Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah terus memantau dan mewaspadai tren penurunan kinerja ekspor Indonesia akibat perlemahan ekonomi global.
"Ini adalah tren yang harus kita waspadai, karena faktor eksternal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang mengalami tekanan berat akibat geopolitik, inflasi tinggi, dan suku bunga tinggi, maupun pengetatan likuiditas," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (17/4).
Penurunan kinerja ekspor nasional, kata Sri Mulyani, turut menyeret perlambatan kinerja industri pengolahan dalam negeri. "Industri manufaktur yang melakukan impor bahan baku dan perantara (intermediate) kontraksi 6,2%," jelas Sri Mulyani.
Baca juga : APBN Maret 2023 Surplus Rp128 Triliun
Ancaman sektor eskternal dari sisi perdagangan itu menurutnya perlu untuk tetap diwaspadai meski berbagai indikator utama perekonomian nasional terbilang solid. Pasalnya, dinamika yang terjadi di level global akan memberikan pengaruh pada ekonomi Indonesia meski dalam skala yang kecil.
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) kinerja ekspor Indonesia pada Maret 2023 tercatat mengalami pertumbuhan negatif 11,33% secara tahunan menjadi US$23,50 miliar dari sebelumnya US$26,50 miliar di Maret 2022.
Baca juga : Kinerja Ekspor Industri Pengolahan Sedang Lesu
Selain itu, BPS turut melaporkan bahwa kinerja industri pengolahan mengalami penurunan pada triwulan I 2023. Tercatat, ekspor industri pengolahan di periode Januari-Maret 2023 senilai US$47,78 miliar, lebih rendah 5,40% dibanding periode yang sama di 2022 senilai US$50,51 miliar.
"Kinerja ekspor industri pengolahan pada Maret 2023 memang tumbuh positif secara bulanan, namun masih mencatatkan penurunan selama 3 bulan berturut-turut secara tahunan," ujar Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Imam Machdi dalam konferensi pers, Senin (17/4).
Dari catatan BPS, lanjut dia, penurunan kinerja ekspor industri pengolahan itu banyak dipengaruhi oleh kinerja ekspor tiga komoditas utama, yakni kelapa sawit, pakaian jadi dari tekstil, dan sepatu olahraga. (Z-4)
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono angkat bicara tentang pernyataan Menkeu Sri Mulyani mengenai Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk pemberian bantuan sosial
DPRD DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sanggup menganggarkan bantuan sosial tahapan berikutnya
Dalam pelaksanaan distribusi bansos, Anies menerangkan kronologi apa saja yang dilakukan pihaknya dengan pemerintah pusat.
Kamis (6/5), Sri Mulyani menyebut Anies lepas tanggung jawab memberikan bansos kepada 1,1 juta KK di DKI Jakarta.
Ketua DPD DKI Partai Gerindra itu mencium aroma politik yang kental dalam kritik yang dilontarkan Menkeu Sri Mulyani.
Tahun 2020 menjadi masa yang berat bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, seiring memburuknya ekonomi global akibat pandemi covid-19.
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual.
Potensi kerugian negara dalam kasus tersebut dinyatakan mencapai Rp48 miliar.
Dana bagi hasil tersebut bisa digunakan untuk menangani wabah covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan di Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved