tersebut akan memberikan dampak ganda, baik dari sisi pengurangan impor bahan bakar maupun penurunan emisi gas rumah kaca.
Amien megaskan pendekatan tersebut berisiko menimbulkan ketakutan dan kehati-hatian berlebihan di kalangan pengambil keputusan serta menciptakan iklim ketidakpastian hukum.
PT Pertamina Patra Niaga (PPN) meminta kemudahan regulasi pada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mendapatkan insentif pembebasan cukai etanol
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Kementerian Keuangan mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengamankan pendapatan negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal fokus memperkuat penerimaan negara dengan memperbaiki tata kelola perpajakan dan cukai.
Bea Cukai tingkatkan penerimaan, perkuat pengawasan, dan fasilitasi ekspor-impor guna mendukung kinerja solid APBN hingga Agustus 2025.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan defisit sebesar Rp21 triliun, setara 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Mei 2025.
Hingga April 2025, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp100 triliun atau 33,1% dari target, tumbuh 4,4% (yoy), utamanya didorong oleh lonjakan penerimaan bea keluar.
Pentingnya perubahan paradigma di kalangan aparat penegak hukum (APH), yakni Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK dalam menangani barang hasil sitaan tindak pidana.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved