Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Presiden Joko Widodo menyentil Kementerian Pertanahan dan Kepolisian RI karena masih membeli produk luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dasar para prajurit. Hal itu disampaikan saat membuka Business Matching Product Dalam Negeri, di Jakarta, Rabu (15/3).
"Saya awal-awal kaget, saya buka, banyak sekali pembelian produk-produk impor. Ini saya minta Kementerian Pertahanan, Polri, militer. Kita ini sudah bikin, ekspor ke semua negara, eh kita malah beli dari luar sepatu, senjata," ucap Jokowi.
Presiden memaklumi jika barang yang diimpor adalah peralatan canggih seperti pesawat tempur yang memang Indonesia belum memiliki kemampuan untuk memproduksi. Namun, untuk barang-barang mendasar seperti sepatu dan senjata, menurutnya itu wajib dipenuhi dari dalam negeri.
Baca juga: Silicon Valley Bank Bangkrut, Jokowi: Semua Ngeri
"Kenapa harus beli dari luar?” sambungnya.
Ia juga mengingatkan kepada siapapun untuk tidak melakukan upaya curang seperti mengganti kemasan produk luar dengan produk local alias repackaging.
Baca juga: Menperin Bidik Realisasi Rp250 Triliun di Business Matching PDN 2023
"Dipikir saya tidak tahu? Ini hati-hati. Saya perintahkan ini pada Polri untuk dicek betul kalau ada seperti ini. Mau bohong terus kita?" cetus presiden.
Pembelian produk dalam negeri, tegas presiden, wajib dilakukan demi mendorong perekonominan nasional. Oleh karena itu, menurutnya, program tersebut harus dimasukkan ke penilaian kementerian/lembaga, pemda serta BUMN.
“Saya mendorong kementerian/lembaga, pemda yang masih membeli produk impor untuk dikenai sanksi,” tandasnya. (Z-11)
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan Presiden Joko Widodo akan menghadiri Sidang Tahunan MPR serta sidang gabungan DPR dan DPD tahun 2025
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), belum mengonfirmasi kehadiran mereka dalam Sidang Tahunan MPR
KPK menilai pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 menyimpang dari tujuan awal Joko Widodo selaku Presiden RI saat itu yang meminta kuota ekstra kepada Pemerintah Arab Saudi.
Apa yg sedang terjadi dengan wajah penegakan hukum di Indonesia?
POLITIKUS senior Partai NasDem Lestari Moerdijat yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI bersama pimpinan MPR RI Eddy Suparno berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved