Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
EKONOM dari Bank Mandiri, Faisal Rachman, memprediksi Indeks Harga Konsumen (IHK) Februari 2023 akan lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya, atau mencapai 0,13% secara bulanan (mom) dibandingkan pada Januari 2023 yang mencapai 0,34%.
"Beberapa hal yang mendasari ialah kenaikan inflasi pangan terlihat tidak terlalu tinggi. Tarif angkutan udara terus mencatat deflasi, harga emas turun dan nilai tukar rupiah menguat," jelasnya saat dihubungi, Senin (27/2).
Baca juga: Pemerintah Upayakan Inflasi Tahun Ini Terjaga Sesuai Target
Secara keseluruhan, lanjut Faisal, inflasi pada dua bulan pertama 2023 akan mencapai 0,47% ytd. Namun, jika dilihat secara tahunan, IHK diprediksi meningkat jadi 5,44% yoy pada Februari 2023, dibandingkan pada Januari 2023 yang tercatat 5,28% yoy.
Adapun inflasi inti pada Februari 2023 diperkirakan terus melemah menjadi 3,21% yoy, karena dampak putaran kedua dari penyesuaian harga BBM bersubsidi tahun lalu, berkurang lebih cepat dari perkiraan sebelumnya.
Pihaknya optimistis bahwa tingkat inflasi tahunan akan terus menurun. Namun, tingkat inflasi diprediksi tetap di atas kisaran target, yakni 2-4%, setidaknya hingga paruh pertama 2023.
Baca juga: Pengamat: HPP Harus Perhatikan Harga Ongkos Produksi Petani
"Ini akan berkisar 4-6% yoy pada semester I 2023, sebelum turun ke kisaran target pada semester II 2023 di tengah efek dasar yang rendah pada semester sebelumnya," tutur Faisal.
"Serta, dampak putaran kedua yang terlihat benar-benar berkurang pada semester II 2023. Oleh karena itu, kami perkirakan inflasi berada di sekitar 3,60% pada akhir 2023," pungkasnya.(OL-11)
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
"Harapan satu-satunya adalah memberikan booster terhadap daya beli melalui kebijakan yang pro kepada daya beli,”
PEMERINTAH menargetkan mampu melakukan belanja di Desember 2024 sebesar Rp517,85 triliun agar alokasi belanja negara dalam APBN terpenuhi. Itu merupakan selisih realisasi belanja negara
Mesin utama pertumbuhan, yaitu konsumsi masyarakat, tumbuh melambat menjadi 4,91% secara tahunan pada kuartal ketiga 2024, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang sebesar 4,93%.
KSSK mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir 2024 bisa mencapai 5,1%. Direktur Celios Nailul Huda pesimistis dengan angka tersebut.
Kondisi konsumsi rumah tangga saat ini dinilai berada dalam guncangan. Itu tergambar dari pertumbuhan kredit multiguna rumah tangga yang melambat.
Pemberlakuan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 diyakini akan memicu pelemahan ekonomi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved