Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
Anggaran agenda pembangunan nasional yang berkesinambungan harus didukung oleh pemerintah. Ini dinilai penting agar tak ada agenda pembangunan yang terputus setiap ganti tahun anggaran.
“Kita mulai memperpanjang horizon kita di dalam rencana penganggaran. Yang sebelumnya hanya satu tahun, kita perpanjang, selain (untuk) tahun depan, juga (untuk) tiga tahun berikutnya,” ungkap Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata dalam taklimat media di kantornya, Jakarta, Selasa (7/3).
Menurut dia, ini akan memastikan kontinuitas berbagai kegiatan. Kesinambungan itu menjadi pokok utama yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah 6/2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Beleid tersebut diterbitkan pada 16 Februari 2023 dan menggantikan PP 90/2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
Baca juga: Kemenkeu Masih Kaji Rencana Penyaluran Bansos
“Kita tuangkan dalam rencana tahunan, meski bisa direvisi, tapi setidaknya ada kesinambungan dalam dokumen rancangan anggaran," tambah Isa.
Menurut dia, setidaknya ada lima hal yang melatarbelakangi penggantian PP tersebut. Kelimanya yakni untuk mendorong belanja berkualitas, pergeseran paradigma dalam proses penganggaran, perlunya penguatan aturan hukum, adanya kekhususan penyesuaian rencana kerja dan anggaran Otorita Ibu Kota Negara, dan pencabutan sejumlah pasal yang ada di PP 90/2010 dan PP 17/2017.
Baca juga:
Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan Didik Kusnaini menyampaikan, kesinambungan penganggaran yang dibuat hingga 2-3 tahun ke depan bersifat indikatif dan bukan target yang mesti dicapai. Setidaknya, itu dapat menjadi landasan untuk memastikan pembangunan yang dilakukan tahun sebelumnya dapat dilanjutkan.
"Ini merupakan indikasi. Karena disusun berdasarkan asumsi. Ini bagaimana memastikan agar penyusunan ini tidak sembarangan. Jadi forward estimate itu supaya kita tidak menerima angka yang sembarangan," jelasnya. (Z-10)
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menyatakan bahwa gaji ke-13 bagi ASN bisa mendorong konsumsi rumah tangga meskipun terbatas.
Pemerintah memutuskan untuk menghapus rencana kebijakan diskon tarif listrik dari lima paket kebijakan insentif yang akan mulai berlaku Juni-Juli 2025.
"Terima kasih Baim, engkau telah hadir memberikan kebaikan-kebaikan di dunia yang menjadi akhiran perjalanan yang baik. Doa kami menyertaimu. Al Fatihah,"
PT Taspen (Persero) buka suara terkait pernyataan Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri soal dana pensiun presiden.
Megawati mengaku tidak menerima uang pensiun sebagai wakil presiden.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan di tengah ketidakpastian global yang menantang, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang resilien.
Sejumlah fraksi menyoroti kegagalan pemerintah dalam memenuhi target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2019 yang ditargetkan bisa mencapai 5,3%.
Hanya Fraksi Gerindra yang tidak setuju RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2018 dibahas lebih lanjut di rapat paripurna.
PEMERINTAH menargetkan defisit anggar-an dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 sebesar 1,52%-1,75% dari produk domestik bruto (PDB).
Menkeu pun berharap pada kuartal II 2019 pertumbuhan ekonomi bisa semakin meningkat seiring dengan sedikit meredanya tekanan dari isu global.
Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved