Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Maret 2023 mencatatkan surplus sebesar Rp128,5 triliun, setara 0,61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Capaian itu dinilai jauh lebih baik ketimbang kinerja tahun lalu di periode yang sama.
"Dari sisi total balance APBN kita mengalami surplus Rp128,5 triliun. Bandingkan tahun lalu, bulan Maret posisinya juga surplus tapi hanya Rp11,1 triliun. Ini adalah surplus yang cukup meyakinkan yaitu 0,61% dari PDB kita," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Senin (17/4).
Surplus anggaran itu diperoleh dari kinerja pendapatan negara yang terbilang cukup baik. Pasalnya hingga Maret 2023, pendapatan negara telah mencapai Rp647,2 triliun, setara 26,3% dari target APBN yang sebesar Rp2.463,0 triliun.
Baca juga : Menkeu: Pencairan THR Lebaran Capai Rp11,47 Triliun
Pendapatan negara itu tercatat tumbuh 29% dibanding realisasi pendapatan negara tahun lalu di periode yang sama, yakni senilai Rp501,8 triliun. Nilai pendapatan negara itu terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp432,2 triliun atau 25,2% dari target senilai Rp1.718 triliun.
Lalu penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp72,2 triliun atau 23,8% dari target di APBN senilai Rp303,2 triliun. Lalu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima tercatat sebesar Rp142,7 triliun, atau 32,3% dari target Rp441,4 triliun.
Baca juga : Kemendag Rilis Harga Referensi CPO Periode 16-30 April 2023
Sementara belanja negara tercatat mencapai Rp518,7 triliun, 16,9% dari target sebesar Rp3.061,2 triliun. Realisasi belanja per Maret 2023 itu tercatat tumbuh 5,7% dibanding periode sama tahun lalu yang sebesar Rp490,7 triliun.
Belanja negara itu terdiri dari belanja pemerintah pusat yang telah mencapai Rp347,3 triliun atau 15,5% dari target sebesar Rp2.246,5 triliun. Sedangkan transfer ke daerah telah direalisasikan senilai Rp171,4 triliun, atau 21% dari target sebesar Rp814,7 triliun.
"Dari posisi APBN 31 Maret, keseimbangan primer APBN kita adalah positif Rp228,8 triliun atau dalam hal ini ini tetap menjaga positif dari keseimbangan primer tahun lalu yang pada posisi Maret juga mencapai positif Rp95,5 triliun, tapi ini jauh lebih besar," kata Sri Mulyani.
"Kita telah melakukan realisasi pembiayaan sebesar Rp203,7 triliun di dalam rangka untuk membangun cash buffer dalam mengantisipasi ketidakpastian di sektor keuangan global," pungkasnya. (Z-5)
Konsumsi rumah tangga merupakan mesin utama penggerak ekonomi Indonesia. Namun, pada awal 2025, trennya menunjukkan perlambatan.
BRI memproyeksikan bahwa monetisasi emas melalui pendirian bank emas atau bullion bank dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto hingga Rp245 triliun
Seruan hidup hemat (hidup hemat) oleh warganet berpotensi besar memperlambat laju perekonomian. Itu karena konsumsi masyarakat merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi
PEMERINTAH di bawah Presiden Prabowo Subianto dinilai telah memiliki modal kuat untuk merengkuh ambisi pertumbuhan ekonomi tinggi. Sejumlah program dan misi dari Kepala Negara
KONTRIBUSI sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) dapat melampaui 5%.
Koperasi berhasil melampaui target yang ditetapkan terhadap pertumbuhan domestik bruto (PDB) yakni melampaui di atas 6,2%
Hingga April 2025, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp100 triliun atau 33,1% dari target, tumbuh 4,4% (yoy), utamanya didorong oleh lonjakan penerimaan bea keluar.
Pentingnya perubahan paradigma di kalangan aparat penegak hukum (APH), yakni Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK dalam menangani barang hasil sitaan tindak pidana.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeklaim kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 ditutup dengan cukup baik.
PARA tokoh bangsa dan agama yang terhimpun dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mendorong pemerintahan Prabowo Subianto untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan negara
PENUNDAAN penaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% disebut sebagai langkah yang baik. Itu juga dianggap menunjukkan keberpihakan negara kepada rakyat,
PEMERINTAH diminta untuk membuka mata dan telinga perihal penaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Pasalnya, data dan realitas menunjukkan daya beli masyarakat masih lemah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved