Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
DI tengah tantangan kondisi global terkini yang berkaitan dengan pertumbuhan inflasi, pangan dan energi, kondisi keuangan serta isu geopolitik, negara G20 sepakat secara konsisten memperkuat kerja sama untuk mengatasi hal tersebut.
Hal ini mengemuka dalam Pertemuan Pertama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Minister and Central Bank Governors Meeting/FMCBG) di bawah Presidensi G20 India, berlangsung pada 24-25 Februari 2023 di Bengaluru, India.
Pertemuan perdana ini dihadiri oleh seluruh anggota G20, negara undangan (Bangladesh, Belanda, Mauritius, Mesir, Nigeria, Oman, Singapura, Spanyol, Swiss dan UAE), serta organisasi internasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memimpin delegasi Republik Indonesia pada pertemuan tersebut.
Baca juga: AS Usulkan Uni Afrika Masuk G20
Pada pertemuan tersebut, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan pentingnya bauran kebijakan yang well-calibrated, well-planned dan well-communicated, serta menekankan pentingnya sinergi kebijakan antara Bank Sentral dengan pemerintah untuk mengatasi tantangan perekonomian yang semakin kompleks.
Perry juga menyampaikan implementasi sinergi kebijakan antara BI, pemerintah dan pihak terkait telah membantu pengendalian inflasi dan juga upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan di tengah tantangan global saat ini.
Presidensi G20 India yang mengusung tema “One Earth, One Family, One Future" membahas berbagai isu penting perekonomian global, yaitu International Financial Architecture, Sustainable Finance, Infrastructure, Financial Sector Financial Inclusion, Global Economy, Health dan International Taxation.
"Berbagai topik tersebut memiliki arti penting bagi perekomian global, di tengah kondisi perlambatan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi yang tinggi, pengetatan kondisi keuangan, kerentanan pangan dan energi dan juga kerentanan negara berkembang," kata Perry dalam keterangannya, Selasa (28/2).
Selain itu, isu perang di Ukraina juga menjadi perhatian negara G20 karena telah berlangsung 1 tahun dan telah menyebabkan pemburukan bagi perekonomian global.
Baca juga: Diskusi Keringanan Utang di G20 Diperkirakan akan Sulit
Terkait hal ini, negara G20 sepakat untuk memperkuat kerja sama multilateral guna mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengatasi kerentanan yang terjadi.
Lebih lanjut, perkembangan teknologi telah mengubah lanskap sektor keuangan global yang ditandai dengan perkembangan aset kripto yang pesat dan juga upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan.
Terkait hal ini, negara G20 mendukung upaya untuk memperkuat pengaturan dan pengawasan di sektor keuangan, khususnya yang berkaitan dengan aset kripto, lembaga keuangan non-bank dan sistem pembayaran lintas batas.
Adapun para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 juga berkomitmen untuk mendukung pengembangan inklusi keuangan melalui pemanfaatan infrastruktur digital publik.(OL-11)
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Ribut-ribut soal kebijakan, prosedur, atau perubahan iklim sering kali menutupi fakta bahwa pengambil kebijakan dan pelaku perusakan alam tetap luput dari pertanggungjawaban.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved