Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo menyentil Kementerian Pertanahan dan Kepolisian RI karena masih membeli produk luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dasar para prajurit. Hal itu disampaikan saat membuka Business Matching Product Dalam Negeri, di Jakarta, Rabu (15/3).
"Saya awal-awal kaget, saya buka, banyak sekali pembelian produk-produk impor. Ini saya minta Kementerian Pertahanan, Polri, militer. Kita ini sudah bikin, ekspor ke semua negara, eh kita malah beli dari luar sepatu, senjata," ucap Jokowi.
Presiden memaklumi jika barang yang diimpor adalah peralatan canggih seperti pesawat tempur yang memang Indonesia belum memiliki kemampuan untuk memproduksi. Namun, untuk barang-barang mendasar seperti sepatu dan senjata, menurutnya itu wajib dipenuhi dari dalam negeri.
Baca juga: Silicon Valley Bank Bangkrut, Jokowi: Semua Ngeri
"Kenapa harus beli dari luar?” sambungnya.
Ia juga mengingatkan kepada siapapun untuk tidak melakukan upaya curang seperti mengganti kemasan produk luar dengan produk local alias repackaging.
Baca juga: Menperin Bidik Realisasi Rp250 Triliun di Business Matching PDN 2023
"Dipikir saya tidak tahu? Ini hati-hati. Saya perintahkan ini pada Polri untuk dicek betul kalau ada seperti ini. Mau bohong terus kita?" cetus presiden.
Pembelian produk dalam negeri, tegas presiden, wajib dilakukan demi mendorong perekonominan nasional. Oleh karena itu, menurutnya, program tersebut harus dimasukkan ke penilaian kementerian/lembaga, pemda serta BUMN.
“Saya mendorong kementerian/lembaga, pemda yang masih membeli produk impor untuk dikenai sanksi,” tandasnya. (Z-11)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved