Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut, transaksi keuangan dalam pengelolaan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah sesuai aturan dan kepatuhan.
Anggota III BPK Achsanul Qosasi menjelaskan bahwa pada akhir tahun lalu, selama 65 hari kerja, pihaknya telah melakukan pemeriksaan penyaluran dana FLPP Tahun Anggaran 2022 BP Tapera. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan FLPP 2022 itu telah diserahkan kepada Komisioner BP Tapera Adi Setianto pada Kamis (9/3) kemarin.
Berdasarkan hasil pemeriksaan itu, pengelolaan FLPP berjalan sesuai aturan.
“Kami sampaikan bahwa transaksi keuangan yang dilakukan BP Tapera atas pengelola FLPP TA 2022 sudah sesuai dengan kepatuhan Undang-undang dan peraturan yang ada," ujar Achsanul dalam keterangan resminyang diterima, Kamis (9/3).
Baca juga: BP Tapera Incar 50 Ribu Pekerja Informal Jadi Peserta
Komisioner BP Tapera Adi Setianto menyampaikan, pemeriksaan penyaluran dana FLPP 2022 mencakup empat hal, yakni pengalihan, perencanaan penyaluran dan pemantauan (monitoring), serta pelaporan dana FLPP.
Adi menyatakan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan. Pemeriksaan dan rekomendasi dari BPK menjadi faktor penting dalam pengembangan pengelolaan FLPP ke depannya.
"Terkait rekomendasi yang disampaikan oleh BPKtelah diselesaikan dengan baik, namun rekomendasi yang memerlukan perubahan kebijakan atau perlu penyusunan kebijakan baru akan segera diselesaikan," ujar Adi.
Pada 2022, BP Tapera telah menyalurkan FLPP senilai 25,15 triliun untuk 226.000 unit perumahan, dan pembiayaan Tapera senilai Rp804,82 miliar untuk 5.380 unit perumahan. Tahun ini, BP Tapera memiliki target penyaluran dana FLPP yang naik tipis, Rp25,18 triliun untuk 229.000 unit perumahan. Adapun, target pembiayaan Tapera tahun ini adalah Rp1,5 triliun untuk 12.072 unit perumahan. (Z-10)
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pertumbuhan pembangunan pada sektor properti seperti perumahan dan hotel di DKI Jakarta dan Tangerang Raya berdampak bagi warga Jawa Barat.
Kenapa Palaran? Karena Palaran akan menjadi akan menjadi kawasan yang menjanjikan di masa depan.
Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah membantah kabar yang menyebut luas tanah rumah subsidi akan dipangkas menjadi hanya 25 meter persegi dengan luas bangunan 18 meter persegi.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap konsumen, Socia Garden menggelar senam aerobik Tabata secara massal dan gratis di akhir pekan
REI desak DPR undang Hashim Djojohadikusumo, nilai roadmap 3 Juta Rumah Kementerian PKP menyimpang. DPR dukung klarifikasi dari Satgas Perumahan.
Pemerintah Spanyol meminta Airbnb menghapus 66.000 daftar properti yang dianggap melanggar pelaturan akomodasi wisata.
BNI menggandeng PT Republik Korpora Indonesia (Republikorp) untuk menyediakan layanan perbankan dan solusi keuangan terintegrasi bagi pengembangan industri pertahanan nasional.
BNI mengumumkan rencana penerbitan obligasi berlandaskan keberlanjutan (Sustainability Bond) Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025, dengan nilai maksimal Rp5 triliun.
Menjelang peluncuran resminya pada 19 Juni 2025, Asthara Skyfront City menjalin kerja sama strategis dengan empat lembaga keuangan terpercaya.
Fundtastic bersama BPR Indomitra Pertiwi dan mitra keuangan Pintek, resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Shipper, salah satu perusahaan teknologi logistik dan manajemen gudang.
PT Bank Danamon Indonesia dan PT Adira Dinamika Multi Finance, dengan dukungan MUFG Bank, kembali hadir mendukung penyelenggaraan IIMS Surabaya 2025.
Fintech di Indonesia dimulai dengan fokus memfasilitasi pembayaran online, sebagai respons terhadap maraknya transaksi online dan e-commerce.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved