Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo menyentil Kementerian Pertanahan dan Kepolisian RI karena masih membeli produk luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dasar para prajurit. Hal itu disampaikan saat membuka Business Matching Product Dalam Negeri, di Jakarta, Rabu (15/3).
"Saya awal-awal kaget, saya buka, banyak sekali pembelian produk-produk impor. Ini saya minta Kementerian Pertahanan, Polri, militer. Kita ini sudah bikin, ekspor ke semua negara, eh kita malah beli dari luar sepatu, senjata," ucap Jokowi.
Presiden memaklumi jika barang yang diimpor adalah peralatan canggih seperti pesawat tempur yang memang Indonesia belum memiliki kemampuan untuk memproduksi. Namun, untuk barang-barang mendasar seperti sepatu dan senjata, menurutnya itu wajib dipenuhi dari dalam negeri.
Baca juga: Silicon Valley Bank Bangkrut, Jokowi: Semua Ngeri
"Kenapa harus beli dari luar?” sambungnya.
Ia juga mengingatkan kepada siapapun untuk tidak melakukan upaya curang seperti mengganti kemasan produk luar dengan produk local alias repackaging.
Baca juga: Menperin Bidik Realisasi Rp250 Triliun di Business Matching PDN 2023
"Dipikir saya tidak tahu? Ini hati-hati. Saya perintahkan ini pada Polri untuk dicek betul kalau ada seperti ini. Mau bohong terus kita?" cetus presiden.
Pembelian produk dalam negeri, tegas presiden, wajib dilakukan demi mendorong perekonominan nasional. Oleh karena itu, menurutnya, program tersebut harus dimasukkan ke penilaian kementerian/lembaga, pemda serta BUMN.
“Saya mendorong kementerian/lembaga, pemda yang masih membeli produk impor untuk dikenai sanksi,” tandasnya. (Z-11)
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Roy pun memperlihatkan sebuah kertas yang menampilkan foto Jokowi berpelukan dengan Eggi Sudjana. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu memastikan foto tersebut palsu.
Refly mengaku baru dapat informasi bahwa saksi dan ahli meringankan itu dipanggil untuk diperiksa pada Selasa (20/1).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved