Defisit Dipatok Lebih Rendah

PEMERINTAH menargetkan defisit anggar-an dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 sebesar 1,52%-1,75% dari produk domestik bruto (PDB).

Target defisit tersebut lebih rendah daripada yang ditetapkan tahun ini yang sebesar 1,84% terhadap PDB.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan langkah tersebut diambil untuk mendukung belanja negara yang konsumtif dan juga produktif.

"APBN tahun depan sifatnya tetap ekspansif, tetapi ter-ukur," ujar Suahasil di gedung parlemen, Jakarta, kemarin.

Anggaran konsumtif salah satunya ditujukan meningkatkan upaya pelindungan sosial bagi masyarakat. Adapun belanja produktif diterapkan untuk mendorong peningkatan rasio elektrifikasi nasional.

Suahasil menegaskan pembiayaan utang negara harus lebih rendah jika dibandingkan dengan di 2019.

Saat ini, total utang pemerintah dipastikan masih pada rentang 30% terhadap PDB. Level itu masih jauh di bawah batas maksimal sesuai undang-undang yakni sebesar 60% terhadap PDB.

Namun, beberapa kalangan tetap mengingatkan pemerintah agar mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap pengelolaan utang. Apalagi kini penambahan utang luar negeri (ULN) dari kalangan swasta lebih tinggi ketimbang pemerintah. Bank Indonesia mencatat penambahan ULN swasta naik 14,5% menjadi US$199,6 miliar. Kenaikan itu lebih tinggi daripada kenaikan ULN pemerintah yang hanya tumbuh 3,4% menjadi US$186,7 miliar di April 2019.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Kajian Makro Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Febrio Kacaribu menegaskan bahwa rasio utang Indonesia masih aman. Utang yang dimiliki Indonesia bukan sembarang utang karena utang tersebut, lanjut Febrio, digunakan untuk kegiatan produktif.

"Utang kita bukan untuk berhura-hura, tapi kita berproduksi. Jangan termakan hoaks soal utang. Utang Indo-nesia dalam batas aman dan tidak mengkhawatirkan," tegas dia.

Masukan Bank Dunia

Kemarin, Presiden Joko Widodo mendapat masuk-an dari Bank Dunia terkait dengan perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia untuk lima tahun ke depan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro seusai mendampingi Presiden bertemu perwakilan Bank Dunia di Indonesia Rodrigo A Chaves mengatakan ada lima butir pembicaraan penting yang dibahas.

"Pertama ialah harus ada penekanan mengenai pembangunan sumber daya manusia (SDM), khususnya dengan fokus di bidang pendidikan baik pendidikan dasar maupun pendidikan vokasi.

Saran kedua ialah membangun infrastruktur karena nilai infrastruktur Indonesia per kapita jauh tertinggal ketimbang negara-negara lain yang tergolong emerging market.

Butir ketiga ialah Bank Dunia menyarankan agar pemerintah menjaga keseimbangan sumber daya alam.

Butir keempat, Bank Dunia menyarankan dari segi perpajakan agar pemerintah bisa meningkatkan penerimaan pajak.

Adapun yang kelima ialah untuk investasi. Indonesia dinilai perlu mendorong investasi yang lebih berorientasi kepada ekspor dan juga menarik foreign direct investment (FDI). (KG/Ant/E-1)