Senin 27 Februari 2023, 16:44 WIB

Pengamat: HPP Harus Perhatikan Harga Ongkos Produksi Petani

Despian Nurhidayat | Ekonomi
Pengamat: HPP Harus Perhatikan Harga Ongkos Produksi Petani

MI/Widjajadi
Ilustrasi: panen padi.

 

BADAN Pangan Nasional (Bapanas) dan para pelaku usaha penggilingan padi, beberapa waktu lalu, menyepakati harga pembelian gabah dan beras atau harga pembelian pemerintah (HPP) jelang masa panen raya padi bulan Maret 2023.

Dengan kesepakatan ini, harga pembelian atas (ceiling price) terhadap Gabah Kering Panen (GKP) Tingkat Petani mencapai Rp4.550 per kg, GKP Tingkat Penggilingan Rp4.650 per kg, Gabah Kering Giling (GKG) Tingkat Penggilingan Rp5.700 per kg, dan Beras Medium di Gudang Perum Bulog Rp9.000 per kg. Penetapan ini mulai berlaku pada hari ini atau per tanggal 27 Februari 2023.

Menanggapi penetapan tersebut, Pengamat Pertanian Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdulah mengatakan, idealnya untuk menetapkan HPP, pemerintah harus memperhatikan harga ongkos produksi petani dan memastikan harga yang ditetapkan tersebut langsung diterima petani, bukan tengkulak agar petani mau menjual ke pemerintah.

"HPP ini idealnya harus ada di atas harga ongkos produksi petani. Petani selama ini juga tidak bisa menikmati harga yang fair. Karena mereka dimanfaatkan oleh tengkulak, apalagi petani yang punya lahan kecil," ungkapnya kepada Media Indonesia, Senin (27/2).

Baca juga: Siap Serap Beras Panen Raya, Bulog Minta Percepatan Regulasi

Lebih lanjut, Rusli meminta pemerintah untuk memperhatikan harga ongkos produksi petani agar HPP menjadi optimal dan petani mau menjual hasil panennya kepada pemerintah.

Selain itu, dia juga menyoroti bahwa selama ini petani banyak yang menjual kepada tengkulak karena HPP yang diterapkan pemerintah malah menyasar kepada para tengkulak, bukan petani.

"Harus dipastikan kalau sudah ada HPP itu yang benar-benar menerima petani, bukan tengkulak. Tidak jarang para tengkulak ini menampung dari petani tapi harganya malah ditekan di tingkat petani," ujar Rusli.

Selain kedua permasalahan tersebut, Rusli menilai selama ini permasalahan yang terjadi di komoditas beras yang menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia adalah tidak seimbangnya antara konsumen dan petani.

"Jadi pemerintah juga punya tugas untuk memastikan harga yang adil untuk diterima petani dan konsumen. Balik lagi, kalau untuk petani, harus memperhatikan harga ongkos produksi. Tapi kalau konsumen, harga itu harus mencerminkan tingkat daya beli konsumen. Kalau orang kaya pasti enggak masalah. Kalau orang miskin ada bantuan. Jadi fair antara harga yang diterima petani dengan yang diterima konsumen," tandasnya. (OL-17)

Baca Juga

Ist

Rayakan 21 Tahun, iForte Resmikan Kantor dan Logo Baru

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 29 Maret 2023, 00:28 WIB
Pemilihan gedung Menara Pertiwi sudah disesuaikan dengan kebutuhan iForte yang ingin terus memberikan layanan terbaik bagi para...
Dok. Media Indonesia

Investasi Bodong Masih Marak, Ini Cara Menghindarinya

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Selasa 28 Maret 2023, 23:37 WIB
Data Satgas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, kerugian investasi ilegal sepanjang 2022 mencapai...
Ist

Mahasiswa Polbangtan Kementan Komitmen Majukan Peternakan Indonesia

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 28 Maret 2023, 22:34 WIB
Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Indonesia (Ismapeti) siap memajukan peternakan dan mendukung kedaulatan pangan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya