Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo menyentil Kementerian Pertanahan dan Kepolisian RI karena masih membeli produk luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dasar para prajurit. Hal itu disampaikan saat membuka Business Matching Product Dalam Negeri, di Jakarta, Rabu (15/3).
"Saya awal-awal kaget, saya buka, banyak sekali pembelian produk-produk impor. Ini saya minta Kementerian Pertahanan, Polri, militer. Kita ini sudah bikin, ekspor ke semua negara, eh kita malah beli dari luar sepatu, senjata," ucap Jokowi.
Presiden memaklumi jika barang yang diimpor adalah peralatan canggih seperti pesawat tempur yang memang Indonesia belum memiliki kemampuan untuk memproduksi. Namun, untuk barang-barang mendasar seperti sepatu dan senjata, menurutnya itu wajib dipenuhi dari dalam negeri.
Baca juga: Silicon Valley Bank Bangkrut, Jokowi: Semua Ngeri
"Kenapa harus beli dari luar?” sambungnya.
Ia juga mengingatkan kepada siapapun untuk tidak melakukan upaya curang seperti mengganti kemasan produk luar dengan produk local alias repackaging.
Baca juga: Menperin Bidik Realisasi Rp250 Triliun di Business Matching PDN 2023
"Dipikir saya tidak tahu? Ini hati-hati. Saya perintahkan ini pada Polri untuk dicek betul kalau ada seperti ini. Mau bohong terus kita?" cetus presiden.
Pembelian produk dalam negeri, tegas presiden, wajib dilakukan demi mendorong perekonominan nasional. Oleh karena itu, menurutnya, program tersebut harus dimasukkan ke penilaian kementerian/lembaga, pemda serta BUMN.
“Saya mendorong kementerian/lembaga, pemda yang masih membeli produk impor untuk dikenai sanksi,” tandasnya. (Z-11)
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi dan SBY di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini mengikuti silaturahmi sebelumnya dengan Megawati.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
POLDA Metro Jaya menegaskan bahwa status wajib lapor bagi Rismon Sianipar, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi
Rismon telah mempublikasikan video permintaan maafnya lewat kanal YouTube Balige Academy.
Advokat Jahmada Girsang yang mendampingi Rismon Sianipar menyatakan bahwa pertemuan antara kliennya dengan Presiden ke-7 RI tersebut berlangsung dalam suasana persahabatan.
PAKAR telematika yang juga kasus dugaan ijazah palsu Jokowi atau Presiden RI ke-7, Joko Widodo Roy Suryo merespons permohonan restorative justice yang diajukan Resmon Sianipar
KOMISI Informasi Pusat mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi yang diajukan kelompok Bongkar Ijazah Jokowi terhadap UGM terkait ijazah Jokowi
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved