Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong agar kementerian/lembaga mampu kreatif menggunakan anggaran dengan baik. Itu ditujukan agar anggaran yang digunakan tiap instansi pemerintahan dapat memberi dampak meluas kepada perekonomian dan masyarakat.
"Cara-cara untuk kreatif spending dan menciptakan value for money ini menurut saya masih sangat kecil di birokrasi kita. Oleh karena itu mungkin memang kompetensi dan skill untuk membuat belanja yang meaningful menjadi sangat penting," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran 2023 di kantornya, Jakarta, Rabu (17/5).
Mengutip dari laman Kemenkeu, prinsip value for money merupakan sebuah konsep dalam pengukuran kinerja. Value for money yaitu indikator kinerja sebuah sektor publik yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya.
Baca juga: DPRD Minta Anggaran LRT Sebesar Rp4,4 Triliun Dibahas Lebih Lanjut
Indikator yang dimaksud adalah ekonomi, efisien, dan efektif. Ekonomi terkait dengan analisis sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
Lalu efisien merupakan perbandingan output input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Pencapaian output yang maksimum dengan input yang terendah menunjukkan efisiensi. Sedangkan efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.
Baca juga: Kemenkeu Jelaskan Soal Aturan Standar Biaya Masukan
Karenanya tiap instansi pemerintahan diharapkan mampu kreatif dalam menggunakan anggarannya dengan menerapkan prinsip value for money tersebut. Pasalnya, itu akan berimplikasi meluas, alih-alih hanya untuk sekadar dihabiskan mengejar tingkat penyerapan anggaran.
"Yang kreatif, inovatif, bisa menciptakan lapangan kerja dan bahkan itu (dana) balik lagi, kemudian diputar lagi untuk tujuan yang lain, bukan tujuannya untuk masuk ke kas negara. Tapi dipakai untuk berputar lagi supaya dia lebih bermanfaat lagi," jelas Sri Mulyani.
Prinsip value for money, lanjutnya, sejalan dengan fungsi dan peran APBN sebagai instrumen distribusi alokasi dan bantalan di kala perekonomian mengalami tekanan. Dengan penerapan prinsip itu, APBN dapat menjadi penyeimbang dari instabilitas yang menimpa perekonomian dalam negeri.
"Tapi ini adalah peranan yang tidak mungkin dilakukan oleh Kementerian Keuangan sendiri atau Bappenas dari mulai perencanaan. Ini hanya bisa dilakukan apabila seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga melakukan langkah-langkah inovatif," pungkas dia. (Mir/Z-7)
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengeklaim stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah memberikan dukungan pendanaan kepada bank Himbara untuk menyalurkan pinjaman kepada Kopdes Merah Putih.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025. Jumlah itu setara 58,46% dari pagu Rp69 triliun.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait belum tercapainya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved