Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, saat ini pembentukan bursa karbon masih dalam pembahasan dan kajian, . Tidak diketahui kapan kebijakan tersebut selesai dibahas.
Namun, Menkeu menegaskan, pengaturan mengenai pajak karbon tidak semata untuk meningkatkan pendapatan negara, melainkan sebagai bagian dari upaya Indonesia dalam memitigasi perubahan iklim. Hal itu menjadi pertimbangan yang terus dikalkulasi oleh pengambil kebijakan.
"Kita sedang terus mempersiapkan untuk pajak karbon. Ini tidak hanya sekadar menjadi sesuatu instrumen yang untuk penerimaan, tapi lebih untuk program climate change," ujar Sri Mulyani kepada pewarta di Jakarta, Selasa (9/5).
Baca juga : Perdagangan Karbon, Pemerintah Tekankan Pentingnya Sertifikasi dan Ketelusuran
Pemerintah, lanjutnya, juga terus berkoordinasi melalui Kementerian/Lembaga terkait untuk membahas pembentukkan bursa karbon di Indonesia. Bursa karbon dan pajak karbon, kata Sri Mulyani diupayakan untuk salin memperkuat kebijakan yang akan ditelurkan pemerintah.
Sri Mulyani menambahkan, pembahasan dan pengkajian mengenai bursa dan pajak karbon dilakukan sembari memonitor kondisi perekonomian dalam negeri. "Kita lihat nanti dari sisi ekonomi kita, mungkin kalau momentum pemulihannya cukup robust dan kuat berarti cukup baik walaupun kita tetap waspada dengan lingkungan global," jelasnya.
Baca juga : Penyelenggara Bursa Karbon tak Mesti Bursa Efek, OJK Mesti Perjelas Aturan Main
"Di sisi lain komitmen terhadap climate change untuk bisa mengakselerasi kita juga akan melihat sebagai satu kebutuhan," pungkas dia.
Sebelumnya Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar menyampaikan, peraturan mengenai bursa karbon akan diterbitkan oleh otoritas pada Juni 2023. "Rencananya kami menerbitkan POJK terkait itu bulan depan dan pada waktu yang sama mengoneksikan antara sistem registrasi nasional dari karbon dengan yang diperlukan sistem informasi di bursa karbon," jelasnya dalam konferensi pers KSSK, Senin (8/5).
OJK juga memproyeksikan perdagangan karbon di Tanah Air dapat dilakukan mulai September 2023 bersamaan dengan result based payment (RBP) sebesar 1 juta ton CO2 yang saat ini sedang difinalisasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"Pemerintah menyiapkan seluruh perangkat, mulai dari sistem registrasi nasional, sertifikasi penurunan emisi dan juga otorisasi. Hal itu harus dilakukan sehingga produk dalam bentuk sertifikasi bisa masuk dan diperdagangkan di bursa karbon," jelas Mahendra. (Z-4)
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait belum tercapainya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
Menkeu Sri Mulyani melaporkan terkait outlook fiskal tahun 2025 dengan defisit APBN yang diperkirakan mencapai 2,78% dari produk domestik bruto (PDB).
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved