Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Anggaran agenda pembangunan nasional yang berkesinambungan harus didukung oleh pemerintah. Ini dinilai penting agar tak ada agenda pembangunan yang terputus setiap ganti tahun anggaran.
“Kita mulai memperpanjang horizon kita di dalam rencana penganggaran. Yang sebelumnya hanya satu tahun, kita perpanjang, selain (untuk) tahun depan, juga (untuk) tiga tahun berikutnya,” ungkap Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata dalam taklimat media di kantornya, Jakarta, Selasa (7/3).
Menurut dia, ini akan memastikan kontinuitas berbagai kegiatan. Kesinambungan itu menjadi pokok utama yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah 6/2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Beleid tersebut diterbitkan pada 16 Februari 2023 dan menggantikan PP 90/2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
Baca juga: Kemenkeu Masih Kaji Rencana Penyaluran Bansos
“Kita tuangkan dalam rencana tahunan, meski bisa direvisi, tapi setidaknya ada kesinambungan dalam dokumen rancangan anggaran," tambah Isa.
Menurut dia, setidaknya ada lima hal yang melatarbelakangi penggantian PP tersebut. Kelimanya yakni untuk mendorong belanja berkualitas, pergeseran paradigma dalam proses penganggaran, perlunya penguatan aturan hukum, adanya kekhususan penyesuaian rencana kerja dan anggaran Otorita Ibu Kota Negara, dan pencabutan sejumlah pasal yang ada di PP 90/2010 dan PP 17/2017.
Baca juga:
Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan Didik Kusnaini menyampaikan, kesinambungan penganggaran yang dibuat hingga 2-3 tahun ke depan bersifat indikatif dan bukan target yang mesti dicapai. Setidaknya, itu dapat menjadi landasan untuk memastikan pembangunan yang dilakukan tahun sebelumnya dapat dilanjutkan.
"Ini merupakan indikasi. Karena disusun berdasarkan asumsi. Ini bagaimana memastikan agar penyusunan ini tidak sembarangan. Jadi forward estimate itu supaya kita tidak menerima angka yang sembarangan," jelasnya. (Z-10)
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengeklaim stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah memberikan dukungan pendanaan kepada bank Himbara untuk menyalurkan pinjaman kepada Kopdes Merah Putih.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025. Jumlah itu setara 58,46% dari pagu Rp69 triliun.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait belum tercapainya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah fraksi menyoroti kegagalan pemerintah dalam memenuhi target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2019 yang ditargetkan bisa mencapai 5,3%.
Hanya Fraksi Gerindra yang tidak setuju RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2018 dibahas lebih lanjut di rapat paripurna.
PEMERINTAH menargetkan defisit anggar-an dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 sebesar 1,52%-1,75% dari produk domestik bruto (PDB).
Menkeu pun berharap pada kuartal II 2019 pertumbuhan ekonomi bisa semakin meningkat seiring dengan sedikit meredanya tekanan dari isu global.
Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved