Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
RENCANA penerapan perdagangan karbon kembali dimatangkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perdagangan karbon akan menyasar sektor energi dan transisi energi.
Pasalnya bursa karbon dibuat untuk mendukung transisi penerapan ekonomi hijau yang ramah lingkungan.
Selain itu, menurutnya prinsip traceability (ketelusuran) dan sertifikasi menjadi penting dari area yang digunakan untuk perdagangan karbon.
Baca juga : Penyelenggara Bursa Karbon tak Mesti Bursa Efek, OJK Mesti Perjelas Aturan Main
"Sektor terkait kehutanan, tentu menjadi perhatian daripada dunia internasional. Tergantung terkait juga dengan forest dan land use. Ini masalah sertifikasi dan traceability menjadi penting," ujar Airlangga seusai rapat internal terbatas mengenai perdagangan karbon di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/5).
Seperti diberitakan, perdagangan karbon merupakan cara meringankan beban negara industri dalam mengurangi emisi gas. Perdagangan karbon atau yang lebih umum dikenal dengan emission trading merupakan istilah dalam perdagangan sertifikat untuk mengurangi emisi karbon sesuai dengan target yang dicantumkan dalam sertifikat.
Baca juga : Kredit Karbon, Metode Memerangi Deforestasi yang Kini Jadi Perdebatan
Dalam upaya pengurangan emisi di sektor industri, Airlangga mengatakan fungsi dari lembaga kliring menjadi penting. Lembaga itu melakukan penjaminan dan penyelesaian transaksi, serta menyediakan sistem pencatatan, perpindahan, dan penyimpanan karbon.
Dalam perdagangan karbon, kliring, ujarnya, dilakukan melalui sistem resi gudang (SRG) yang melakukan registrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"Tadi dalam pembahasan registrasi itu clear- nya di awal. Jadi kalau lahan yang digunakan untuk perdagangan karbon sudah clear di awal nah, itu baru bisa diperdagangkan," papar Airlangga.
Perdagangan karbon, ujar Airlangga, menggunakan elektronik trading system yang berbasis pada teknologi. Oleh karena itu, menurutnya traceability penting untuk mengetahui dari hutan atau industri mana karbon tersebut berasal.
" Sehingga walaupun diperdagangkan berkali-kali itu asal-usul dan traceability-nya tetap ada," ucapnya.
Perdagangan karbon, sambung Airlangga, diharapkan dapat membantu capaian Indonesia memenuhi target
Nationally Determined Contribution (NDC) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
"Perdagangan karbon tentu untuk mengukur kepatuhan Indonesia thdp NDC," ujarnya. (Z-4)
Pada tahun ini, semakin banyak orang mulai berpartisipasi dalam netralisasi karbon, salah satunya dengan menggunakan KRBN-World, platform marketplace asal Amerika Serikat.
Wow! Studi yang dilakukan perseroan menunjukkan Indonesia berpotensi memiliki kapasitas cadangan karbon 400 giga ton.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong munculnya para pemimpin hijau di Indonesia.
Penasihat senior Robert O. Blake Jr. yang juga mantan Duta Besar AS merika untuk Indonesia mengucapkan selamat kepada Menteri Siti atas peluncuran Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030.
Dirjen PHL Agus Justianto mengatakan laporan validasi Proyek Karbon RER tersebut secara sepihak telah mengklaim bahwa dokumen proyek karbon tersebut telah sesuai peraturan perundangan.
Perdagangan karbon ialah kegiatan jual beli sertifikat yang diberikan negara kepada perusahaan atau individu yang berhasil mengurangi emisi karbon.
Adapun langkah untuk mengurangi emisi karbon yaitu membuat pabrik yaitu pabrik CO2 cair, dan pabrik dry ice.
Sebuah pidato pada 7 Mei 2023 lalu di Gelora Bung Karno Jakarta ternyata menyentak dan menimbulkan riak.
Upaya Indonesia untuk mencapai Indonesia’s FOLU Net-Sink 2030 perlu diikuti dengan alokasi lahan yang selektif dan terkontrol untuk pembangunan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk terus menurunkan emisi gas buang kendaraan di ibu kota. Salah satunya menjadikan kawasan Kota Tua sebagai kawasan rendah emisi.
"Jakarta tengah bekerja menunaikan komitmennya untuk menjadi kota berketahanan dan kini kami telah menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26%," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
SANKSI tilang bagi motor dan mobil yang tidak lulus uji emisi akan efektif diberlakukan di DKI Jakarta hari ini, Senin (26/10).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved