Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
BADAN Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) meminta pemerintah daerah untuk menjaga ketersediaan pangan dengan meningkatkan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) komoditas pangan strategis untuk mengantisipasi ancaman perubahan iklim dan El Nino.
“Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinas urusan pangan dapat melakukan sejumlah langkah antisipasi, antara lain terus melakukan koordinasi dengan BMKG, koordinasi dengan BPBD terkait kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana,” kata Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas Nyoto Suwignyo melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (12/5).
Dinas Pertanian, lanjutnya, diminta untuk penyiapan irigasi, embung, dan pompa air. Lalu, Dinas Pangan memantau pasokan dan harga, serta memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dengan mengoptimalkan peran BUMD dan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM).
Baca juga : Atasi Krisis Pangan. Leafy Tawarkan Inovasi Atasi Keterbatasan Lahan Pertanian
Nyoto mengatakan, penyediaan CPP menjadi bagian dari tugas Bapanas sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Ia menegaskan bahwa upaya meningkatkan CPP terus dilakukan, termasuk dengan mengoptimalkan peran BUMN Pangan yaitu Perum Bulog dan Holding Pangan ID FOOD.
“Bulog fokus menyiapkan cadangan untuk beras, jagung, dan kedelai. Sedangkan ID FOOD menyiapkan cadangan pangan seperti gula, bawang, cabai, daging sapi, daging ayam, telur, serta ditambah minyak goreng dan ikan," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyebutkan, saat ini Bapanas terus melakukan penguatan stok pangan nasional sebagai salah satu upaya menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan di dalam negeri.
Baca juga : Pemerintah Antisipasi Perubahan Iklim, Hadapi La Nina dan El Nino
Kerangka regulasinya sudah jelas, sesuai amanat dari Presiden Joko Widodo melalui Perpres 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), kemudian turunannya berupa Perbadan 15/2022, serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/2022 mengenai Penjaminan Perbankan.
“Jika ini berjalan kita optimis CPP untuk 12 komoditas yang menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional dapat menopang ketahanan pangan kita,” jelas Arief.
Menurut Arief, saat ini stok CPP secara bertahap mulai terisi untuk 13 komoditas pangan.
Baca juga : Harga Beras Naik di 28 Provinsi, Indonesia Alami Inflasi 0,04%
“Kita terus pantau, update, dan laporkan secara perkembangannya sehingga saat dibutuhkan untuk melakukan intervensi dan pencegahan kondisi kedaruratan kita sudah siap," ungkapnya. (Ant/Z-4)
Badan Pangan Nasional (Bapanas) berkomitmen terus membantu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pangan lokal.
Pengaruh El-Nino membuat masa panen di Kabupaten Kuningan yang seharusnya dilakukan Maret mundur sebulan.
Pemerintah daerah perlu turun tangan. Salah satunya berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk menginventarisasi lulusan sekolah yang belum mendapatkan pekerjaan.
Dengan inovasi benih, tidak ada alasan salah satu tanaman pangan tidak bisa ditanam di satu daerah karena kondisi geografisnya.
Pada gelaran itu disiapkan berbagai komoditas seperti beras, telur ayam, dan cabai merah. Harganya lebih murah dibanding di pasaran.
Keterbatasan lahan sejatinya tidak harus jadi kendala bagi Kota Sukabumi bisa meningkatkan produksi pangan lokal.
DPRD Kota Bogor meminta tambahan titik-titik operasi pasar tersebut sebelum memasuki Ramadan, untuk menjaga daya beli masyarakat secara merata.
Apabila daerah-daerah sentra penghasil komoditas tersebut sudah mulai surut dan diikuti dengan petani yang akan menanam bawang merah lagi
DELEGASI negara-negara ASEAN menghadiri pertemuan ke-43 ASEAN Food Security Reserve Board (AFSRB) di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (7/6)
MENTERI Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, meski ada dampak kekeringan akibat el nino, namun hanya sedikit.
KEPALA Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjelaskan food loss and waste atau sampah makanan di Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi.
Sejak April 2023, presiden merestui penyaluran bantuan pangan mengenai untuk pengentasan tengkes.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved