Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong agar kementerian/lembaga mampu kreatif menggunakan anggaran dengan baik. Itu ditujukan agar anggaran yang digunakan tiap instansi pemerintahan dapat memberi dampak meluas kepada perekonomian dan masyarakat.
"Cara-cara untuk kreatif spending dan menciptakan value for money ini menurut saya masih sangat kecil di birokrasi kita. Oleh karena itu mungkin memang kompetensi dan skill untuk membuat belanja yang meaningful menjadi sangat penting," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran 2023 di kantornya, Jakarta, Rabu (17/5).
Mengutip dari laman Kemenkeu, prinsip value for money merupakan sebuah konsep dalam pengukuran kinerja. Value for money yaitu indikator kinerja sebuah sektor publik yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya.
Baca juga: DPRD Minta Anggaran LRT Sebesar Rp4,4 Triliun Dibahas Lebih Lanjut
Indikator yang dimaksud adalah ekonomi, efisien, dan efektif. Ekonomi terkait dengan analisis sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
Lalu efisien merupakan perbandingan output input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Pencapaian output yang maksimum dengan input yang terendah menunjukkan efisiensi. Sedangkan efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.
Baca juga: Kemenkeu Jelaskan Soal Aturan Standar Biaya Masukan
Karenanya tiap instansi pemerintahan diharapkan mampu kreatif dalam menggunakan anggarannya dengan menerapkan prinsip value for money tersebut. Pasalnya, itu akan berimplikasi meluas, alih-alih hanya untuk sekadar dihabiskan mengejar tingkat penyerapan anggaran.
"Yang kreatif, inovatif, bisa menciptakan lapangan kerja dan bahkan itu (dana) balik lagi, kemudian diputar lagi untuk tujuan yang lain, bukan tujuannya untuk masuk ke kas negara. Tapi dipakai untuk berputar lagi supaya dia lebih bermanfaat lagi," jelas Sri Mulyani.
Prinsip value for money, lanjutnya, sejalan dengan fungsi dan peran APBN sebagai instrumen distribusi alokasi dan bantalan di kala perekonomian mengalami tekanan. Dengan penerapan prinsip itu, APBN dapat menjadi penyeimbang dari instabilitas yang menimpa perekonomian dalam negeri.
"Tapi ini adalah peranan yang tidak mungkin dilakukan oleh Kementerian Keuangan sendiri atau Bappenas dari mulai perencanaan. Ini hanya bisa dilakukan apabila seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga melakukan langkah-langkah inovatif," pungkas dia. (Mir/Z-7)
ANGGARAN program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rancangan Undang-Undangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 yang mencapai Rp335 triliun sudah direvisi Sri Mulyani
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal memastikan ketersediaan anggaran untuk dua lembaga yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, melemparkan isu terkait naiknya iuran kepesertaan BPJS Kesehatan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan rendahnya gaji dosen dan guru di Indonesia menuai kritik tajam berbagai kalangan.
Teknologi deepfake menggunakan AI dan GAN memungkinkan manipulasi wajah dan suara secara realistis, menimbulkan risiko besar bagi reputasi dan informasi publik.
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved