Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada tahun 2023, anggaran untuk perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp476 triliun dalam APBN tidak akan memiliki program sama dengan tahun 2022. Dalam artian ada beberapa program yang tidak akan dilanjutkan lagi pada tahun ini.
"Untuk perlinsos (anggaran) kurang lebih sama. Bedanya ada beberapa program yang tidak dilanjutkan seperti bansos minyak goreng, bantuan subsidi upah, bantuan pedagang kaki lima, itu nanti akan diredesain bergantung kebijakan tiap kementerian atau lembaga," kata Menkeu dalam acara Program Penanganan Kemiskinan Terpadu secara virtual, Jumat (20/1).
Sri Mulyani memastikan dirinya bersama Menteri Sosial akan melihat program apa saja dari Kementerian Sosial yang telah memberikan hasil nyata sehingga layak untuk diteruskan.
"Karena ini penting sekali, namanya program perlinsos tujuannya untuk melindungi masyarakat yang paling rentan dan miskin. Semoga seluruh anggaran dari perlinsos yang dialokasikan di APBN bisa dirasakan manfaatnya bagi yang membutuhkan dan tidak dikorupsi," ungkapnya.
Baca juga: PSI Dorong Pelaku Dugaan Korupsi Bansos DKI Dihukum Berat
Di tempat yang sama, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan beberapa program yang dilakukan oleh Kemensos pada 2022 yang layak dilanjutkan ialah program permakanan yang diberikan sejak Desember 2022 lalu untuk permakanan lansia, disabilitas dan bantuan untuk anak yatim.
"Selanjutnya, Kemensos juga telah mencoba membuat alat untuk disabilitas karena sebagian besar alat bagi mereka tidak tersedia di pasar seperti tongkat adaptif, kemudian kursi untuk cerebral palsy (lumpuh otak). Karena itu kita merakit sendiri dan itu dibuat oleh para saudara kita yang disabilitas," ujar Mensos Risma.
Terakhir, Kemensos juga membuat program pahlawan ekonomi nusantara (Pena). Program ini dilakukan untuk memberdayakan penrrima bansos yang berusia muda untuk menjadi wirausaha.
"Kami melihat data, banyak penerima muda yang menerima bansos. Karena jangkauannya masih panjang dan muda, kita buat program ini untuk mengajak mereka berwirausaha. Kita lihat sebulan dua bulan mereka sudah keluar dari penerima bansos," pungkasnya. (OL-5)
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved