Kemenkeu Masih Kaji Rencana Penyaluran Bansos

Kementerian Keuangan masih menunggu keputusan akhir mengenai kebijakan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat untuk mengendalikan tingkat inflasi. Lembaga pengelola keuangan negara itu juga sedang mencermati harga-harga sejumlah bahan pangan yang dijadikan bansos guna mengetahui besaran kebutuhan dana.

"Kalau dari rapatnya sendiri kelihatannya kan maunya langsung dari Bulog mendistribusikan (bansos), tidak lewat kemensos. Ini masih kita diskusikan eksekusinya itu seperti apa," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata di kantornya, Jakarta, Selasa (7/3).

Kemenkeu, lanjutnya, juga perlu mengetahui berapa banyak jumlah penerima bantuan sosial tersebut. Bila merujuk data tahun lalu, total penerima bantuan mencapai 20,65 juta keluarga.

Baca juga: Pemprov DKI Coret Warga Pemilik Mobil dari Daftar Penerima Bansos

"Megenai jumlah penerimanya kita mesti cek lagi. Kalau menggunakan data tahun lalu 20,65 juta. Tapi katanya sudah ada data baru dan mungkin bisa berbeda. Ini nanti saya pastikan dulu," jelas Isa.

Dia menambahkan, program bantuan sosial itu diharapkan bisa dilaksanakan pada bulan ini. Ini sekaligus bakal menjadi bantalan bagi masyarakat penerima bansos saat Ramadan dan lebaran.

Baca juga: Bansos Minyak Goreng dan Subsidi Upah tak Dilanjutkan Tahun Ini

Bila nantinya Bulog ditunjuk sebagai penyalur bansos, kata Isa, maka anggaran mestinya tak menjadi soal. Sebab, umumnya Bulog lebih dulu melakukan pendistribusian bansos dan mengajukan klaim setelahnya.

"Kalau berasnya kan sudah ada di Bulog, dan anggaran itu biasanya tidak jadi hambatan karena biasanya Bulog itu melaksanakan dulu kemudian mengeklaim belakangan," terang Isa.

"Jadi beras sudah ada di Bulog, kalo mau disalurkan bisa disalurkan nanti bagaimana mekanisme klaimnya kepada pemerintah idealnya tetap kita pastikan dulu baru mereka ekskusi dari bendahara umum negara.”

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah sedang menyiapkan program bantuan sosial sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi.

"Pemerintah kemarin telah memutuskan akan memberikan bantuan beras selama 3 bulan. Demikian pula untuk bantuan telur dan ayam ini sedang diatur regulasinya. Akan diberikan untuk 3 bulan terutama kepada desil yang mendapatkan PKH dan bantuan pangan non tunai. Nah, ini diharapkan dalam 3 bulan ini bisa berjalan," kata dia dalam Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Tahun 2023, Minggu (5/3). (Z-11)