Fraksi Gerindra Tuding Pemerintah Gagal Pemenuhi Amanat UU

SEMBILAN dari sepuluh fraksi di Banggar DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 untuk dibahas lebih lanjut di dalam rapat paripurna.

"Dari 10 fraksi, 9 fraksi setuju dan 1 fraksi menolak," kata Ketua Banggar DPR RI Kahar Muzakir dalam rapat yang membahas tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018, di ruang Banggar, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (19/8).

Baca juga: Pengemudi Taksi Daring Tuntut Dikecualikan dari Ganjil Genap

Sembilan fraksi yang dimaksud adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi NasDem, Fraksi PPP, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PKB, Fraksi Hanura, dan Fraksi PKS yang menerima dengan catatan. Sementara itu, hanya Fraksi Gerindra yang tidak setuju RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2018 dibahas lebih lanjut di dalam rapat paripurna.

Dalam rapat tersebut, beberapa fraksi menyoroti asumsi makro APBN 2018 yang tidak memenuhi target. Meski Fraksi Gerindra mengapresiasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2018 yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Gerindra juga memberikan sejumlah catatan.

Anggota Banggar Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono menyoroti realisasi pertumbuhan ekonomi yang tidak mencapai target APBN 2018. "Pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,17% masih di bawah target APBN yang sebesar 5,4%," katanya.

Begitu pula dengan realisasi nilai tukar rupiah. Nilai tukar pada tahun 2018 adalah Rp14.247 per dolar AS. Nilai tukar tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan asumsi APBN yang sebesar Rp13.400 per dolar AS. Juga, lifting minyak 778 ribu barel per hari dari target 800 ribu barel per hari. Begitu pula dengan lifting gas sebesar 1,14 juta barel per hari dari target 1,2 juta barel per hari.

"Langkah kebijakan pemerintah dalam merealisasikan APBN 2018 tidak berhasil memenuhi target yang sudah menjadi amanat UU. Fraksi Gerindra menyatakan belum dapat menyetujui pengesahan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2018," kata Bambang.

Selain Gerindra, Fraksi PAN juga menyoroti pelaksanaan APBN yang meleset dari target. "Tidak dapat dipungkiri bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi mencapai 5,17%, ini meleset dari target APBN 2018 sebesar 5,40%. Banyak faktor yang mempengaruhi atas melesetnya target tersebut," ucap Anggota Banggar Fraksi PAN Sungkono.

Menanggapi itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa tahun 2018 adalah tahun yang sangat-sangat dinamis. Hal itu terlihat dengan terjadinya deviasi dari asumsi makro 2018, seperti lifting minyak dan nilai tukar Rupiah.

"Nilai tukar itu akibat kenaikan suku bunga yang dilakukan AS yang kemudian menciptakan capital outflow dan kenaikan suku bunga hampir di semua negara termasuk di Indonesia," jelasnya.

Tindakan yang dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas, kata dia, juga harus dilihat sebagai langkah-langkah kebijakan dalam rangka menjaga perekonomian Indonesia.

"APBN kita adalah instrumen, tentu saja kami akan terus perbaiki penggunaan instrumen fiskal dalam menjaga dan mengawal perekonomian kita, terutama dalam menghadapi berbagai ketidakpastian seperti kita lihat tahun ini dan masih akan diperkirakan berlanjut tahun depan," tandasnya. (Nur/A-5)