Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DI tengah tantangan kondisi global terkini yang berkaitan dengan pertumbuhan inflasi, pangan dan energi, kondisi keuangan serta isu geopolitik, negara G20 sepakat secara konsisten memperkuat kerja sama untuk mengatasi hal tersebut.
Hal ini mengemuka dalam Pertemuan Pertama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Minister and Central Bank Governors Meeting/FMCBG) di bawah Presidensi G20 India, berlangsung pada 24-25 Februari 2023 di Bengaluru, India.
Pertemuan perdana ini dihadiri oleh seluruh anggota G20, negara undangan (Bangladesh, Belanda, Mauritius, Mesir, Nigeria, Oman, Singapura, Spanyol, Swiss dan UAE), serta organisasi internasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memimpin delegasi Republik Indonesia pada pertemuan tersebut.
Baca juga: AS Usulkan Uni Afrika Masuk G20
Pada pertemuan tersebut, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan pentingnya bauran kebijakan yang well-calibrated, well-planned dan well-communicated, serta menekankan pentingnya sinergi kebijakan antara Bank Sentral dengan pemerintah untuk mengatasi tantangan perekonomian yang semakin kompleks.
Perry juga menyampaikan implementasi sinergi kebijakan antara BI, pemerintah dan pihak terkait telah membantu pengendalian inflasi dan juga upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan di tengah tantangan global saat ini.
Presidensi G20 India yang mengusung tema “One Earth, One Family, One Future" membahas berbagai isu penting perekonomian global, yaitu International Financial Architecture, Sustainable Finance, Infrastructure, Financial Sector Financial Inclusion, Global Economy, Health dan International Taxation.
"Berbagai topik tersebut memiliki arti penting bagi perekomian global, di tengah kondisi perlambatan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi yang tinggi, pengetatan kondisi keuangan, kerentanan pangan dan energi dan juga kerentanan negara berkembang," kata Perry dalam keterangannya, Selasa (28/2).
Selain itu, isu perang di Ukraina juga menjadi perhatian negara G20 karena telah berlangsung 1 tahun dan telah menyebabkan pemburukan bagi perekonomian global.
Baca juga: Diskusi Keringanan Utang di G20 Diperkirakan akan Sulit
Terkait hal ini, negara G20 sepakat untuk memperkuat kerja sama multilateral guna mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengatasi kerentanan yang terjadi.
Lebih lanjut, perkembangan teknologi telah mengubah lanskap sektor keuangan global yang ditandai dengan perkembangan aset kripto yang pesat dan juga upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan.
Terkait hal ini, negara G20 mendukung upaya untuk memperkuat pengaturan dan pengawasan di sektor keuangan, khususnya yang berkaitan dengan aset kripto, lembaga keuangan non-bank dan sistem pembayaran lintas batas.
Adapun para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 juga berkomitmen untuk mendukung pengembangan inklusi keuangan melalui pemanfaatan infrastruktur digital publik.(OL-11)
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembekalan strategis kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Konferensi ini beraspirasi untuk memberikan kontribusi berarti terhadap pengembangan kebijakan berbasis bukti dan tindakan transformatif
Ketidakpastian kebijakan cukai dari tahun ke tahun, seperti lonjakan 23% pada 2020, dapat memicu reaksi ekstrem dari industri, termasuk PHK dan relokasi produksi.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Data 2023 mengungkapkan biaya yang harus dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk penanganan kanker mencapai Rp5,97 triliun.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved