Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa mengapresiasi kebijakan larangan thrifting oleh pemerintah. Menurutnya, kebijakan pelarangan Thrifting adalah bagian dari komitmen pemerintah mendukung produk dalam negeri.
Herry melihat kebijakan itu sebagai upaya perbaikan terhadap ekosistem perdagangan produk yang berasal dari produsen lokal.
"Jika tak ditegaskan maka berbahaya untuk ekosistem produk lokal, artinya larangan thrifting ini kebijakan positif yang harus didukung," kata Herry dalam keterangan tertulis.
Baca juga: Pemerintah dan E-Commerce Sepakat Berantas Thrifting
Thrifting adalah aktivitas membeli atau mencari barang-barang bekas dengan tujuan untuk dipakai kembali. Hal itu membuat jual-beli pakaian bekas menjadi marak.
Selain itu menurut Herry, larangan impor produk bekas dari luar Indonesia juga berdampak pada kepercayaan diri produsen lokal untuk terus meningkatkan kualitas produknya.
Baca juga: TikTok Indonesia Akan Hentikan Fitur Live Shopping Pakaian Impor Bekas
"Tentunya larangan impor produk bekas itu membuat pasar lokal, produsen lokal itu kembali percaya diri, dan bisa berbanding lurus terhadap produktifitas," ujarnya.
Di sisi lain, ketika pemerintah sudah komitmen terhadap kebijakannya jangan sampai justru implementasinya kurang maksimal.
"Ini kan sudah jadi kebijakan yang kemudian perlu optimalisasi berikan sanksi tegas dan berkeadilan, saya rasa ini yang ditunggu oleh pelaku usaha lokal," pungkasnya. (RO/Z-7)
Masuknya impor pakaian bekas sangat berdampak. Bukan hanya bagi kesehatan, melainkan juga bagi industri tekstil, termasuk UMKM konveksi.
Langkah paling efektif untuk menangani maraknya produk thrifting adalah dengan menghentikan masuknya barang-barang tersebut ke Indonesia
PEMERINTAH memastikan pedagang pakaian impor bekas dapat tetap melanjutkan usaha dengan produk yang berbeda.
Bila selama ini hukumannya hanya pemusnahan barang dan ditindak pidana, ke depan pelaku akan dimasukkan daftar hitam.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Imas Aan Ubudiyah mendukung penuh langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menghentikan impor pakaian bekas yang berujung thrifting
Meski kebijakan ini ditujukan untuk melindungi produsen tekstil lokal dari gempuran produk murah impor, tren thrifting masih diminati masyarakat, terutama kalangan muda.
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved