Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Indonesia Jerry Sambuaga mengungkapkan, surplus perdagangan Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara atau ASEAN mencapai US$11,3 miliar atau setara Rp173 triliun (kurs Rp15.315) hingga 2022.
Total perdagangan Indonesia dengan ASEAN menembus US$111,7 miliar sepanjang tahun lalu. Hal tersebut disampaikan Jerry dalam pertemuan ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat 2023, di Magelang, Jawa Tengah, Selasa (21/3).
"Total perdagangan kita dengan negara ASEAN itu sebesar US$111,7 miliar di 2022. Dengan rincian ekspor kita ke ASEAN US$61,5 miliar, impor senilai US$50,2 miliar, berarti surplus US$11,3 miliar," jelasnya.
Baca juga: Kemendag akan Perkuat UMKM Mengakses Pasar Luar Negeri
Jerry mengeklaim selama lima tahun terkhir perdagangan Indonesia dengan ASEAN tidak pernah turun. Di tahun lalu, surplus perdagangan Indonesia terjadi di hampir di semua negara ASEAN, kecuali dengan Thailand dan Laos yang mengalami defisit.
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, defisit perdagangan Indonesia dengan Thailand sebesar US$342,1 juta di Februari 2023.
Baca juga: DPR Tolak Rencana Impor Beras, Petani Sudah Maksimal Berproduksi
"Selama lima tahun terakhir neraca perdagangan kita terus meningkat dengan negara ASEAN. Kita cuma sedikit defisit dengan Thailand dan Laos," kata Jerry.
"Kalau untuk Laos relatif defisitnya tidak begitu besar, karena memang ukuran perdagangannya juga relatif lebih kecil dibanding negara-negara ASEAN lain," lanjutnya.
Untuk memperkuat posisi perdagangan ekonomi Indonesia di ASEAN, Jerry mengatakan, pemerintah akan mengoptimalkan kerangka kerja sama yang sudah diteken dengan jumlah 27 perjanjian.
Tujuh Prioritas Ekonomi ASEAN
Sebelumnya, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menerangkan keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 mengusung tujuh prioritas ekonomi. Pertama, mengenai kerangka kerja fasilitasi jasa ASEAN. Lalu, penandatanganan Protokol ke-2 Amandemen Perjanjian Kawasan perdagangan bebas Asean-Australia-Selandia Baru atau ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA).
Prioritas ekonomi ASEAN lainnya ialah pembentukan unit pendukung Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP) di Sekretariat ASEAN di Jakarta.
"Kami juga mendorong adanya kerangka kerja ASEAN untuk inisiatif berbasis proyek industri lintas negara di kawasan tersebut," jelas Djatmiko.
Lalu ada prioritas mengenai pengembangan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Indonesia juga mendorong implementasi penuh Surat Keterangan Asal (SKA) elektronik form D (e-Form D) melalui Asean Single Window (ASW).
Penerapan e-Form D digunakan untuk kegiatan ekspor ke negara negara tujuan ekspor anggota ASEAN. Di 2018, baru Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam yang menerapkan e-Form D untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan dalam proses impor atau ekspor.
Prioritas terakhir, ungkap Djatmiko, ialah mengenai peta jalan harmonisasi standar ASEAN untuk mendukung implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
"Kami berharap Indonesia mampu menyukseskan keketuaan di ASEAN dengan menyepakati beberapa isu untuk memperkuat ekonomi di kawasan ASEAN," pungkasnya. (Ins/Z-7)
