Kasus BSI, Pemerintah Diminta Lebih Peka Soal Ancaman Siber

PEMERINTAH diminta lebih peka terhadap perkembangan ancaman siber. Hal itu berkaca dari kasus peretasan sistem Bank Syariah Indonesia (BSI).

"Perbankan dan pemerintah diharapkan meningkatkan sensitivitas terhadap keamanan dan ancaman siber yang terus berkembang," kata anggota Komisi XI DPR Junaidi Auly dalam keterangan tertulis, Senin (15/5).

Junaidi mengatakan serangan siber yang melumpuhkan transaksi di BSI perlu disikapi serius. BSI harus mengevaluasi keamanan layanan, termasuk membangun dan meningkatkan efektivitas antisipasi serangan.

"Melalui alternatif strategi dan respons terhadap berbagai risiko kejahatan siber," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Junaidi menyebut perbankan harus menyadari sejauh mana tingkat keamanan layanannya. Sebab, peningkatan ancaman siber perlu dibarengi kesiapan keamanan layanan.

"Implikasi dari kejahatan ini bukan saja merugikan finansial perbankan dan nasabah, melainkan juga memengaruhi kepercayaan nasabah," papar dia.

Sementara itu, Junaidi mendorong pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lebih peduli. Sehingga ada tindak lanjut nyata untuk benar-benar memperkuat keamanan siber,

"Keamanan siber tentu tidak hanya tanggung jawab perbankan, melainkan perlu dukungan pemerintah dalam membangun model yang lebih efektif," ucap dia. (Z-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Thalatie Yani