SEKRETARIS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan, pemerintah akan terus memperkuat perekonomian domestik melalui upaya peningkatan konsumsi dalam negeri. Konsumsi domestik merupakan penyumbang utama PDB Indonesia dan menjadi determinan utama resiliensi ekonomi domestik di tengah gejolak ekonomi global.
"Untuk itu, pemerintah terus melakukan langkah aktif dalam menjaga daya beli masyarakat, melalui perlinsos untuk kelompok rentan, menjaga nilai tukar, dan upaya extra effort untuk menjaga stabilitas harga (inflasi)," terang Susiwijono, Senin (10/4).
Dari sisi inflasi, Indonesia sejauh ini masih mampu menjaga stabilitas harga domestik di tengah kenaikan inflasi yang tidak terkontrol di dunia. Koordinasi yang kuat antarpemangku kepentingan dinilai menjadi kunci keberhasilan pemerintah dalam menjaga pasokan domestik sehingga harga komoditas penting dapat tetap stabil.
Baca juga: Menko Perekonomian: Ekonomi Digital Nasional akan Terus Bertumbuh
Selain itu, lanjut Susiwijono, dukungan kebijakan sektoral juga diarahkan untuk meningkatkan produksi domestik, pengelolaan manajemen impor, pengelolaan cadangan pangan, penguatan kelembagaan petani, peningkatan konektivitas maupun infrastruktur perdagangan, dan peningkatan kerja sama antardaerah.
"Pemerintah juga akan terus mendorong investasi sebagai basis penguat ekonomi domestik. Dengan prospek positif di berbagai bidang yang diiringi dengan berbagai kebijakan afirmatif yang dilakukan pemerintah seperti kebijakan reformasi struktural, akan menjaga investasi terus masuk ke Indonesia," jelasnya.
"Terbukti, berbagai lembaga rating global seperti Moody's, R&I, Fitch, dan lain-lain tetap mempertahankan investment grade bagi Indonesia dan dengan outlook yang stabil. Kuatnya potensi investasi ini juga akan menjaga kinerja ekonomi domestik akan tetap tumbuh di tengah potensi resesi global," tambah Susiwijono.
Baca juga: Kondisi Perekonomian Global Berpengaruh pada Penjualan Properti
Selain itu, pemerintah juga telah memiliki payung kebijakan yang dianggap dapat memberikan kepastian aktivitas ekonomi produktif seperti implementasi UU Cipta Kerja. Produk hukum itu disebut akan mendorong konsumsi Rumah tangga, mendorong investasi domestik utamanya sektor UMKM, menciptakan lapangan kerja secara luas.
Kebijakan ekonomi transformatif juga akan terus dikawal sehingga memiliki progres yang signifikan, diantaranya melalui kebijakan hilirisasi SDA, transisi energi, pengembangan SDM diantaranya melalui Kartu Prakerja, hingga pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). (Z-6)
