Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut, transaksi keuangan dalam pengelolaan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah sesuai aturan dan kepatuhan.
Anggota III BPK Achsanul Qosasi menjelaskan bahwa pada akhir tahun lalu, selama 65 hari kerja, pihaknya telah melakukan pemeriksaan penyaluran dana FLPP Tahun Anggaran 2022 BP Tapera. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan FLPP 2022 itu telah diserahkan kepada Komisioner BP Tapera Adi Setianto pada Kamis (9/3) kemarin.
Berdasarkan hasil pemeriksaan itu, pengelolaan FLPP berjalan sesuai aturan.
“Kami sampaikan bahwa transaksi keuangan yang dilakukan BP Tapera atas pengelola FLPP TA 2022 sudah sesuai dengan kepatuhan Undang-undang dan peraturan yang ada," ujar Achsanul dalam keterangan resminyang diterima, Kamis (9/3).
Baca juga: BP Tapera Incar 50 Ribu Pekerja Informal Jadi Peserta
Komisioner BP Tapera Adi Setianto menyampaikan, pemeriksaan penyaluran dana FLPP 2022 mencakup empat hal, yakni pengalihan, perencanaan penyaluran dan pemantauan (monitoring), serta pelaporan dana FLPP.
Adi menyatakan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan. Pemeriksaan dan rekomendasi dari BPK menjadi faktor penting dalam pengembangan pengelolaan FLPP ke depannya.
"Terkait rekomendasi yang disampaikan oleh BPKtelah diselesaikan dengan baik, namun rekomendasi yang memerlukan perubahan kebijakan atau perlu penyusunan kebijakan baru akan segera diselesaikan," ujar Adi.
Pada 2022, BP Tapera telah menyalurkan FLPP senilai 25,15 triliun untuk 226.000 unit perumahan, dan pembiayaan Tapera senilai Rp804,82 miliar untuk 5.380 unit perumahan. Tahun ini, BP Tapera memiliki target penyaluran dana FLPP yang naik tipis, Rp25,18 triliun untuk 229.000 unit perumahan. Adapun, target pembiayaan Tapera tahun ini adalah Rp1,5 triliun untuk 12.072 unit perumahan. (Z-10)
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
The HUD Institute mengingatkan pemerintah bahwa persoalan perumahan nasional tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan proyek semata
The HUD Institute meninjau perencanaan kota mandiri di tengah dorongan pembangunan perumahan dan menyoroti pentingnya integrasi tata ruang regional.
Ekspansi proyek perumahan nasional dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) membuka peluang besar bagi industri penyedia material mechanical, electrical & plumbing (MEP).
Kita harus memastikan rumah yang dibangun aman dan berkelanjutan.
Backlog kepemilikan rumah mencapai 9,87 juta unit. Beberapa sumber lain bahkan menyebutkan angka hingga 10,9 juta atau 15 juta unit,
Unit Layanan Modal Mikro (Ulamm) milik PT Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan layanan pembiayaan yang dirancang khusus untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil.
LPDB Koperasi kembali menegaskan dedikasinya dalam mendukung pemenuhan hak-hak fundamental masyarakat melalui penyaluran pinjaman maupun pembiayaan dana bergulir bagi koperasi
SURVEI Segara Research Institute menunjukkan mayoritas peminjam di Indonesia lebih mengutamakan kecepatan pencairan dana dibandingkan besaran suku bunga dalam memilih sumber pembiayaan.
Akses pembiayaan bagi jutaan masyarakat unbanked dan underbanked yang selama ini belum terlayani optimal oleh sektor perbankan formal makin diperhatikan.
MECA 2025 diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap brand yang mampu menampilkan terobosan pemasaran serta relevan dengan kebutuhan zaman.
Indonesia terus memajukan infrastruktur berkelanjutan melalui model pembiayaan dengan menggabungkan partisipasi pemerintah pusat, daerah, dan swasta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved