Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada tahun 2023, anggaran untuk perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp476 triliun dalam APBN tidak akan memiliki program sama dengan tahun 2022. Dalam artian ada beberapa program yang tidak akan dilanjutkan lagi pada tahun ini.
"Untuk perlinsos (anggaran) kurang lebih sama. Bedanya ada beberapa program yang tidak dilanjutkan seperti bansos minyak goreng, bantuan subsidi upah, bantuan pedagang kaki lima, itu nanti akan diredesain bergantung kebijakan tiap kementerian atau lembaga," kata Menkeu dalam acara Program Penanganan Kemiskinan Terpadu secara virtual, Jumat (20/1).
Sri Mulyani memastikan dirinya bersama Menteri Sosial akan melihat program apa saja dari Kementerian Sosial yang telah memberikan hasil nyata sehingga layak untuk diteruskan.
"Karena ini penting sekali, namanya program perlinsos tujuannya untuk melindungi masyarakat yang paling rentan dan miskin. Semoga seluruh anggaran dari perlinsos yang dialokasikan di APBN bisa dirasakan manfaatnya bagi yang membutuhkan dan tidak dikorupsi," ungkapnya.
Baca juga: PSI Dorong Pelaku Dugaan Korupsi Bansos DKI Dihukum Berat
Di tempat yang sama, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan beberapa program yang dilakukan oleh Kemensos pada 2022 yang layak dilanjutkan ialah program permakanan yang diberikan sejak Desember 2022 lalu untuk permakanan lansia, disabilitas dan bantuan untuk anak yatim.
"Selanjutnya, Kemensos juga telah mencoba membuat alat untuk disabilitas karena sebagian besar alat bagi mereka tidak tersedia di pasar seperti tongkat adaptif, kemudian kursi untuk cerebral palsy (lumpuh otak). Karena itu kita merakit sendiri dan itu dibuat oleh para saudara kita yang disabilitas," ujar Mensos Risma.
Terakhir, Kemensos juga membuat program pahlawan ekonomi nusantara (Pena). Program ini dilakukan untuk memberdayakan penrrima bansos yang berusia muda untuk menjadi wirausaha.
"Kami melihat data, banyak penerima muda yang menerima bansos. Karena jangkauannya masih panjang dan muda, kita buat program ini untuk mengajak mereka berwirausaha. Kita lihat sebulan dua bulan mereka sudah keluar dari penerima bansos," pungkasnya. (OL-5)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved