Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Sidang Tahunan Islamic Development Bank (IsDB) tanggal 13 Mei 2023 menyampaikan Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama lebih erat dengan IsDB untuk memberikan dampak positif dalam jangka panjang bagi umat muslim dan komunitas global.
Masyarakat global, dan umat muslim pada khususnya, perlu membangun kembali kerja sama yang lebih baik dan lebih kuat, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan perekonomian dunia saat ini.
"Hal inilah yang akan diwujudkan melalui peran Indonesia yang akan semakin meningkat sejalan dengan kenaikan posisi saham Indonesia di IsDB," kata Sri Mulyani, melalui keterangan yang diterima, Minggu (14/5).
Baca juga: BSI Lumpuh Berhari-hari, Bagaimana Cita-cita Menjadi Pusat Keuangan Syariah Dunia?
Sebagai anggota sekaligus pendiri sejak 1974, Indonesia melihat potensi pengembangan Islamic Development Bank (IsDB) untuk mengoptimalkan kapasitasnya dan memberikan dampak yang lebih besar dalam agenda pembangunan global. Indonesia memutuskan untuk meningkatkan kepemilikan saham di IsDB dari posisi ke-12 menjadi posisi ke-3.
Dengan menjadi pemegang saham terbesar ke-3, Indonesia tidak saja akan menegaskan posisinya di panggung global dengan ikut menentukan arah pembangunan dunia melalui pengaruh keanggotaannya dalam bank pembangunan multilateral seperti IsDB, tetapi juga dapat secara langsung berperan aktif dalam operasionalisasi IsDB dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan di negara-negara anggota IsDB yang pada umumnya merupakan negara dengan komunitas muslim yang berpendapatan rendah.
Baca juga: Total Aset Perbankan Syariah Indonesia Naik Terus
Di sisi lain, Indonesia juga dapat semakin mendorong peran IsDB dalam berbagai kegiatan pembangunan di tanah air, termasuk dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Islam. Sampai dengan Desember 2022, IsDB telah memberikan dukungan pembiayaan bagi Indonesia sebesar USD 6,3 miliar, khususnya untuk sektor-sektor seperti pertanian, pendidikan, industri dan pertambangan, melalui berbagai instrumen seperti pembiayaan proyek, pembiayaan perdagangan, dan pemberian bantuan teknis.
Pada Sidang Tahunan IsDB ke-48 tanggal 10-13 Mei 2023 di Jeddah, Arab Saudi, Dewan Gubernur IsDB secara aklamasi memberikan persetujuan atas proposal kenaikan saham Indonesia. Dengan persetujuan tersebut, Indonesia menduduki peringkat pemegang saham IsDB terbesar ke-3 setelah (Arab Saudi dan Libya, dan berada di atas Iran, Nigeria, Qatar, Mesir, Kuwait, UAE, dan Turki).
IsDB merupakan bank pembangunan multilateral yang memiliki keunggulan komparatif tidak saja sebagai satu-satunya bank pembangunan multilateral yang menerapkan prinsip syariah, tetapi juga mayoritas anggotanya adalah negara berkembang, sehingga bisa ikut mengedepankan Kerjasama Selatan-Selatan. IsDB juga berkomitmen untuk melakukan reformasi, termasuk untuk meningkatkan pembiayaan murah untuk kebutuhan pembangunan negara anggota yang mayoritas berada dalam kategori negara berpendapatan menengah dan rendah.
Dengan posisi kepemilikan saham yang baru ini, Indonesia akan memastikan bahwa IsDB akan merealisasikan agenda reformasinya untuk dapat memberikan pelayanan kepada negara anggotanya secara lebih baik lagi. Indonesia juga akan memastikan efektivitas dan keterjangkauan instrumen pendanaan IsDB yang berbasis Syariah dalam memberikan dampak dan manfaat yang optimal bagi negara anggota, termasuk dalam mendukung pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan.
Baca juga: Sri Mulyani Bahas Kerja Sama Hadapi Tantangan Global dengan Menkeu AS
Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan pembiayaan campuran (blended finance) yang pada prinsipnya mengombinasikan penggunaan dana murah atau hibah dari berbagai sumber seperti negara dan filantropi, dengan dana dan fasilitas reguler dari bank pembangunan multilateral seperti IsDB, ditambah dengan dana komersial yang dapat berasal dari sektor swasta.
Indonesia dapat berkontribusi melalui beberapa program dan institusi yang ada saat ini seperti Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI/Indonesia Aid) dan SDG-Indonesia One yang dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur.
Penggunaan dana campuran tersebut dapat ditujukan untuk berbagai program pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan, perubahan iklim, ketahanan pangan, kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, dan agenda pembangunan strategis lainnya, yang pada akhirnya akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Try/Z-7)
Perbankan syariah dapat mengambil peran strategis, bukan hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai motor transformasi sosial dan ekonomi.
BSN resmi mulai beroperasi secara nasional pada Senin (22/12/2025) setelah menyelesaikan proses spin-off dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan dalam beberapa tahun terakhir, industri perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan.
Prof. Nurmandi juga mengajak para mahasiswa memanfaatkan momentum Hayafest 2025 untuk memperluas jejaring profesional dengan para pelaku usaha dan pimpinan lembaga yang hadir.
SRIA berbasis sosial, nantinya akan terus bergulir untuk pembiayaan di sektor pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi.
Di balik lajunya perkembangan perbankan syariah, masih terdapat banyak hal yang dapat diperdebatkan terkait dengan produk dan operasional bank dari perspektif syariah.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved