Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
WILAYAH Sukabumi, Jawa Barat dengan kekayaan alam dan sumber daya manusia yang ada merupakan potensi besar untuk menopang kebutuhan pangan. Bahkan potensi Indonesia juga sangat besar untuk menjadi pemasok bahan pangan bagi miliaran manusia di dunia.
Demikian ditekankan Anggota Bidang Pertanian, Peternakan, dan Kemandirian Desa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, H Ayep Zaki, saat menjadi pembicara dalam entrepreneur talk bertajuk Optimalisasi Peran Generasi Muda Dalam Pengelolaan Wirausaha Menuju Sukabumi 2033 yang Berdaulat.
Dalam acara yang dihadiri oleh mahasiswa dan Ikatan Alumni Fakultas Pertanian Prodi Perikanan Universitas Muhammadiyah Sukabumi itu dilaksanakan di Moonshine Coffee and Space Sukabumi, Ayep membagikan pengalamannya sejak 1988.
"Jika satu orangnya membutuhkan satu kilo kebutuhan pangan dalam satu harinya, akan ada kebutuhan pangan setiap harinya 8 juta ton. Ini akan menjadi peluang bagi Indonesia sendiri khususnya untuk Sukabumi untuk menjadi peran penting sebagi penyuplai pangan dunia," terang Ayep, Senin (17/4).
Praktisi ekonomi dan pertanian sekaligus anggota Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat itu, mengatakan bahwa menjadi wirausahawan saat ini tidaklah mudah. Pilihannya antara berwirausaha sendiri dan harus punya modal besar atau berkolaborasi.
Maka, Ayep yang juga selaku pendiri Forum Komunikasi Doa Bangsa (FKDB) mengajak para peserta entrepreneur talk bekerja sama untuk menjadi mitra dalam membangun kedaulatan pangan di Sukabumi, baik itu di bidang pertanian, peternakan, maupun perikanan.
Dalam gagasannya Ayep menawarkan paling tidak bekerja bersama-sama mulai tahap awal selama 10 tahun sampai 2033. Tahap kedua dilanjutkan sampai 2043 menuju Sukabumi yang berdaulat.
"Tentunya dalam menjalankan semua itu akan membutuhkan dana. Dari mana dana itu didapatkan? Bisa melalui perbankan atau alternatif lain yaitu melalui instrumen wakaf uang," tukas Ayep.
Ayep melanjutkan wakaf itu sendiri artinya harta yang diwakafkan tidak boleh berkurang nilainya atau hilang, yang juga disebut sebagai dana abadi. Kemudian dikelola dengan hasil pengelolaan tersebut akan disalurkan kepada penerima manfaat baik itu untuk kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi ataupun UMKM.
Ia menegaskan bahwa wakaf uang sangatlah penting. Dengan potensi wakaf uang di Sukabumi mencapai Rp1,4 triliun pertahunnya. "Maka ini akan menjadi sebuah kekuatan finansial karena dengan adanya wakaf uang atau dana abadi hasil dari pengelolaannya, disalurkan kepada penerima manfaat dalam hal ini yaitu UMKM atau Wirausahawan," ungkapnya.
Oleh karena itu Ayep akan memberikan beasiswa kepada civitas UMMI yang berminat dan mau bergabung dengan Dana Abadi Doa Bangsa untuk menjadi wakaf fundraiser atau Agen Awkafpay sampai memiliki sertifikat. (RO/O-2)
Pesisir pantai selatan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, diwaspadai terjadi potensi banjir rob. Kondisi itu menyusul peringatan dini yang dikeluarkan BMKG.
TANAH longsor, banjir, dan cuaca ekstrem masih mewarnai sejumlah daerah di Jawa Barat.
Pergerakan tanah di wilayah itu terjadi pada Rabu (14/1) sekitar pukul 05.30 WIB. Lokasi tersebut dikenal rawan pergerakan tanah
Sementara itu, cuaca ekstrem berupa angin kencang merusak rumah warga di Bekasi dan Sukabumi.
Wilayah yang terdampak cuaca ekstrem antara lain akses ke kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu
Dedi berjanji akan menindaklanjuti permintaan itu, sehingga ada kejelasan dan penyelesaian terhadap 500 rumah yang rusak akibat banjir dan longsor.
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengingatkan agar proses pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra tidak dibarengi dengan narasi yang berpotensi memecah belah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved