Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut, transaksi keuangan dalam pengelolaan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah sesuai aturan dan kepatuhan.
Anggota III BPK Achsanul Qosasi menjelaskan bahwa pada akhir tahun lalu, selama 65 hari kerja, pihaknya telah melakukan pemeriksaan penyaluran dana FLPP Tahun Anggaran 2022 BP Tapera. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan FLPP 2022 itu telah diserahkan kepada Komisioner BP Tapera Adi Setianto pada Kamis (9/3) kemarin.
Berdasarkan hasil pemeriksaan itu, pengelolaan FLPP berjalan sesuai aturan.
“Kami sampaikan bahwa transaksi keuangan yang dilakukan BP Tapera atas pengelola FLPP TA 2022 sudah sesuai dengan kepatuhan Undang-undang dan peraturan yang ada," ujar Achsanul dalam keterangan resminyang diterima, Kamis (9/3).
Baca juga: BP Tapera Incar 50 Ribu Pekerja Informal Jadi Peserta
Komisioner BP Tapera Adi Setianto menyampaikan, pemeriksaan penyaluran dana FLPP 2022 mencakup empat hal, yakni pengalihan, perencanaan penyaluran dan pemantauan (monitoring), serta pelaporan dana FLPP.
Adi menyatakan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan. Pemeriksaan dan rekomendasi dari BPK menjadi faktor penting dalam pengembangan pengelolaan FLPP ke depannya.
"Terkait rekomendasi yang disampaikan oleh BPKtelah diselesaikan dengan baik, namun rekomendasi yang memerlukan perubahan kebijakan atau perlu penyusunan kebijakan baru akan segera diselesaikan," ujar Adi.
Pada 2022, BP Tapera telah menyalurkan FLPP senilai 25,15 triliun untuk 226.000 unit perumahan, dan pembiayaan Tapera senilai Rp804,82 miliar untuk 5.380 unit perumahan. Tahun ini, BP Tapera memiliki target penyaluran dana FLPP yang naik tipis, Rp25,18 triliun untuk 229.000 unit perumahan. Adapun, target pembiayaan Tapera tahun ini adalah Rp1,5 triliun untuk 12.072 unit perumahan. (Z-10)
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Wamen PKP Fahri Hamzah menilai angka backlog perumahan belum bisa dianggap demand riil karena tidak dipetakan dan tidak terkonsolidasi sebagai kebutuhan.
HUNIAN berbasis Transit Oriented Development (TOD) semakin diminati masyarakat. Saat ini pilihan hunian tersebut juga semakin terjangkau.
BTN mulai menggeser wajah bisnisnya dari bank pembiayaan perumahan konvensional menuju ekosistem yang menyatukan hunian, gaya hidup, dan peluang usaha
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
The HUD Institute mengingatkan pemerintah bahwa persoalan perumahan nasional tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan proyek semata
Meningkatnya kasus kekerasan dalam penagihan utang oleh debt collector menjadi peringatan keras bagi industri pembiayaan nasional.
Setiap pukul tiga dini hari, saat banyak remaja masih tertidur, Jeni Adilasari sudah memulai harinya di rumah sederhana di Bojonegoro.
PT Bank Danamon Indonesia dan PT Adira Dinamika Multi Finance kembali hadir dalam ajang Indonesia International Motor Show 2026 (IIMS) 2026
ACC Mobile Branch tidak hanya memberikan kemudahan dan efisiensi, tetapi juga berperan sebagai sarana edukasi pembiayaan.
Unit Layanan Modal Mikro (Ulamm) milik PT Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan layanan pembiayaan yang dirancang khusus untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil.
LPDB Koperasi kembali menegaskan dedikasinya dalam mendukung pemenuhan hak-hak fundamental masyarakat melalui penyaluran pinjaman maupun pembiayaan dana bergulir bagi koperasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved