Suku Bunga Kredit Perbankan Februari Naik 0,09%, BI Anggap Masih Kondusif

SUKU bunga kredit perbankan Februari 2023 terpantau naik menjadi 9,34%, dari 9,25% pada bulan Januari. Bank Indonesia mengatakan suku bunga kredit tetap kondusif mendukung permintaan kredit.

"Bank Indonesia akan terus memastikan kecukupan likuiditas untuk terjaganya stabilitas sistem keuangan serta mendorong berlanjutnya peningkatan kredit/pembiayaan bagi pemulihan ekonomi nasional," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dalam paparan Hasil RDG BI, di Jakarta, Kamis (16/3).

Lebih lanjut Perry mengatakan likuiditas perbankan dan perekonomian memadai untuk mendorong berlanjutnya peningkatan kredit/pembiayaan. Pada Februari 2023, rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tercatat tinggi mencapai 29,09%.

Baca juga : BI Jaga Perbedaan Suku Bunga agar Tetap Menarik di Tengah Ketidakpastian Fed Rate

Perkembangan ini sejalan dengan stance kebijakan likuiditas yang akomodatif oleh Bank Indonesia guna mendukung ketersediaan dana bagi perbankan untuk penyaluran kredit/pembiayaan bagi dunia usaha.

Likuiditas perekonomian juga memadai dalam mendukung kegiatan ekonomi, tecermin pada uang beredar dalam arti sempit (M1) dan luas (M2) yang masing-masing tumbuh sebesar 6,6% (yoy) dan 7,9% (yoy) pada Februari 2023. Dengan longgarnya likuiditas, suku bunga perbankan tetap kondusif mendukung pemulihan ekonomi.

Baca juga : BI: Ekonomi Global 2023 Diperkirakan Tumbuh 2,6%

Likuiditas Perbankan

Likuiditas perbankan pada Februari 2023 terjaga didukung oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 8,18% (yoy).

Di pasar uang, suku bunga Indonesia tetap rendah, yang tercatat 5,53% pada 15 Maret 2023. Imbal hasil SBN tenor jangka pendek meningkat 50 bps dibandingkan dengan level pada akhir Desember 2022, sementara imbal hasil SBN tenor jangka panjang tetap terkendali.

"Suku bunga deposito 1 bulan pada Februari 2023 juga tercatat rendah 4,12%, meskipun meningkat 15 bps dibandingkan dengan Desember 2022," kata Perry.

Intermediasi perbankan juga terus meningkat sehingga mendukung upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan kredit perbankan Februari 2023 kembali naik pada seluruh sektor ekonomi, yakni dari 10,53% (yoy) pada Januari 2023 menjadi 10,64% (yoy).

Pembiayaan pada perbankan syariah juga tumbuh lebih tinggi mencapai 20,13% (yoy) pada Februari 2023. Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit juga terus berlanjut, khususnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah mencapai Rp5,87 triliun hingga akhir Februari 2023.

Kredit/pembiayaan yang tinggi didorong oleh tersedianya sisi penawaran sejalan dengan kondisi likuiditas yang memadai dan standar penyaluran kredit/pembiayaan perbankan yang longgar.

Sementara dari sisi permintaan, kenaikan kredit/pembiayaan ditopang oleh permintaan korporasi termasuk UMKM dan konsumsi rumah tangga yang terus membaik.

Di samping kebijakan likuiditas longgar yang ditempuh Bank Indonesia, peningkatan kredit/pembiayaan juga didukung insentif Makroprudensial berupa pengurangan Giro Wajib Minimum (GWM) bagi bank yang menyalurkan kredit kepada sektor prioritas dan inklusif.

"Bank Indonesia akan terus mendorong perbankan untuk meningkatkan intermediasi guna mendukung pemulihan ekonomi," kata Perry.

Ketahanan sistem keuangan, khususnya perbankan, tetap terjaga, baik dari sisi permodalan, risiko kredit maupun likuiditas.

Permodalan perbankan kuat dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio /CAR) sebesar 25,88% pada Januari 2023. Risiko kredit juga terkendali, tecermin dari rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan /NPL) yang rendah 2,59% (bruto) dan 0,76% (neto) pada Januari 2023.

Berbagai kondisi tersebut menopang ketahanan perbankan Indonesia sehingga diprakirakan kinerjanya tidak terdampak langsung oleh dinamika penutupan tiga bank di AS. Hasil stress test Bank Indonesia juga menunjukkan ketahanan perbankan Indonesia yang kuat.

"Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam memitigasi berbagai risiko makroekonomi domestik dan global yang dapat mengganggu ketahanan sistem keuangan," kata Perry. (Z-4)